Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam lingkaran pembuatan kebijakan hari ini. Dimana menjadi harapan guna terwakilinya hak, kebutuhan dan kepentingan perempuan pada kebijakan. Dukungan tersebut berupa dorongan terhadap wacana-wacana yang menciptakan keadilan bagi perempuan. Wacana tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut membangun tujuan, isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. RUU tentang ketahanan keluarga akan menjadi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan perempuan. Penulis melihat wacana pada RUU ini secara kritis, menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian penulis melihat wacana yang ada dengan state-feminisme. Melalui analisis wacana kritis dan state-feminisme penulis melihat Draft Naskah Akademik dan RUU banyak berisikan wacana yang tidak berpihak pada perempuan. Berisikan secara langung maupun tidak langsung domestifikasi, streotip gender dan objektifikasi pada perempuan. Terdapat upaya mereduksi perempuan ke dalam peran keluarga. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis mencoba melihat bahwa terdapat masalah pada representasi perempuan. Masalah yang ada tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas dari reprensentasi perempuan yang ada.

---

The Representation of women is very much needed in a circle of policy making this day. Where it becomes the hope in order to represent women rights, needs and interests of the policies it self. Its necessary to create policies that support the justice for women. As support in the form of encouragement towards discourses that creates fairness for women. Discourses becomes important to note, because it is build on the purpose, content and implementation of such policies. Bill on family resilience would be policies that affect the lives of women. The authors see the discourse in this Bill were critical, using the critical discourse analysis. using the critical discourse analysis and state-feminism author viewed the Draft script of academic and BILL contains a lot of discourse that does not favour women. witch directly or indirectly portray domestification, gender streotyping and objectication on women. There are efforts at reducing women into the role of the family. Base on the things, which the author tried to see that there are problems in the representation of women. Not just a problem in the number of women in the process of policy making, but existing representation was not truly representative on women."

"Tesis ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.

---

This thesis is about the factors why the role of women legislator is un maximum in decision making of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes the number of women legislator is low in Indonesian legislative. Using qualitative method, this research has result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman legislator, the second is the focus of the women legislator is much concern about politic. The third factor is the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter (delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party ownership issue."

"Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memetakan serta melakukan eksplorasi terhadap bahasan perempuan dalam diplomasi. Secara spesifik, tulisan ini melakukan kajian terhadap bagaimana masuknya feminisme ke dalam ilmu hubungan internasional dikaji dan dibahas oleh para akademisi di seluruh dunia. Pemetaan dilakukan secara taksonomi terhadap 47 literatur yang dibagi menjadi tiga (3) sub-kategori: perempuan sebagai agensi, isu-isu perempuan dalam diplomasi, dan diskursus perempuan dalam diplomasi. Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi mengalami peningkatan yang signifikan dan mulai menjauh dari tindak maskulinisasi kajian. Sebagai kesimpulan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi adalah kajian yang terus-menerus berkembang untuk mencari peran perempuan yang sempat hilang karena dominasi maskulinitas dalam kajian ilmu hubungan internasional. Selain itu, studi ini juga menyoroti empat (4) kesenjangan dalam kajian-kajian yang sudah ada. Pertama, ketiadaan kajian dari Timur dalam sejarah perempuan dalam diplomasi. Kedua, kurangnya kajian yang melihat perempuan sebagai aktor target diplomasi. Ketiga, kurangnya kajian dalam isu diplomasi secara teoretis. Terakhir, minimnya kajian yang membahas kondisi perempuan dalam diplomasi di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

---

This literature review aims to map and explore the discussion about women in diplomacy. Specifically, this writing focuses on researching how feminism penetrates international relations and is discussed by scholars around the world. The mapping is done taxonomically towards 47 works of literature which will be divided into three (3) sub-categories: women as agency, women issues in diplomacy, and women’s discourse in diplomacy. From the exploration, the writer sees that the discussion of women in diplomacy increased significantly and started to move away from the masculinization of discussion. In a conclusion, the writer sees that the discussion of women in diplomacy is an ever-continuing discussion that grows to see the role of women that was lost due to the domination of masculinity in the discussion of international relations. Aside from that, this study also highlights four (4) gaps in the available discussion. First, is the absence of discussion from the Eastern perspective on the history of women in diplomacy. Second, is the lack of studies that sees women as the targeted actor of diplomacy. Third, is the lack of studies regarding diplomatic issues theoretically. Last, the studies on women in diplomacy in Africa and the Middle East are minimum."