Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Tesis ini bermaksud menganalisis kegiatan patrol dan pamolisian masyarakat melalui patroli untuk mencegah kejahatan di Polsek:ta Jatiuwung. Penelitian ini menggunakan pandekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sadangkan pangumpulan data dilakakan melalui wawancara mendalam, pangama:tan, pangamatan terlibat, dan studi dokmnen.Hasil paniltian menunjukkan manajemen kegiatan patroli kurang berjalan dengan baik, baik itu dikuatkan oleh kuraog optitualnya perencanaan, pangorflllnisasian, palaksanaao, dan pangawasan penyelengaraan patroli. Kemudian kegiatan patroli menunjukkan tidak dapat mencegah kejaha:tan, karena tidak ada korelasi antara panurunan angka kejahatan dan difercnsiasi kegiatan palroli, sedangkan yang menjadi kendala adalah faktor manusia serta sarana dan prasarana patroli. Selain itu pamolisan masyarakat melalui patroli kumng optimal, dalam baJ ini kumngoya komtatikasi antara masyarakat dan patugas patroli.Atas basil panelitian ini, penulis merekomendasikan agar Polsekta Jatiuwung melal!sanakan patroli jalan kaki dan patroli bersepeda, palalihan hagi para patugas patroli, parubalum cata pandakatan Iugar patroli serta parllaikan mekanisme pangendalian palaksanaan patroli

---

This thesis is aimed at analyzing patrol activities as part of community policing strategy in preventing crime conducted by Jatiuwung Sector Police Command. This thesis used qualitative approach and study case as research design, while data ore colected through in depth interview, observation, participative observation and study

of document.

This research found that patrol activities was not managed well. Such finding was indicated by unoptimized execution of all management functions: plauning, organizing, actuating and controlling. Another finding is that patrol activities were unable to prevent crime, as there is no strong corelation between the decreasing nunlber of crimes and differenziation of patrol activities. This researeh also reveals that community policing through patrol activities is not optimal particularly generated by the low level of communication between patrol officers and the community.

Based on those findings, the author would like to suggest Jatiuwung Sector Police Command: to conduct foot patrol as well as bike patrol, to inccrease patrol officers' capacity hy conducting such training, to change the approach and perception on patrol activities, and to improve the control mechanism of patrol activities."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Police organization and training surveys innovations in law enforcement training in its evolution from military-style models toward continuing professional development, improved investigation methods, and overall best practices. International dispatches by training practitioners, academics, and other experts from the US, the UK, Canada, Germany, Hong Kong, and elsewhere emphasize blended education methods, competency-building curricula, program and policy development, and leadership concepts. These emerging paradigms and technologies, coupled with a clear focus on ethical issues, provide a lucid picture of the future of police training in both educational and law enforcement contexts. In addition, the book's training templates are not only instructive but also adaptable to different locales. Featured in the coverage : simulation technology as a training tool, the investigation skill education program and the professionalizing investigation program, redesigning specialized advanced criminal investigation and training, a situation-oriented approach to addressing potentially dangerous situations, developments in United Nations peacekeeping training and combating modern piracy."

"Tesis ini membahas mengenai model kemitraan yang dibentuk antara polisi dan komunitas Viking dalam rangka pencegahan kejahatan di stadion. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara tidak berstuktur yang dilakukan pada komunitas Viking serta pihak Polrestabes Kota Bandung selaku pihak yang membina dan membimbing. Konflik yang terjadi antar supporter jelas menimbulkan dampak negatif salah satunya dapat menimbulkan korban luka-luka bahkan sampai kematian, sehingga untuk mencegah hal tersebut diperlukan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut pihak polisi membutuhkan bantuan dari masyarakat atau komunitas. Oleh karena itu, bagaimana polisi mampu menggerakan atau memberdayakan potensi dari komunitas Viking untuk mau berperan dan berpartisipasi aktif untuk membantu tugas polisi dalam pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk kepedulian masyarakat sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dengan membantu memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif serta melapor ke polsek terdekat jika terdapat bobotoh yang bergerombol dan menganggu warga sekitar. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa bentuk partisipasi dari komunitas Viking sudah Nampak secara signifikan dengan membentuk satgas untuk membantu polisi dalam pengemanan di stadion, melakukan pertemuan dengan pihak polrestabes, memberikan himbauan kepada seluruh bobotoh. Peran serta dari komunitas Viking dalam membantu tugas polisi muncul diluar rancangan FKPM. Bentuk kemitraannya tidak formal seperti FKPM, tidak terstuktur hanya untuk pertandingan sepak bola. Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara polisi dan komunitas Viking sebagai bentuk pelaksanaan pemolisian komunitas berdampak pada penurunan peristiwa kejahatan dan semakin teredukasinya para bobotoh. Penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang di rasakan oleh para bobotoh, penonton, maupun masyarakat sekitar.

