Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"ABSTRAKDi negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption."

"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan keuangan negara secara luas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan diskursus perihal kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk ikut melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI. Pada tesis ini akan diteliti apakah BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI dan bagaimana bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap keuangan LPI. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, ditinjau dari segi teoretis maupun normatif BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPI. Kedua, bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan internasional yang berlaku bagi badan hukum pengelola investasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan, kontrol negara terhadap penyertaan modal pada LPI dilakukan melalui pengendalian internal dengan ditempatkannya wakil-wakil Pemerintah dalam organ Dewan Pengawas LPI dan kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Presiden. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden, sehingga mekanisme pengawasan keuangan Lembaga dapat dilakukan lebih akurat dan efektif.

---

The establishment of Indonesia Investment Authority (INA) as a manager of sovereign wealth fund in Indonesia has presented various discussion, especially regarding its institutional and financial status. Theoretically, INA’s finance is separated from state finance so it’s implicates the audit mechanism from this institution. Problems arise when Law Number 17 of 2003 concerning State Finance still defines state finance broadly, which separated state assets are included in. This gave rise to a discourse regarding the authority of the BPK as an examiner of state finances, to participate in conducting audit of INA’s finance. This theses will be investigated whether BPK has the authority to conduct audits on INA’s finance or not, and what forms of audits can be carried out on INA’s finance. This research uses legal research method with an explanatory typology. The conclusions obtained from this study are, first, based on theory and normative perspective analysis, BPK is not authorized to conduct INA’s financial audit. Second, the supervision of INA’s finance is conducted by public accountant based on international audit standards which applicable to investment management legal entity. Meanwhile, the form of state supervision for state equity participation in INA is carried out through internal control by placing government representatives in the INA’s Supervisory Board and obligate it institution to submit annual reports to President. However, further regulation is needed regarding the follow-up to the accountability reports submitted to the President, so that the institutional financial supervision mechanism can be carried out accurately and effectively."

"BPK RI adalah lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L negara. Oleh karena itu, penting bagi BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas auditnya agar K/L mengelola keuangan negara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menjabarkan usaha yang telah dilakukan BPK RI untuk meningkatkan kualitas auditnya dan juga membandingkannya dengan pedoman yang diterbitkan oleh ASOSAI dan EUROSAI. Hasil dari penelitian ini adalah BPK RI sudah cukup berusaha untuk meningkatkan kualitas auditnya tetapi masih ada beberapa usaha yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar kualitas auditnya terus meningkat.

---

BPK RI is a institution whose duty is examine public finance management which is undertaken by ministries or State agencies. Therefore, the important thing for BPK RI to improve audit quality continously to make K/L manage public finance more effective and efficient. This research is a qualitative research that is descriptive comparative analytic with detailing effort has been done by BPK RI to improve audit quality and also comparing it with guidelines published by ASOSAI and EUROSAI. The result of this research is BPK RI sufficient effort to improve audit quality but there are still some undertaking that must be improved and added to increasing the audit quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun intervensi untuk implementasi audit kinerja sektor publik oleh institusi pemeriksa eksternal di Indonesia yakni BPK dengan menggunakan kerangka democratic enough governance. Kerangka tersebut menyelaraskan antara dimensi isi, konteks, dan kualitas dari kerangka democratic governance Cheema, 2005 dengan intervensi berpendekatan good enough governance Grindle, 2011 . Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistis yang pengumpulan datanya berdasarkan pada wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola audit kinerja sektor publik masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dengan realitas implementasinya. Kesenjangan tersebut terjadi baik di tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan tindak lanjut audit. Intervensi untuk meningkatkan tata kelola dibangun pada institusi dan proses secara berurutan dan bertahap mulai dari membangun proses audit kinerja yang efektif dan partisipatif dan membangun institusi BPK yang responsive dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan pengembangan kerangka democratic enough governance di negara demokratis berkembang lainnya.

---

The objectives of the research are to analyze and develop interventions for the implementation of public sector performance audit by an external audit institution in Indonesia, namely BPK by using the framework of democratic enough governance. The framework aligns the content, context, and quality dimensions of the democratic governance framework Cheema, 2005 with the governance intervention that is good enough Grindle, 2011 . The research uses a post positivistic paradigm and data collection is based on in depth interviews and secondary data support. The results show that public sector performance audit governance still indicates a gap between stakeholder expectations and the reality of its implementation. The gap occurs either in planning, implementation, and reporting and follow up. Interventions to improve governance are developing on institutions and processes sequentially and incrementally which start from developing an effective and participatory performance audit process and developing a responsive and sustainable BPK institution. This research suggests developing the framework of democratic enough governance in other developing democratic countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I. Initial yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi, dan keahlian auditor serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan kriteria dan program pengujian terinci auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.

---

ABSTRACTThis research aims to determine the role of Internal Control Section and provide performance audit design on Internal Control Section. This research used a qualitative approach and collect the data research through interviews and documentation studies. The results of this research concluded that the role of Internal Control Section at the level of capability is at Level 1 ndash. Initial that indicated by the narrow scope of the audit lack of audit mehodology lack of competence and skill development activities of auditors as well as lack of its positions within the organizational structure. This affect to the contribution of the audit results to organization rsquo s sustainability and organizational accomplishment due to the low quality of the information in the audit report and weaken the role of Internal Control Section To enhance its role the Internal Control Section necessary to improve the types of audit services by identifying the leaders rsquo needs for information and apply performance audit methodology in the implementation of the audit. By applying the performance audit that preceded by planning process to determine the objectives criteria and detailed test program the auditor can seek at a wider problem and find more crucial issues that affects the performance of both the unit and its influence on the performance of the organization as a whole so that the auditor can formulate better recommendations and aim operational improvements so can provide information that helps leaders and managersin the achievement of goals."

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan rancangan program review berbasis risiko atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP untuk Inspektorat Utama BPK-RI Itama . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Itama belum menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan penugasan. Dengan demikian, Peneliti mengusulkan rancangan program review berbasis risiko. Penelitian ini memfasilitasi penilaian risiko terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP dengan melibatkan para Pemeriksa BPK selaku pemilik risiko. Hasil penilaian risiko menjadi dasar penentuan tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan prosedur pengujian. Penelitian ini menghasilkan program review berbasis risiko di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Itama.

---

This research aims to propose a design of review program on audit of government's financial statement conducted by Supreme Audit Board and Public Accountant for The Comptroller of Supreme Audit Board. This is a qualitative research with descriptive analysis. The result shows that in preparing the engagement plan, The Comptroller has not used a risk based approach. Therefore, we proposed a risk based approach in designing the review program. We facilitated to arrange risk assessment and used it to determine the audit objective, audit scope, audit criteria, and audit procedures. This research produce a risk based review program in the midst of limited resources for The Comptroller."