Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi.

---

The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government."

"ABSTRAKDi dalam proses sosialisasi, ada beberapa metode penerapan disiplin yang dipergunakan orang tua, untuk menanamkan sejumlah nilai-nilai dan norma sosial kepada anak-anaknya. Banyak ahli psikologi, sosiologi dan antropologi yang berpendapat bahwa ada hubungan antara metode penerapan disiplin tertentu yang dapat mengakibatkan terbentuknya perilaku menyimpang. Metode penerapan disiplin yang terdapat pada proses sosialisasi terdiri dari tiga macam yaitu, penerepan disiplin yang otoriter, serba membolehkan dan demokralis. Setiap metode penerapan disiplin mempunyai sejumlah ciri-ciri tertentu dan sangat mudah dijumpai di dalam setiap masyarakat. Tesis ini mencoba untuk membuktikan adanya hubungan dari penerapan disiplin yang Worker terhadap terbentuknya perilaku menyimpang. Penyimpangan pcrilaku yang dimaksud adalah sejumlah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau lain tertib pada institusi sekolah. Dipilihnya remaja sebagai obyek penelitian adalah sebagai respon terhadap munculnya fenomena-fenomena permasalahan sosial yang timbul akibat dari adanya penyimpangan perilaku. Memang bukan hal yang mudah untuk memberi batasan terhadap perilaku menyimpang, karena di dalam melakukan pengukuran terhadap perilaku menyimpang sangat tergantung kepada norma-norma sosial yang merupakan bagian yang terintegrasi di dalam masyarakat. Sehingga dalam tesis ini seperti telah disebut di atas membatasi bahasan tentang perilaku menyimpang yang ada dalam komuniti sekolah. Tujuan penelitian adalah mencari hubungan antara penerapan disiplin yang otoriter dengan terbentuknya perilaku yang menyimpang. Konsep-konsep pemikiran yang dipergunakan sebagai bahan acuan adalah konsep-konsep dari sejumlah ahli psikologi, sosiologi dan antropologi. Hasil penelilian menunjukkan adanya korelasi antara penerapan disiplin yang otoriter pada proses sosialisasi dengan terbentuknya perilaku menyimpang pada anak."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengulas artikel Nichols dan Savage (2017) yang berjudul A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1, yang berargumen bahwa ajang balapan Formula 1 menciptakan ekologi yang mendukung terbentuknya olahraga elit. Penulis berargumen bahwa menurunnya signifikansi kelas dan citra elit dalam Formula 1 didorong oleh kebutuhan akan keahlian teknis dan kebertahanan dalam industri terlebih dengan adanya digitalisasi. Berangkat dari akumulasi konsep cultural capital milik Bourdieu, tulisan ini memperbarui konsep yang mengikutinya, yaitu technical elites atau elit teknis yang meliputi kemampuan spesifik dalam merancang, merakit, dan menjual. Penulis juga mengeksplorasi arena baru terkait digitalisasi Formula 1 pasca-2016 yang belum dibahas oleh Nichols dan Savage. Digitalisasi ini menghasilkan elit teknis baru yang turut menopang Formula 1 sebagai olahraga dan industri, seperti perusahaan media, pegiat media sosial, serta atlet itu sendiri.

---

This paper aims to review the article by Nichols and Savage (2017) titled "A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1". The paper argues that the Formula 1 racing spectacle creates an ecosystem that supports the formation of elite sport. I argue that the declining significance of class and elite image in Formula 1 is driven by the need for technical expertise and sustainability within the industry, particularly with the advent of digitization. Building upon Bourdieu's concept of cultural capital, this paper extends the concept to include technical elites, encompassing specific abilities in design, assembly, and marketing. Additionally, the paper explores new arenas related to the digitalization of Formula 1 post2016, which were not addressed by Nichols and Savage. This digitalization has resulted in the emergence of new technical elites who contribute to Formula 1 as a sport and industry, such as media companies, social media influencers, and the athletes themselves."