Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskursus mengenai jumlah pendiri koperasi kembali bergulir setelah diinisiasikannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibahas mengenai jumlah minimum pendiri koperasi yang hanya mensyaraktan didirikan oleh 3 orang saja. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan pegiat koperasi. Pada tahun 2020, terbitlah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana terdapat pengaturan mengenai jumlah pendiri koperasi primer yang turun menjadi 9 orang saja. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif. Rumusan masalah dari skripsi ini ialah sejarah perkembangan pengaturan mengenai jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi di Indonesia sejak jaman kolonial dan perbandingan mengenai pengaturan jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi antara Indonesia, Britania Raya, dan Singapura. Simpulan pertama dari skripsi ini ialah bahwa pada pengaturan perkoperasian di Indonesia pada jaman kolonial belum diatur mengenai jumlah pendiri. Perihal keanggotaan, untuk pengaturan yang berlaku bagi pribumi telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, sementara itu untuk pengaturan yang berlaku bagi non pribumi terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Untuk pengaturan setelah jaman kolonial telah diatur mengenai jumlah pendiri di mana pada awalnya diatur 25 orang lalu turun menjadi 20 orang, dan terakhir menjadi 9 orang saja. Perihal keanggotaan, UU No. 14 tahun 1965 tidak sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, selain dari pada UU tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Simpulan kedua dari penelitian ini ialah pengaturan mengenai jumlah pendiri di Britania Raya berdasarkan Cooperative Act 2014 yakni 3 orang saja. Mengenai kualifikasi keanggotaannya yakni usia kurang dari 18 tahun dapat menjadi anggota kecuali diatur lain oleh aturan internal koperasi. Sementara itu, di Singapura berdasarkan CSA 2009 jumlah pendirinya yakni 5 orang dan kualifikasi keanggotaannya yakni minimum usianya 16 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk membentuk UU Perkoperasian yang baru agar sesuai dengan perkembangan jaman.

---

The discourse on the number of cooperative founders started again after the initiation of the Job Creation Bill. In the discussion of the Job Creation Bill, it was discussed the minimum number of cooperative founders which only required 3 people to be founded. This of course has led to various debates among cooperative activists. In 2020, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, where there is a regulation regarding the number of founders of primary cooperatives which decreases to only 9 people. The research method in writing this thesis is juridicalnormative. The formulation of the problem of this thesis is the history of the development of arrangements regarding the number of cooperative founders and memberships in Indonesia since the colonial era and the comparison of the arrangement of the number of founders and membership of cooperatives between Indonesia, Great Britain and Singapore. The first conclusion of this thesis is that in the regulation of cooperatives in Indonesia during the colonial era, the number of founders had not been regulated. Regarding membership, the arrangements that apply to natives are in accordance with the principles and principles of cooperatives, meanwhile for the arrangements that apply to non-natives there are arrangements that are not in accordance with the principles and principles of cooperatives. In the post-colonial era, the number of founders was arranged, which initially set 25 people, then decreased to 20 people, and finally only 9 people. Regarding membership, Law no. 14 of 1965 is not in accordance with the principles and principles of cooperatives, apart from the law, it is in accordance with the principles and principles of cooperatives. The second conclusion from this research is the regulation regarding the number of founders in the United Kingdom based on the Cooperative Act 2014, which is only 3 people. Regarding membership qualifications, namely those under 18 years of age can become members unless otherwise regulated by the cooperative's internal rules. Meanwhile, in Singapore based on CSA 2009 the number of founders is 5 people and the minimum qualification for membership is 16 years. This research is expected to provide information and input to the government to form a new Cooperative Law to suit the times."

"Tesis ini membahas tentang pegaruh peran Charles de Gaulle dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune menurut tinjauan sejarah hubungan internasional. Teori yang digunakan untuk meneliti tesis ini adalah teori sejarah hubungan internasional yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Duroselle dan Pierre Renouvin. Dua (2) variabel sejarah hubungan internasional, kekuatan fundamental (les forces profondes) dan negarawan (l'homme d'État) digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan para aktor dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Penelitian ini menggunakan analisis sequential explatory mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Charles de Gaulle berperan sangat kuat dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Charles de Gaulle memengaruhi seluruh variabel pembentuk sejarah hubungan internasional (histoire des relations internationales). Selain itu, hasil penelitian turut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune pun dipengaruhi oleh kehadiran indikator-indikator penyusun variabel sejarah hubungan internasional.

---

This thesis discusses about the influences of Charles de Gaulle during the formation of the European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy. The research uses the theory of the history of international relations presented by Jean- Baptiste Duroselle and Pierre Renouvin. Two (2) main variables, fundamental forces (les forces profondes) and the statesman (l'homme d'État) used to analyze the influences of the actors who contribute in the formation of the Common Agricultural Policy. This research uses explatory sequential mixed methods design. The result of this research found that Charles de Gaulle has a strong significance during the process of the formation of Common Agricultural Policy as an European regional's agricultural policy. The presence of Charles de Gaulle influences the existence of two (2) main variables of the history of international relations. Moreover, the result of this research shows that each indicators, which is composing the theory of international relation, affects the process of the formation of European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy."

