Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"While Americans often believe that owning a home serves as a tool for building stronger communities and crafting better citizens, this book argues that these long-standing beliefs about the public benefits of homeownership are deeply mischaracterized. As owning a home has emerged as the most important way to build wealth in the United States, it has also reshaped the way citizens become involved in their communities. Rather than engaging as public-spirited stewards of civic life, the book argues that homeowners often engage in local politics as a way to protect their property values. This civic engagement, the book argues, contributes to the politics of exclusion. It keeps particular citizens from gaining access to high-opportunity neighborhoods and reinforces patterns of residential segregation. It often marginalizes renters from participation in public life, and it equates property values with the common good. Through an analysis of the politics of homeownership, this book asks readers to reconsider the power of homeownership to strengthen citizenship and build better communities."

"PT. ABR merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk koperasi manunggal yang diciptakan untuk respon sosial, ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi pemberdayaan masyarakat PT. ABR melalui koperasi manunggal menuju kemandirian, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelah berdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat melalui koperasi manunggal telah menuju kemandirian dengan sinergi pada tujuh aspek, yaitu kualitas sumber daya manusia, penghasilan, rasa aman, pengakuan, kesehatan, lingkungan, dan kepedulian sosial politik. Kemudian dalam implementasinya ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat.

---

PT ABR has set a community empowerment program in the form of cooperation of manunggal. By employing qualitatative approach, this thesis analizes the implementation of community empowerment of PT. ABR through cooperation of manunggal for self-help community and the detering factor in the operation of such program after a three year establishment.

The findings of this research suggests that the implementation of community empowerment through cooperation of manunggal has lead to a community of self-help through the synergy of seven aspects namely quality of human resources, income, sense of security, recognition, health, environment, and socio-politic concerns."

"Sumber dari permasalahan sosial bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah saat ini maka diperlukan pelibatan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dunia usaha ? dalam hal ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, diwajibkan untuk menjalankan program PKBL sebagai wujud TSP - selain tugas utamanya mencari keuntungan bagi kelanjutan operasionalisasi perusahaan. Program Kemitraan (PK) merupakan bantuan philantropy bagi pengembangan usaha kecil melalui pemberdayaan agar dapat mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga - selain mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan yang cenderung bersifat top down sehingga kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengembangan masyarakat. Partisipasi ini penting mengingat partisipasi berhubungan dengan keberhasilan suatu program. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap Program Kemitraan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang mempunyai komitmen untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pemilihan pada perajin kulit dan kelurahan Kota Wetan karena perkembangan industri kulit di daerah ini cukup potensial - baik dalam jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui rangkaian studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) tidak terstruktur dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan dipilih sebanyak 9 informan yang terdiri dari: Kepala PKBL/manajer Humas (1 orang), Petugas Program Kemitraan (1 orang), mitra binaan perajin kulit (4 orang), Lurah (1), Dinas Koperasi serta Dinas Industri dan Perdagangan (masing-masing 1 orang). Secara umum, PK telah dilakukan melalui tahapan pengembangan masyarakat yaitu dari tahap persiapan, assessment, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini, partisipasi mitra binaan dilakukan pada tahap pelaksanan dan monitoring/evaluasi program.Dalam tahap tersebut mitra binaan melakukan assessment dan perencanaan usaha (melalui proposal pinjaman), menerima kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi bersama petugas PK). Pembinaan belum menumbuhkan pemberdayaan mitra binaan dan monitoring/evaluasi belum menjadi bahan untuk feed back bagi perbaikan program. Dengan demikian, PK masih bersifat top-down. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi adalah ada keinginan untuk mengembangkan usaha, persyaratan yang mudah dan adanya manfaat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Selain itu, pendekatan/komunikasi yang baik dari petugas PK. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi adalah komunikasi yang kurang baik antara mitra binaan - petugas PK, mentalitas mitra binaan. Selain itu, kurangnya tenaga di PK, sifat sentralistis Program Kemitraan dan seringnya pergantian petugas di Program Kemitraan. Saran yang bisa diajukan di sini adalah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, mengaktifkan paguyuban sebagai sarana komunikasi, melakukan monitoring/evaluasi sebagaimana fungsinya, dan perlu adanya tenaga profesional yang kompeten di bidang pengembangan masyarakat.

