Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"How do international organizations support local peacebuilding? Do they really understand conflict? Partners in Peace challenges the global perceptions and assumptions of the roles played by civil society in peacebuilding and offers a radically new perspective on how international organizations can support such efforts. Framing the debate using case studies from Africa and Central America, the author examines different meanings of peacebuilding, the practices and politics of interpreting conflict and how planned interventions work out. Comparing original views with contemporary perceptions of non-state actors, Partners in Peace includes many recommendations for NGOs involved in peacebuilding and constructs a new understanding on how these possible solutions relate to politics and practices on the ground. Concise in both theoretical and empirical analysis, this book is an important contribution to our understanding of civil society's role in building sustainable peace"

"Artikel ini membahas partisipasi dalam pasukan penjaga pedamaian PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharan perdamaian PBB."

"Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB."

"ABSTRAKIndonesia menyukai program Peace Corps, suatu hal yang dirancang untuk memberikan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Jelas sebuah kombinasi antara daya tarik dan pengaruh Amerika dalam segala aspek kehidupannya yang telah menyentuh orang Indonesia. Program ini akan semakin memikat dan diperkirakan akan tumbuh dengan sangat pesat di Indonesia. Ini adalah penelitian untuk menunjukkan bahwa program Peace Corps adalah salah satu implementasi smart power Amerika, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Studi ini akan menelusuri latar belakang inisiatif smart power ini mulai dari tempat kelahirannya di Amerika. Kemudian, mengikuti jejak relawan Peace Corps gelombang pertama serta mengungkap bagaimana program ini dapat hadir kembali di Indonesia, setelah sempat berakhir tragis pada tahun 1960-an.

---

ABSTRACTIndonesia loves the Peace Corps program, wich was designed for English teaching in Indonesia. Clearly this is a combination of American attractiveness and influence in every aspect of life that has touched all Indonesians. The program will become more attractive and have the prospect to grow rapidly in Indonesia. This research is to explore to what extent the Peace Corps program constitutes an important element of American smart power implementation in Indonesia, which will directly influences Indonesia’s future. The study explores the background of this smart power initiative, from its original birth place in America. Moreover, this study has attempted to follow the first track of the Peace Corps volunteers program and discovered how this program managed to finally resume its existence among Indonesians, after ending tragically in the 1960s."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."