"ABSTRAKKoperasi dapat menjadi organisasi yang relevan dengan kondisi petani kecil yang menghadapi kendala produksi dan pemasaran. Pada subsektor perikanan budidaya, koperasi berperan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan posisi tawar pembudidaya kecil. Bukti empiris mengenai dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan pembudidaya masih terbatas. Untuk itu, menggunakan data cross section dan skala nasional, penelitian ini menganalisis dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan di Indonesia. Model Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengestimasi efek kausal dari keanggotaan koperasi dengan mengurangi bias seleksi. Sampel penelitian terdiri dari rumah tangga pembudidaya nila, lele, gurame, bandeng dan rumput laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa keanggotaan koperasi menghasilkan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan anggota koperasi rumah tangga pembudidaya nila dan bandeng. Sementara bagi rumah tangga pembudidaya lele, gurame dan rumput laut, keanggotaan koperasi belum berdampak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam subsektor perikanan budidaya. Namun perlu upaya untuk meningkatkan layanan ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggota.

---

ABSTRACTCooperatives could be an organization that is relevant to the conditions of small farmers facing production and marketing constraints. In the aquaculture subsector, cooperatives play a role in reducing transaction costs and increasing the bargaining position of small fish farmers. Empirical evidence regarding the impact of cooperative membership on farmers income is still limited. For this reason, using cross section and national scale data, this study analyzes the impact of cooperative membership on fish farmer household income in Indonesia. The Propensity Score Matching (PSM) model is used to estimate the causal effect of cooperative membership by reducing selection bias. The research sample consisted of tilapia, catfish, carp, milkfish and seaweed farmer households. The results show that cooperative membership exerts a positive and statistically significant impact on member income of the tilapia and milkfish farmer household. While for households of catfish, carp and seaweed farmer, cooperative membership has not had a significant impact. This finding indicates that cooperatives have the potential to be further developed in the aquaculture subsector. However, efforts are needed to improve the economic services provided by cooperatives to members."

"Menghadapi tantangan perubahan struktur pertanian dan dinamika sistem pangan global, Pemerintah Jepang bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi koperasi pertanian mengkampanyekan gerakan pangan untuk merevitalisasi daerah melalui konsep Chisan Chishou /地産地消(Produk Lokal Konsumsi Lokal). Melalui konsep Sanchoku/産直(direct sales), petani menjalin kemitraan penjualan produk pertanian melalui Chokubaijyo (gerai penjualan langsung) dalam jaringan distribusi yang dikelola oleh Nougyou Kyoudou Kumiai /農業協同組合atau JA (Japan Agricultural Cooperative) sebagai entitas penting dalam tata kelola pangan pertanian Jepang. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan paradigma social capital melalui pemberdayaan potensi daerah bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan bagaimana operasionalisasi social capital dalam dimensi kognitif, struktural, dan relasional untuk menjaga kerjasama yang berkelanjutan. Studi kasus petani yang tergabung dalam Koperasi Pertanian JA Prefektur Wakayama menggambarkan bagaimana saluran penjualan alternatif Chokubaijyo menjadi salah satu strategi petani untuk mengatasi masalah profitabilitas dan menghadapi perubahan pasar akibat pandemi Covid-19. Sistem keanggotaan Koperasi pertanian JA yang tidak mengikat, memudahkan petani untuk mengakses fasilitas pertanian sekaligus mengamankan saluran penjualan dengan resiko biaya operasional yang lebih rendah. Sistem Chokubaijyo memungkinkan JA dan petani sebagai anggota memiliki hubungan timbal balik secara ekonomi dengan menjadi aktor utama di pasar lokal, dan di sisi lain menjalankan fungsi sosial yang menumbuhkan motivasi petani lansia dengan menciptakan tujuan hidup baru dalam usaha pertanian dan bersama JA berkolaborasi untuk melestarikan produk lokal di tingkat regional.

---

Facing the challenges of changing agricultural structures and the dynamics of the global food system, the Government of Japan, in collaboration with communities and cooperative organizations, campaigns for the food movement to revitalize the region through the concept of Chisan Chisho/地産地消(Local Products for Local Consumption). Through the system of Sanchoku/産直(Direct Sales), farmers establish partnerships in selling agricultural products through Chokubaijyo in a distribution network managed by Nougyou Kyoudou Kumiai (農業協同組合) or JA (Japan Agricultural Cooperative) as a prominent organization in Japanese agricultural food governance. Qualitative methods are used to explain the paradigm of social capital in exploiting the potential for regional social and economic development by considering how to utilize social capital in the cognitive, structural, and relational dimensions to maintain sustainable cooperation. The case study of farmers who are members of the Wakayama Prefecture JA Agricultural Cooperative illustrates how the Chokubaijyo alternative sales channel is one of the farmers' strategies to overcome profitability problems and an increasingly competitive market, as well as facing market changes due to the Covid-19 pandemic. The non-binding membership system of the JA Agricultural Cooperative makes it easier for farmers to access facilities related to agriculture in the Chokubaijyo mechanism and secure sales channels with the risk of lower operating costs. The Chokubaijyo system allows JA and farmers as members to have a reciprocal relationship economically by being the main actors in the local market. Still, on the other hand, it also plays a social function by cultivating the motivation of elderly farmers to creat new life goals in agriculture and collaborating with JA to preserve local products at the regional level."