---

A source of social problem in Indonesia is a poor situation. With the lack of government limitation, need to joint other party to solve the poor problem. One of the party is business people, in this case is PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang. As a Government business body, called BUMN, they must be run a partnership program which is called Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) to in-line with Corporate Social Responsibility or it named Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), otherwise as a core benefit business for corporate planning and development. Partnership program (Program kemitraan) is a philanthropy aids to develop and empowerment a small home industry to be an independence business, as far as they can survive to live a family and local worker. The program design to reduce a jobless dan poverty as a core of poor problems A factor effect to the successful program is execution program which it?s tends to the top and down statements however its a less community participation. In this case, participation mean of local community participation in their community development program. The participation is very important cause of its related to successful program. So, the goal of this research is to know an execution of Partnership Program, participation of a leather home industry as a partner in this program and also any factor of accelerate and lack of the program. The research is dedicated to the partnership program at PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang, which is commit to focus in local interest. The choice of leather art home industry in Kota Wetan because they have a potential market in quantity of small bussiness, a worker adoption and investation budget. The research use a qualitative method which is produce a descriptive data by doing a literature study, in depth interview with the informant. A choice of informant by doing a purposive sampling from 9 informant as describe as a Head of PKBL/ Humas Manager (1 person), Staff of PKBL (1 person), a leather art home industry (4 persons), Head of Local District or Lurah (1 person), Cooperation Department of Garut/ Dinas Koperasi (1 person), Local Industry and Trade Department/Dinas Industri dan Perdagangan (1 person). In general, Partnership Program executed with a phase of community development as a prepare phase, assessment phase, planning phase, execution phase, monitoring/evaluating phase. The community participation was doing in execution and monitoring phase. In this phase, the partners have been bussiness assessment and planning (especially with fill-in proposal form), accaptance a tutorial and assistance program, and monitoring/evaluating program with the staff. But this assistance program not in growing a empowerment of partner, and the monitoring/ evaluating report are not as a feed back to revision program. Or we can say a partnership program is only top down statement. Any factors that can be accelerating to the partnership program are needed to business growth by the community; low and easy criteria access, the benefit from this program.The other is a nice personal relationship and communication from the staff. Meanwhile, pursuer factors of participation are lack of personal communications between partner and staff, partner mentality, lack of program staff, centrality rule in Partnership Program, and highly staff change in Partnership Program As a suggestion in this case is doing coordination with local government, establish a local organization (paguyuban) as a central of information and communication, and doing monitoring/evaluating program as a rule function repeatedly and also engagement of the professional staff in community development study."

"ABSTRAKUpaya dalam mewujudkan suatu UUD 1945 yang demokratis dapatterlihat dari proses pembuatannya yang dilakukan melalui mekanisme yangdemokratis dimana mekanisme yang demokratis adalah dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam prosedur perubahannya. Dalam penelitian ini diajukan duamasalah pokok yaitu bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dalamperubahan UUD yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana peran sertamasyarakat dalam mekanisme perubahan UUD 1945 guna mewujudkan suatukonstitusi yang demokratis. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yangbersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perubahan UUD yang pernahterjadi di Indonesia, tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan peran sertamasyarakat di dalamnya. Adapun peran serta masyarakat dalam mekanismeperubahan UUD 1945 baik perubahan pertama sampai dengan perubahan keempatguna mewujudkan suatu konstitusi yang demokratis, hanya diikutsertakan dalamdua tahapan dari tiga tahapan yang tersedia yaitu tahap sebelum perancanganUUD 1945 dan tahap pada saat perancangan UUD 1945. Adapun peran sertamasyarakat dalam tahap setelah perancangan UUD 1945 tidak dikutsertakankembali. Atas dasar uraian tersebut, maka perlu dicantumkan secara eksplisitperan serta masyarakat dalam perubahan UUD RI yang akan datang. Dengandemikian, akan terlaksananya jaminan pelaksanaan perubahan UUD RI denganmelibatkan peran serta masyarakat secara maksimal.

---

ABSTRACTHow amendment process of UUD 1945 is made as well as what it says asthe democratic constitution of UUD 1945 is which that process was needed publicparticipation in the amendment procedure. I will examine two main problems,how is public participation regulated in constitution amendment process inIndonesia and how is public participation in constitution amendment process ofUUD 1945 to create a democratic constitution. This research is a kind of doctrinallegal research with qualitative design, using several approaches includinghystorical and comparative approach. The result of this research showed that inregulations of constitution amendment of UUD , they were not explicit norm ofpublic participation. Public participation in constitution amendment procedure ofUUD 1945 in first until fourth amendment process, public participationparticipated in two phases only, they were prae constitution amendment phase ofUUD 1945 and constitution amendment phase of UUD 1945. Post constitutionamendment phase of UUD 1945 was not participatin public participation in thatconstitution amendment process. Hences, it is so important to put eksplisit publicparticipation article in the next constitution amendment of UUD RI. This way isexpected to guarantee participating public participation in that constitutionamendment process of UUD."

"Commons or resources can be useful but sometimes could be dangerous for humanity. The resources can be vulnerable if the human who has to manage fails. Understanding the stakeholder could be an appropriate way to solve it. Therefore this esay , based on the case study of the Bardon Grange Allotment Project (BGAP) in Leeds, the UK, is to understand the stakeholder involvement and elaborate the sustainability indicators that have been used in this project. The targets are also to understand the stakeholders' participation and to measure the indicators of its sustainability."

"Citizenship is a core concept for the Social Sciences, and citizenship is also frequently interpreted, challenged and contested in different political arenas. Shaping Citizenship explores how the concept is debated and contested, defined and re-defined, used and constructed by different agents, at different times, and with regard to both theory and practice. The book uses a reflexive and constructivist perspective on the concept of citizenship that draws on the methodology of conceptual history. This approach enables a panorama of politically important readings on citizenship that provide an interdisciplinary perspective and help to transcend narrow and simplified views on citizenship. The three parts of the book focus respectively on theories, debates and practices of citizenship. In the chapters, constructions and struggles related to citizenship are approached by experts from different fields. Thematically the chapters focus on political representation, migration, internationalization, sub- and transnationalization as well as the Europeanisation of citizenship. An indispensable read to scholars and students, Shaping Citizenship presents new ways to study the conceptual changes, struggles and debates related to core dimensions of this ever-evolving concept."

"Buku ini terbagi menjadi dua bagian yaitu teori (definisi psikologi komunitas, masalah-masalah yang ada, metode penelitian dll) dan penerapan (berbagi psikologi dengan pekerja di pelayanan manusia, prevensi, pemehaman, dan perubahan organisasi"