Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan UUPA dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang ketika zaman kolonial Belanda selalu dikesampingkan. Ketika UUPA diundangkan, hukum adat dinyatakan sebagai dasar penyusunannya tetapi pengaturan tentang hukum adat sendiri tidak diatur secara tegas didalam UUPA tetapi hanya disinggung mengenai pengakuan hakulayat yang bersyarat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat konflik pertanahan salah satunya dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan perusahaan pelaksana yang di fasilitasi oleh negara

---

ABSTRACTUUPA formation intended for the purpose of guaranteeing the rights of society when the Dutch colonial era has always ruled out. When UUPA legislation, customary law is expressed as the basic formulation but the setting of customary law itself is not set explicitly in the UUPA but only mentioned about the unconditional recognition of customary rights. This resulted in many there is a conflict over land one of them in the program Perkebunan IntiRakyat (PIR) which occurs between the indigenous people and their implementing enterprise which was facilitated by the state"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis- normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses about the protection given by Civil Code towards inheritance regulation which fulfilling the justice for heirs both male and female in the Chinese ethnic Family. By analyzing the decisions related to inheritance dispute that happens in the Chinese ethnic Family which in this case has been fully distributed to Male Inheritors. Without doing further examination about the object and without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. This research is a yuridis- normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information aims to research the legal certainty. The results of this study states that the object is included to schenking so is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"ABSTRAKMasifnya penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 1950-an hingga saat ini dalam segala sektor kehidupan masyarakat semakin memperburuk persoalan sampah yang ada, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat hukum adat di Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak, Bali. Persoalan sampah muncul sebagai suatu problem sosial dan ekonomi. Sampah menjadi perhatian ketika plastik juga menjadi material yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jumlah produksi sampah plastik yang besar dan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara tepat membuat sampah plastik mengalami kebocoran dan masuk ke lautan. Eksistensi sampah plastik ini sangat membayakan bagi bumi dan manusia. Guna mengetahui implementasi hukum terkait persampahan dan perilaku masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan sampah plastik, dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum terkait sampah sekaligus studi hukum empiris melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, hukum positif Indonesia sejatinya telah mengakomodir perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat diposisikan dalam kondisi yang dilematis, seperti: a) ketiadaan hukum yang secara khusus mengatur sampah plastik, dan b) inkonsistensi substansi dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan sampah. Sehingga kesadaran masyarakat atas pentingnya pelestarian lingkungan itu kurang tercermin dalam sikap dikarenakan pola pikir antroposentris seolah mewajarkan penggunaan plastik yang berlebih dan tanpa diimbangi pengelolaan sampah yang baik. Anggapan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah menjadikan implementasi aturan hukum beserta himbauan terkait pengelolaan sampah kurang efektif berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan adat berupa perarem yang mengatur secara spesifik pengelolaan sampah plastik sehingga dapat mengikat masyarakat secara adat, termasuk pendatang untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan

---

ABSTRACTThe massive use of disposable plastics in the 1950s till date in all sectors of people's lives has further exacerbated the existing of (solid) waste problem, including the Adat Law Communities (Balinese) in the Adat Villages of Kuta, Legian, and Seminyak, Bali. The waste problem appears as a social and economic problem. Waste is being a concern when plastic becoming a part of the dominant material in the composition of household waste and household-like waste. A large amount of plastic waste production which is not balanced by proper waste management made those plastic waste leaked and getting into the ocean. The existence of plastic waste jeopardizes the planetary and humanity. In order to know the implementation of waste regulations and the behavior of the Balinese in an effort to overcome the problem of plastic waste, the socio-legal studies were conducted. In this research, normative legal studies were conducted by analyzing legal regulations of household waste and household-like waste as well as empirical legal studies through observation and in-depth interviews. Based on the results of the study, Indonesia's positive law has actually accommodated the protection and preservation of the environment, the right to a good and healthy environment, and waste management. Although, there are still a number of things that make the Balinese positioned in the dilemmatic conditions, inter alia: a) the void of law which specifically regulating the plastic waste, and b) the inconsistent legal substance in the waste management regulations. So, the public awareness of the importance of environmental preservation is not reflected in the societies' behavior because the anthropocentric mindset seems to justify the use of excessive plastic and also waste mismanagement. The notion that waste management is the responsibility of the government makes the implementation of the rule of law along with the policies regarding waste management less effective in the community. Therefore, we need a customary law in the form of perarem that specifically regulates the management of plastic waste so that it can customarily bind the Balinese, including the incomers to be responsible for their waste"