Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates the impact of fiscal spending on social welfare, particularly on healthcare, education, and social expenditure to multidimensional poverty. Employing multidimensional poverty as a measure beyond income underscore the importance of understanding poverty in a multifaceted context. The study employs data from the World Bank Development Indicators and Multidimensional Poverty Index (MPI) by using multiple regression analysis. The findings of this study reveal that increased government spending in healthcare and social expenditure has a significant impact to multidimensional poverty, with healthcare affects negatively and social expenditure affects positively. This study also looks more specifically to Sub-Saharan Africa region, reveals that both healthcare and social expenditure has a more negative significant effect to multidimensional poverty compared to the global data level regression. This study highlights the necessity of targeted and sustained investments in social services to achieve meaningful poverty reduction.

---

Studi ini menginvestigasi dampak dari pengeluaran fiskal terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk kesejahteraan sosial. Mengunakan pengukuran kemiskinan multidimensi sebagai alat ukur selain kemiskinan berdasarkan pendapatan menekankan pentingnya untuk memahami konteks kemiskinan yang berdimensi. Studi ini menggunakan data dari World Bank Development Indicators dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan analisis regresi berganda. Hasil dari studi ini menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, dengan bidang kesehatan memiliki dampak negatif, sementara bidang sosial memiliki dampak positif. Studi ini juga melihat secara spesifik terhadap Sub-Saharan Africa, mendapat bahwa baik bidang kesehatan maupun sosial memiliki dampak yang lebih negatif yang signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, bila dibandingkan dengan hasil regresi tingkat global. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam layanan publik untuk mencapai pemberantasan kemiskinan.

"

"Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14 dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh."

"This book highlights the changing face of social policy and social work against the background of accelerating transnationalization of economies, labour markets, education, social services, and care. The contributions of this book provide unique case examples on the interplay of social policies, mobile populations, and travelling knowledge about welfare within an increasingly asymmetrical global context. This innovative volume also includes historical studies on the transformations of social policies during the last century and reflects the developments of social welfare across the Global North and the Global South. With its emphasis on theoretical assumptions of policy translation, the case studies show the importance of adjustments, negotiations, and participation of various actors in the transnational social field of welfare production. Thus, within ever-shifting contexts of new political agendas promoting the free play of the market and a neoliberal agenda of competition and austerity, this insightful book reveals new transnational forms of social exclusion that function within, across, and in-between nation-states."

"ABSTRAKUntuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan."