Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori politik luar negeri dan diplomasi multilateral melalui PBB. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menunjukan upaya-upaya diplomasi yang digunakan dan apa faktor-faktor yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bagi Jepang menjadi anggota tetap DK-PBB merupakan sebuah tiket untuk memperluas dan memperkuat peranan Jepang di mata dunia, oleh karena itu Jepang termasuk dari banyak negara yang ikut menyuarakan reformasi dalam struktur keanggotaan tetap DK-PBB. bagi Jepang reformasi dalam tubuh DK-PBB sangat diperlukan untuk memperkuat peranan dan fungsi PBB yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.Dari hasil analisis melalui kepustakaan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dilakukan Jepang melalui diplomasi ekonomi termasuk melalui salah satu instrumen ekonomi yaitu program bantuan luar negeri ODA, dan juga pasukan perdamaian SDF melalui PKO 2) kontribusi-kontribusi yang dilakukan Jepang melalui ODA dan PKO merupakan bentuk upaya Jepang dalam menjalankan diplomasi damainya di lingkungan internasional khususnya di PBB. 3) faktor-faktor yang mendasari keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah; adanya faktor politik dimana yang pertama, dalam sudut pandang Jepang, keanggotaan permanen dari Dewan Keamanan PBB akan memungkinkan Jepang untuk secara terus-menerus dilibatkan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, dan yang kedua untuk menambah suara untuk mewakili Asia yang selama ini hanya diwakili oleh Cina dan yang ketiga karena adanya faktor sejarah yang mewarnai hubungan Jepang dengan negara tetangganya yaitu Cina dan Korea. Dari faktor budaya, keinginan Jepang terhubung dengan adanya budaya yang ikut berperan dalam membentuk karakter politik Jepang, yaitu; adanya budaya survive yang dipengaruhi oleh faktor geografi Jepang, adanya budaya gimu yaitu kewajiban yang harus dilakukan negara sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia, dan adanya budaya Jepang dengan konsep keseimbangan wa bahwa setiap negara berhak "menempati tempat yang sesuai".

---

This research specifically conducted by Japan's efforts to become a permanent member of United Nations Security Council as Japan's multilateral diplomacy efforts. This Research includes qualitative research with descriptive analysis. It also used political theory abroad and international diplomacy through the United Nations. The Targets of this research are to show diplomacy efforts by Japan and what factors constituting Japan's desire to become a regular Security Council member of the United Nations For Japan, to become a permanent member of Security Council represent a ticket to extend and strengthen Japan's role in the International world, therefore Japan is one of the many countries voicing reforms in membership structure of Security Council. Reformation in body of Security Council is essential for Japan to strengthen the function and role of United Nations which must be adapted by situation of epoch in this time.The conclusion of this analysis, 1). Japan's efforts to become a permanent member Security Council of United Nations conducted by Japan through economic diplomacy includes : passing one of the economic instrument; which is overseas aid program of ODA, as well as team peace of SDF through PKO 2). With Japan's ODA and SDF contributions, Japan tries to show the peace consolidation diplomacy in international relationship especially in the United Nation 3) The factors which constituting Japan's desire to become a regular member of Security Council are; firstly, existence of political factors in Japan viewpoint, that the permanent membership of Security Council of United Nations will enable Japan to continuously involve in efforts to create international peace and security, second to add voice to represent Asian countries which during the time was only deputized by China and third caused by historical factor that has colored Japan's relation with its neighboring state; China and Korea. From the cultural point, Japan's desire in circuit with cultural existence which follows to play a part to form it's own political character, that is; existence of culture "survive" culture influenced by factor of Japan's geography, there's the existence of obligation (gimu) concept Which means an obligation that must be conducted by a state as according to its responsibility as world society members, and the existence of Japan's culture with balance concept of wa that each; every state is entitled to "occupy appropriate place"."

"Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting dalam lingkaran hidup manusia. Perkawinan merupakan transisi dari fase kehidupan remaja menuju fase kehidupan berkeluarga. Perkawinan di berbagai kebudayaan masyarakat mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai adat kebiasaan yang berlaku setempat.Bermacam-macam adat kebiasaan dan aturan tentang persyaratan perkawinan yang berlaku diberbagai masyarakat. Berkenaan dengan persyaratan perkawinan, setidaknya ada tiga aturan yang bersifat universal, yaitu: aturan mas kawin (bride price), pertukaran gadis (bride-exchange), dan pencurahan tenaga untuk kawin (bride-service). Ketiga aturan tersebut berlaku pada masyarakat yang berbeda-beda. Salah satu atau dua syarat yang berlaku harus dipenuhi oleh orang yang mengambil inisiatif dalam perkawinan; biasanya yang menjadi pengambil inisiatif adalah laki-laki (Koentjaraningrat, 1985: 99). Di samping itu dikenal pula dua persyaratan perkawinan yang berlaku pada masyarakat tertentu, yaitu berupa barang antaran (bride-wealth) sebagaimana ditemui pada masyarakat Koromojong dan suku Nuer di Afrika, dan berupa harta bawaan (dowry) seperti pada masyarakat Subanun di Philipina (Keeling, 1992: 7-9). Pada masyarakat Pariaman Sumatera Barat terdapat adat kebiasaan dan aturan tentang persyaratan perkawinan yang khas, berbeda dengan aturan yang dikemukakan di atas, disebut uang japutan. Syarat perkawinan itu harus dipenuhi oleh keluarga calon pengantin perempuan yang menjadi pengambil inisiatif dalam perkawinan. Adat kebiasaan itu dewasa ini telah mengalami perubahan. Perubahan itu berawal dari perubahan sosial dan perubahan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup anggota masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial dan perubahan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai hubungan yang signifikan dengan perubahan adat kebiasaan. Perubahan itu berlangsung antara lain melalui proses inovasi, dan inovasi itu diterima secara sosial. Inovasi terjadi karena adanya perubahan pada sistem kognitif anggota masyarakat. Perubahan sistem kognitif itu berdampak pada perubahan perilaku dan tindakan-tindakan individu anggota masyarakat. Karena perubahan perilaku dan tindakantindakan itu dapat diterima atau disetujui secara sosial, maka terjadilah perubahan pada kebudayaan masyarakat setempat."