Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam pencrapan pemikiran Bung Karno mengenai pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang berlangsung pada periode (1959-1965). Penulis memilih judul tersebut dengan alasan: tokoh Roeslan Abdulgani belum begitu banyak mendapat perhatian untuk diteliti, khususnya di kalangan mahasiswa ilmu sejarah Universitas Indonesia, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi: diharapkan tokoh Roeslan Abdulgani dapat menjadi teladan dan peranannya dapat diaktualisasaikan dalam menghadapi persoalan bangsa pada dewasa ini; dan memberikan sumbangan bagi pengembangan penulisan sejarah dalam format studi tokoh. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui sejauh mana peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Permasalahan yang dibahas meliputi: latar belakang kehidupan sosial Roeslan Abdulgani, pemikiran Bung Karno dan pemahaman Rocslan Abdulgani tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, dan bagaimana Roeslan Abdulgani menjalankan peranannyN dalam kegiatan indoktrinasi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber tertulis berupa kumpulan pidato, sambutan, prasaran, ceramah, dan tulisan Roeslan Abdulgani, inventaris arsip Roeslan Abdulgani (1950-1976), arsip Sekretariat Menko Ilubra (1963-1966), dan beberapa surat kabar. Selain itu jugs memanfaatkan sumber berupa transkripsi basil wawancara dengan Roeslan yang dilakukan oleh Buletin Antara, Prisma, J.R. Chaniago, dan Tony Ilasyim. Metodologi naratif digunakan sebagai pendekatan untuk mendeskripsikan pembahasan tesis ini dengan menunjukkan peran individu yaitu Roeslan Abdulgani dalam proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Roeslan Abdulgani memiliki latar belakang kehidupan sosial yang baik yaitu semangat nasionalisme yang telah tertanam sejak muda. Herbert Leith dan Lance Castles yang menempatkan Roeslan Abdulgani sebagai tokoh dalam aliran pemikiran politik 'Nasionalisme Radikal' di Indonesia pada periode (1945-1965) tidak tepat dan tidak cukup bukti. Tetapi Roeslan Abdulgani lebih tepat disebut sebagai tokoh yang mampu memahami pemikiran orang lain yaitu Bung Karno. Roeslan Abdulgani memiliki peranan yang cukup pcnting dalam kegiatan indoktrinasi dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

---

This thesis discuss about role of Roeslan Abdulgani in applying idea of Bung Karno about nation and character building which taking place at period (1959-1965). Writer chooses the title with some reasons: figure of Roeslan Abdulgani has not so much getting attention to discuss, especially among historical science student University of Indonesia, either in the form of scription, thesis, and dissertation: the writer expect figure of Roeslan Abdulgani can be a model and his role can actualize in facing problem of nation at these days; and gives contribution to expansion of historiography in figure study format.

Purpose of this research is to know how far role of Roeslan Abdulgani in applying idea of Bung Karno about nation and character building. Problems studied about: background of social life of Roeslan Abdulgani, idea of Bung Karno and understanding of Roeslan Abdulgani about nation and character building, and how Roeslan Abdulgani implements his role in indoctrination activity.

This research using method of history by exploiting source is written in the form of gathering of oration, greeting, working paper, discourse, and article of Roeslan Abdulgani, archive inventories Roeslan Abdulgani (1950-1976). Archive Secretariat' Menko Ilubra (1963-1966), and some newspapers, besides also exploits source in the corm of transcription result of interview with Roeslan Abdulgani by Buletin Antares, Prisma, J.R. Chaniago, and Tony Hasyim. Narrative methodologies applied as approach to description this thesis by showing the role of individual that is Roeslan Abdulgani in process of nation and character building.

Result of research indicates that figure of Roeslan Abdulgani have a background of social life which good that is spirit of nationalism since he is young. Herbert Leith and Lance Castles placing Roeslan Abdulgani as figure in politics philosophy 'Radical Nationalism' in Indonesia at period (1945-1965) is not true and insufficient evidence. But Roeslan Abdulgani is more accurately called as figure that able to comprehend idea of others that is Bung Karno. Roeslan Abdulgani has an important role in activity of indoctrination for the agenda of nation and character building."

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu."