Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Naskah Undang-Undang Johor berisi undang-undang tentang Kerajaan Johor yang tersimpan di dua tempat, yaitu Jakarta, Indonesia, dan London, lnggris. Naskah yang ada di Jakarta benomor Ml. 710 (W 50), sedangkan naskah yang ada di London bernomor SK MS 14 B. Undang-undang ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah Al Ghazi pada tahun 1203 H (=1787 M). Ia adalah sultan yang ke-14 dari Kerajaan Johor. Berdasarkan isinya, undang-undang ini dibagi tiga, yaitu hukurn perniagaan dan syahadat; undang-undang negeri; dan hukum muamalat yang terdiri dari 66 pasal. Naskah ini disalin oleh Tun Haji Muhammad di dua tempat berdasarkan contoh naskah yang dimiliki Datuk Penghulu dari Naning (Sumatera Barat). Bagian pertama disalin di Demak dan selesai pada tanggal 20 Rajab 1266 H (=1849 M) pukul 8 petang. Bagian kedua disalin di Semarang dan selesai sepuluh hari kemudian, yaitu tanggal 1 Sa'ban 1266 H (-1849 M) pukul 5 siang. Undang-Undang Johor merupakan versi lain dari Undang-Undang Melaka. Hal ini terbukti berdasarkan fakta sejarah dan deskripsi isi undang-undang tersebut. Terjadinya versi pada naskah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor regional, dan tradisi penyalinan naskah yang berulang, yang dapat menimbulkan suatu kreasi baru dari Undang-Undang Melaka, yaitu Undang-Undang Johor."

"Penulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum Hak Cipta, terutama Hak Moral dan Hak Ekonomi, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pemberlakuan Sensor Film yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pembahasan mengenai hukum Hak Cipta dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama pada perbandingan pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonominya. Selanjutnya, penulisan ini juga membahas sekilas industri perfilman Indonesia dan menganalisis pelaksanaan Sensor Film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film sebagai salah satu lembaga negara Indonesia.

---

The focus of this study is about Copyright Law regulation, especially concerning Moral Right and Economic Right, in Law Number 28 of 2014 related to the implementation of Film Censorship that mandated by Law Number Number 33 of 2009. The analysis of Copyright Law done by doing comparison between Law Number 28 of 2014 and Law Number 19 of 2002. This writing is also at glance discuss the development of film industry in Indonesia and analyse the implementation of Film Censorship conducted by Film Censorship Body (Lembaga Sensor Film)."