Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"Usaha perbaikan kondisi kaum perempuan yang dilakukan Perwari khususnya dalam bidang perkawinan dan pendidikan mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adanya ancaman melalui telepon dan surat.Akibatnya, banyak anggota Perwari yang mundur dan bubarnya Perwari cabang Bogor. Kendala tersebut disebabkan kampanye anti poligami dan tuntutan pembentukan Undang-undang Perkawinan yang dilakukan oleh Perwari.Di samping kampanye anti poligami dan Undang-undang Perkawinan, Perwari juga memilih pendidikan dan isu perkawinan yang lain. Alasan Perwari memilih isu ini karena isu ini akan memperkuat kedudukan dan posisi perempuan.Terhadap partai politik, Perwari bersikap untuk tidak bergabung ke salah satu partai tersebut. Mereka akan lebih independen bila tidak bergabung ke salah satu partai politik. Namun Perwari menyetujui bekerja sama dengan partai politik untuk mengkampanyekan isu mereka. Perwari mengirim program perjuangannya pada 15 partai politik, tetapi hanya 2 partai yang memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut. Kedua partai tersebut gagal untuk menjalankan program yang diusulkan Perwari. Kedua partai tersebut tidak memasukkan program yang diajukan Perwari menjadi program partai.Meskipun Perwari tidak mau bergabung ke salah satu partai politik, dia mendukung kaum perempuan yang masuk menjadi anggota partai. Dia berharap mereka akan mendukung perjuangan untuk memperbaiki kondisi perempuan.Untuk mengupas berbagai permasalahan dalam tesis ini maka digunakan konsep gender. Konsep ini memuat berbagai indikator diantaranya marginalisasi, subordinasi, beban berlebih, kekerasan dan stereotipe. Berbagai indikator tersebut dapat menjelaskan berbagai tekanan yang dialami Perwari akibat tuntutannya dalam bidang perkawinan,Metodologi penelitian yang dipakai dengan pendekatannya kualitatif. Metode pengumpulan data memakai metode oral history dan studi literatur. Sementara subjek penelitian adalah mereka yang yang pernah terlibat dalam Perwari. Baik yang mengalami langsung mau pun yang mendengar atau mengetahui tentang Perwari.

---

Perwari's Consistency in Defending Women's Right (The review towards Perwari's Activities between 1945 and 1965)Some efforts done by Perwari to improve the women's condition especially in marriage and education matters had faced some obstacles. Some of the obstacles were threats trough the telephones or letters. The effect was tremendous and lead to the resignation of Perwari's members and the dissolvement of Perwari office in Bogor.

The aforementioned obstacle derived from Perwari's militant campaigns on anti polygamy and their demand to draft the Marriage Law in Indonesia.

Besides having campaigned on anti polygamy and Marriage Law Perwari also focused on education and other issues related to marriage. The reason Perwari choosed these issues was very much linked to will their position to strengthen women's position.

Perwari refused to join any political parties due to their position to be independent in the society. However, Perwari agreed to collaborate with the political parties in order to campaign their issues. Perwari had offered some collaborative programs to 15 political parties, but only 2 political parties responded to it.

Unfortunately the last mentioned 2 political parties failed to implement the programs offered by Perwari in their political programs.

Eventhough Perwari refused to join to one of political parties, Perwari still supported women to become member of the political party. Perwari believed this would improve women's condition by supporting women to join political party.

The concept of gender is used in this thesis to analyze all of the aforementioned problems. This concept consists some indicators, such as: marginalization, subordination, multiple burden. violence and stereotype. Those indicators are being used to explain all of the pressure that Perwari experienced in relation to their demand for Marriage Law.

The research is using qualitative approach for its research methodology with regards to the data collection this research is using oral history and literature study. All of the subject research were those who were involved directly with Perwari."

"ABSTRAKPada tahun-tahun terakhir ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Peningkatan partisipasi perempuan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan telah ditetapkan pila dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998.Seiring dengan meningkatnya angkatan kerja perempuan, ada hal penting yang memerlukan perhatian, yaitu masalah perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, terutama buruh perempuan pabrik. Perlindungan terhadap pekerja perempuan tidak hanya menyangkut perlindungan fisik (penciptaan kondisi kerja yang baik, lingkungan, jaminan kesehatan), tetapi juga termasuk perlindungan atas hak-hak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang lama dengan pekerja laki-laki seperti kesempatan kerja, memilih profesi, pemberian gaji, dan tunjangan. Perlindungan tersebut diarahkan kepada peningkatan harkat dan martabat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dirasakan masih kurang, hal tersebut terlihat dari banyaknya aksi mogok para pekerja dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Perlindungan terhadap buruh perempuan bukan persoalan jenis kelamin, tetapi menyangkut hak asasi, maka hak dasar perempuan harus dilindungi. Akan tetapi, kenyataannya peraturan yang seharusnya menjadi pelindung bagi hak-hak perempuan justru memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran hak. Pengingkaran dan pelanggaran perlindungan terhadap hak-hak buruh perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan kepada buruh perempuan belum sesuai dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal itu terlihat bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan pun belum terlaksana dengan baik karena peraturan yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif bagi perlindungan terhadap buruh perempuan."