Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai Gadai Tanah dan putusan Mahkamah Agung atas kasus Gadai Tanah dalam perspektif hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis . Walaupun Gadai Tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, tetapi dalam Perspektif Hukum Jaminan Kerperdataan, khususnya Gadai secara Perdata maka Gadai Tanah mengandung beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur Gadai secara Perdata karena dasarnya merupakan hubungan hukum yang sama dengan Gadai secara Perdata. Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus gadai tanah umumnya berdasarkan hukum acara di pengadilan dan PERPU No. 56 Tahun 1960, bukan berdasarkan hukum jaminan keperdataan.

---

The focus of this study discusses about judicial review on land pledge and The Supreme Court decisions of land pledge cases in civil collateral law perspective. This research is qualitative research with descriptive analytic design. Land Pledge is a separated legal act, however from civil collateral law perspective in connection with civil pledge, there are several provisions related to land pledge are similiar to civil pledge since it has equal legal relation. Whereas The Supreme Court decisions concerning land pledge cases are generally based on court practice law and Goverment Regulations, not based on civil collateral law."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kekuatan hukumklausula mengenai gadai saham yang akan ada dikemudian hari dalam suatu akta gadai saham, dan bagaimana implikasi menjadikan saham yang akan ada dikemudian hari tersebut sebagai agunan atas suatu perjanjian pokok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa saham yang akan ada dikemudian hari belum dapat dijadikan benda jaminan, namun saham tersebut baru dapat dijadikansebagai benda gadai setelah saham tersebut lahir dan ada. Hal ini dikarenakan pengaturan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan suatu penyerahan atau inbezitstelling dari pemberi gadai kepada penerima gadai sebagai syarat agar sahnya suatu gadai yang mana baru dapat dilakukan apabila benda jaminan tersebut telah lahir dan ada.;This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge of Shares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future as a collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable and not eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as an object of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated on Indonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledge an object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object of inbezitstelling is born and exist.;This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge of Shares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future as a collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable and not eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as anobject of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated on Indonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledge an object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object of inbezitstelling is born and exist., This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge ofShares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future asa collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research isnormative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books.From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable andnot eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as anobject of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated onIndonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledgean object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object ofinbezitstelling is born and exist.]"

"[Perjanjian simulasi merupakan suatu perjanjian dimana peristiwa hukum dalam perjanjian tersebut tidak benar-benar terjadi. Pernjanjian simulasi banyam dibuat oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya akibat hukum dari pernjanjian simulasi tersebut meskipun peristiwa hukum yang diperjanjikan adalah suatu hal atau kausa yang palsu karena tidak benar-benar terjadi. Penulisan tesis ini adalah untuk meneliti kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dari pernjanjian simulasi dengan menggunakan metode penelitian library reserach dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara narasumber sebagai alat pengumpul data. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Dengan demikian pernjanjian simulasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;Simulation agreement is an agreement where the legal events on the agreement is not actually occurring. Many simulations agreement made by the parties who requires the legal consequences of the simulated agreement eventhough the legal event on the agreement is a false causes since it does not really occur. This thesis is to examine the legal force and evidentiary force of the simulation agreement with using libraryresearch method with document study and interview as the method of data collecting. From the result of the examination, in accordance with Article 1335 of Indonesia Civil Code, an agreement without cause or which have been made with a false matter or prohibited reasons, does not have a legal force. A False causes can occur in case that causes is not correspond to the actual circumstances or that is a simulated causes. Therefore the simulation agreement does not have a binding legal force and therefore does not have an evidentiary force, Simulation agreement is an agreement where the legal events on the agreement is notactually occurring. Many simulations agreement made by the parties who requires thelegal consequences of the simulated agreement eventhough the legal event on theagreement is a false causes since it does not really occur. This thesis is to examine thelegal force and evidentiary force of the simulation agreement with using libraryresearch method with document study and interview as the method of data collecting.From the result of the examination, in accordance with Article 1335 of IndonesiaCivil Code, an agreement without cause or which have been made with a false matteror prohibited reasons, does not have a legal force. A False causes can occur in casethat causes is not correspond to the actual circumstances or that is a simulated causes.Therefore the simulation agreement does not have a binding legal force and thereforedoes not have an evidentiary force]"

"Gadai merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan dalam rangka menjamin pelunasan fasilitas kredit. Permasalahan timbul saat penerima gadai bermaksud melelang objek gadai berupa saham berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata dimana penerima gadai tidak dipersyaratkan untuk melibatkan hakim melalui pelelangan namum dalam praktik hukum pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan dalam rangka ekskusi gadai saham melalui lelang. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada penggunaan norma hukum tertulis serta ditopang dengan hasil dialog atau wawancara dengan narasumber dan informan yang berkompeten. Kesimpulan yang diraih adalah realitas pelaksanaan gadai saham yang berbeda antara hukum tertulis dan praktik hukum dimana dalam rangka eksekusi gadai saham melalui lelang maka pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan sehingga menimbulkan multitafsir.Hukum gadai saham wajib memberikan manfaat hukum bagi dunia usaha agar lembaga gadai saham dapat berperan secara maksimal serta memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian khususnya menghilangkan rasa takut bagi kreditor atas lembaga gadai saham. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pembentuk Undang-undang dapat menyusun perundangundangan tentang gadai secara sistematis dan terperinci serta lengkap dalam rangka kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga jaminan gadai dapat mendukung transaksi dalam perekonomian.

