Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan difusi hasil teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan analisis data deskriptif. Data primer yang berupa wawancara mendalam yang dilakukan kepada pelaksana difusi teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang.Hasil analisa menunjukkan adanya implementation gap antara pedoman dan faktual pelaksanaan. Indikasinya adalah pendekatan yang digunakan bersifat sentralistis dan top-down, adanya ketidaksinkronan kebutuhan teknologi dan penetapan teknologi hasil litbang yang didifusikan serta minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: tujuan dan sasaran yang belum jelas, kelompok sasaran yang belum tepat dan konsisten, pelaksana kebijakan yang belum berkomitmen penuh, komunikasi antar organisasi yang belum intensif, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta tingkat partisipasi masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan difusi teknologi.Agar kebijakan difusi teknologi dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada tahap formulasi kebijakan diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang akan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan kebijakan yang memuat konsep, tujuan dan strategi yang jelas agar mudah dipahami dengan benar oleh pelaksana-pelaksananya. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi harus lebih ditingkatkan, sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan. Selain itu pendekatan yang dilakukan harus lebih demand oriented atau bottom-up yang mempertimbangkan manfaat bagi adopters dan juga mempertimbangkan faktor lingkungan: kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of the policy diffusion for environmental technologies in Serpong and agro technology in Lembang and the factors that influence it. This research uses a positivist approach to the descriptive data analysis. Primary data in the form of in-depth interviews are conducted to the performer of the diffusion of environmental technology in Serpong and agro technology in Lembang.

Results of analysis showed the existence of implementation gaps between guidelines and the factual implementation. The indication is the approach used is centralized and top-down, there is not synchronous technology needs and determination of technological R & D results in the diffusion right and the lack of local government involvement in program implementation. The factors that influence the policy implementation are: goals and objectives are unclear, the target group that has not been precise and consistent, implementing policies that have not fully committed, communication between an organization that has not been intensive, social, economic and political, as well as the participation rate people who lack the implementation of technology diffusion.

In order for technology diffusion policies can be implemented well, then at the stage of policy formulation is required the involvement of the parties that will be involved (stakeholders) in the implementation of policies that include concepts, objectives and a clear strategy to be easily understood correctly by executors. Communication and coordination among organizations should be further enhanced to realize synchronization and synergy in the implementation. In addition the approach taken should be more demand oriented or bottom-up considering the benefits for adopters and also consider environmental factors: social, economic and political."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek dari mulai faktor input sampai dengan outcome dengan menggunakan metode logic model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor input yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek adalah sumber daya manusia, proposal, waktu serta mitra peneliti. Seleksi proposal yang dilakukan oleh tim penilai independen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenristek. Outcome jangka panjang yang seharusnya bisa tercapai ternyata masih membutuhkan proses yang lama dan panjang serta memerlukan dukungan dari pihakpihak terkait. Hasil penelitian ini menyarankan agar proposal yang diterima diprioritaskan pada proposal yang mempunyai potensi tinggi untuk ketercapaian outcome jangka panjang. Disarankan pula agar Kemenristek berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian terkait lainnya untuk mendukung kebijakan mengenai tindak lanjut penerapan teknologi serta transfer teknologi yang dihasilkan dari pembiayaan Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek ini.

---

This thesis studies the factors that affect the performance of Incentive Program Technology Diffusion and Utilization start from input factors to outcomes using logic models method. This study uses a descriptive analytic that is a qualitative approach.

The result of analysis showed that the most influential factor inputs in the implementation of Incentive Program Diffusion and Utilization of Science and Technology are human resources, proposal, timing and research counterpart. Selection of proposal that was conducted by an independent assessment team must conform to the terms and conditions set by Kemenristek. Long-term outcomes that should be achieved still require long process and need support from relevant stakeholders.

The results of this study suggest to received priority on proposals that have a high potential for the achievement of long-term outcome. And suggest Kemenristek to coordinate and synergize with other relevant ministries to support policy concerning implementation and transfer technology as a result from financing of Incentive Program Technology Diffusion and Utilization."

"Teknologi informasi atau lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunukasi (TIK) telah memasuki hampir seluruh ranah kehidupan manusia. kehadirannya berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia...."

"Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya."

"ABSTRAKButir berkaitan pangan dan lingkungan Agenda SDGs 2030 dibahas dengan wawasan lingkungan Indonesia. Dikemukakan dampak budidaya produksi pangan yang akan menimbulkan masalah bagi tercapainya Agenda 2030 di Indonesia akibat penerapan teknologi yang tidak berwawasan lingkungan/ekosistem Nusantara yang unik di muka bumi ini. Beberapa diantara sejumlah agenda SDGs 2030 terutama yang berkaitan erat dengan lingkungan tidak akan tercapai di Indonesia, jika wawasan lingkungan Nusantara Katulistiwa Indonesia tidak dijadikan dasar teknologi budidaya karena akan berdampak yang tidak mudah diatasi dan akan berbeaya tinggi. Teknologi yang digunakan dalam bidang ini kebanyakan dibangun di negeri berbeda tipologi ekosistem dan lingkungan yang dianggap telah berhasil baik melaksanakannya. Namun teknologi itu tidak begitu saja dapat diterapkan di ekosistem dan lingkungan yang berbeda, apalagi yang unik seperti ekosistem di Nusantara tropika katulistiwa Indonesia. Banyak produk dapat dikembangkan di Nusantara Indonesia yang memiliki keunggulan ekologis absolut"