---

This thesis discusses the partnership model between police and Viking (Football Fans club) on preventing crime in stadiums. This research was qualitative and used the unstructured interview method. The interview was carried out to Viking and police as the guider. The conflicts that occur between football supporters cause negative impacts. Sometimes it can cause injuries and even death. So as the prevention act, it is needed a firm action from the police department. Besides, in conducting their job, the police need coordination with the community. Then, how can the police empower the potential of the Viking fans club to participate assisting the police duties in preventing crime actively. The research results defined that the community around the Gelora Bandung Lautan Api stadium actively participates in noticing Bobotoh keep a safe and conducive situation. Then, if there were bobotoh (Viking) disturb the resident around the stadium, they can report to the nearest police station. This research results showed that the participation of the Viking community was formed. They made a special force to assist the police in securing the stadium, meeting with the police in the police office, giving notice to all bobotoh (Viking). The participation of the Viking community in assisting police emerged outside the FKPM design. The partnership model is informal as FKPM, not structured only for football matches. The crime prevention based on a partnership between the police and the Viking community is a form of community policing that has an impact on reducing crime and educating the number of bobotoh (Viking Community). The decreasing of the criminal act can provide security and protection that felt by Bobotoh, supporters, and the surrounding community."

"Penggunaan sistem jaringan I-24/7 telah digunakan Polri sejak tahun 2010 namun angka kejahatan transnasional di Indonesia masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji fakta penyebab dan menemukan strategi bagaimana cara efektif agar Set NCB Interpol Indonesia dapat menurunkan angka kejahatan transnasional di Indonesia melalui pemanfaatan penggunaan sistem jaringan I-24/7 sebagai teknologi sarana komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung Program Presisi Kapolri yaitu perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui Teori Implementasi George IV, konsep Organizational Behavior and Management in Law Enforcement dan TOWS matriks analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa data belum terintegrasi secara keseluruhan disebabkan aspek teknologi, kepemimpinan dan kerjasama belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi tindakan berupa strategi agresif, turnaround, diversifikasi dan defensif. Penelitian ini menyarankan kepada Kapolri merevisi Keputusan Kapolri Nomor 06 Tahun 2007 Pasal 14 tentang susunan organisasi Divhubinter Polri dengan mengubah struktur Set NCB Interpol Indonesia sesuai dengan dasar Konstitusi ICPO-Interpol pasal 32 yang menyatakan anggota NCB Interpol adalah gabungan berbagai departemen/instansi pemerintah dalam negeri. Serta meminta kepada Kepala Kementrian/Lembaga penegak hukum turut berpartisipasi dalam pengawasan Penggunaan sistem I-24/7.

---

The network system I-24/7 has been used by the National Police since 2010 but the number of transnational crimes in Indonesia still increases every year. This research examines the causal facts and finds strategies, how to effectively reduce the number of transnational crimes in Indonesia through the network system I-24/7 as a means of communication and information technology to support the Chief of Indonesia Police precision program, namely modern police technology in the Police 4.0 era. The research method uses a qualitative approach with a case study method through George IV implementation theory, the concept of Organizational Behavior and Management in Law Enforcement and TOWS matrix of analyses. The results of this study found that the data has not been integrated due to aspects of technology, leadership, and cooperation both internally and externally have not been implemented properly. Therefore, action strategies are needed in the form of aggressive, turnaround, diversification, and defensive strategies. This study suggests that the National Police Chief revise the Decree Number:06, 2007 article 14 by changing the structure of the NCB Interpol Indonesian in accordance with the basis of the ICPO-Interpol Constitution article 32 which states that the members of the Interpol NCB are a combination of various domestic government departments/agencies and asks the Heads of Ministries/Law enforcement agencies to participate in monitoring the use of the I-24/7 system"