---

Pledge is one of the form of security in order to guarantee the full payment of credit facility. The legal issue occurred when the pledgee intends to have the auction on the the object of pledge which are shares based on Article 1155 of Civil Code whereby the pledgee is not required to involve the judge but in legal practice the auctioneer wolud require the court order in the framework of the execution of pledge of shares through auction. This research method is a normative juridical research, which focuses on the use of written legal norms and is supported by the results of dialogue or interviews with competent sources and informants. Conclusions reached understanding the reality of the implementation of execution of pledged shares through auction that is different between written law and legal practice, whereby the auctioner will require the court order which cause various of intepretations. The pledged shares law is obliged to provide legal benefits for the business world so that the pledged shares institution can play a maximum role and contribute to economic improvement in particular to eliminate the fear of the creditor to the pledged shares institution. There are suggestions that can be given. Legislators can compile legislation on pledge in a systematic and detailed and complete manner in the framework of legal certainty and legal protection so that the pledge can support transactions in the economy."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia.

---

The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security.

The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares."

"ABSTRAKTerkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT. OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT. APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang debitor belum dilunasi seluruhnya.

---

ABSTRACTThe implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement, by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee" with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT) petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT. OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not fulfill the debt."

"Tesis ini membahas mengenai pengunaan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan untuk pelunasan suatu utang. Fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan ini tidak dijaminkan dengan suatu perjanjian jaminan secara nyata dan jelas. Selanjutnya, jaminan yang diberikan juga tidak melalui lembaga jaminan khusus. Sehingga permasalahan yang timbul, mengenai keabsahan penyerahan jaminan oleh debitor kepada kreditor tanpa suatu perjanjian jaminan dan kedudukan jaminan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh debitor kepada kreditor. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian jaminan yang dibuat tidak secara nyata dan jelas asal dengan kesepakatan para pihak adalah sah dan kedudukan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah sebagai jaminan umum dan kreditor pemengang jaminan umum mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren. Jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPerdata adalah segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas perikatan debitor. Sehingga seluruh kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jamianan pelunasan utangnya. Selanjutnya, disarankan agar ketika membuat suatu perjanjian lebih baik berbentuk tertulis dan otentik, serta jika menjaminkan suatu benda untuk pelunasan utang harus dengan lembaga jaminan khusus yang mudah dieksekusi jika terjadi wanprestasi.

---

The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor;The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor"

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai keberlakuan KUH Perdata dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup. Kedua, pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi gadai berdasarkan KUH Perdata. Dan ketiga, pembahasan mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai ketentuan pemindahan hak atas saham dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup. Ketiga pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan kasus eksekusi gadai saham PT Panganmas Inti Persada oleh Langdale Profits Ltd. yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2875 K/PDT/2008. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.Penilitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup dapat dilakukan dengan penerapan KUH Perdata khususnya Pasal 1156. Eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup juga tetap harus memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 yaitu memperhatikan Anggaran Dasar perusahaan.

---

This thesis discusses the execution of pledge of shares through private selling. This thesis focuses mainly on three issues. First, a discussion of the applicability of the Civil Code in the execution of pledge of shares through private selling. Second, the explanation about constraints faced in the implementation of the pledge execution based on the Civil Code. And third, a discussion of the validity of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, in particular concerningthe transfer of shares in the execution of pledge of shares in private. All discussions are done based on an execution case of pledge of shares of PT Inti Persada Panganmas by Langdale Profits Ltd. contained in Supreme Court Decision No. 2875 K/PDT/2008. This research is a normative juridical approach to legislation, comparative approach, and case study.

This research concludes that the execution of pledge of shares in private can be done with the application of Article 1156 of the Indonesian Civil Code. Execution of pledge of shares through private selling also should consider the provision of transfer of shares in the Law No. 40 of 2007, which requires attention to the Articles of Association of the company."

"PT. Sekar Kenaka Langgeng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1451 Tanggal 20 Mei 2014 karena tanahnya berada diatas tanah hasil reklamasi pantai yang dilaksanakannya. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Terhadap gugatan pembatalan sertifikat tersebut terdapat persoalan yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terhadap tanah hasil reklamasi pantai menurut ketentuan hukum tanah nasional, bagaimana cara perolehan hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh pihak yang melaksanakan reklamasi pantai, bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan yang diajukan pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terkait pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hasil reklamasi pantai dan apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hasil reklamasi pantai statusnya adalah Tanah Negara. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut tidak serta merta langsung menjadi hak dari pihak yang melaksanakan reklamasi pantai. Penguasaan tanah masih dikuasai negara dan pengaturannya masih diatur oleh Badan Pertanahan Nasional. Pemberian Hak Atas Tanah pada Tanah hasil reklamasi dan tanah timbul dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang dapat diperoleh adalah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota dan Perseroan Terbatas akan mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Sekar Kenaka Langgeng sued the Land Office Bandar Lampung through the State Administrative Court Bandar Lampung in order to the Court declare void Property Rights Certificate Number 1451 Date May 20, 2014 because the soil is above ground reclamation implementation results. The formulation of the problem in this thesis is how the legal position of the parties carrying out the reclamation of the land reclaimed coastal land under the provisions of national law, how the terms and procedures for acquisition of land reclaimed the beach by the parties implement the reclamation, how basic consideration so that the judge granted the lawsuit filed by the parties carrying out the reclamation related to the cancellation of certificates of ownership of land reclaimed beaches and whether the Supreme Court 39 s decision was in accordance with the applicable legislation.

The author examines the problem by using the method of juridical normative research by way of literature study. The results showed that the land reclaimed its status is the State Land coast. Land reclamation results are not necessarily directly into the rights of the parties carrying out the reclamation. Land tenure is still controlled by the state and the settings are still set by the National Land Agency. Granting Rights to Land on land reclamation and land arise conducted in accordance with the provisions of the legislation. The right to land that can be obtained is the management rights on behalf of the City Government and Company Limited will acquire Broking above ground management right. The Supreme Court verdict is not yet fully in accordance with the legislation in force."