Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44207 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Riant Nugroho Dwidjowijoto
Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
320.6 Dwi a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parsons, Wayne
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
320.6 PAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parsons, Wayne
Jakarta: Kencana, 2008
320.6 PAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Riant Nugroho Dwidjowijoto
Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
320.6 RIA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada.
Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan.
Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18410
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Nur Aida
"Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin.
Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin.
Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai."
2007
T34535
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isyana Intan Puspita
"Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendirian kawasan berikat berdasarkan PMK.147/PMK.04/2011. Malalui pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai persyaratatn pendirian kawasan berikat. Penelitian yang mendasari skripsi menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kebijakan publik, konsep perdangangan internasional, insentif pajak, konsep kepabeanan dan konsep kawasan berikat. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan kawasan berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat kawasan berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan kawasan berikat.

This research describes the implementation of policy stance based on Finance Minister Regulation (PMK.147/PMK.04/2011) bonded area. Through Article 4 of Regulation of the Finance Minister, outlined the provisions regarding the requirements of bonded zone establishment. The underlying research using qualitative methods by describing the problem. While the theory used in this research include public policy, international trade concept, tax incentives, customs concepts and bonded zone concepts. Through the Finance Minister Regulation contained in Article 4, the government made efforts to locate the bonded area in the industrial park area or on cultivated area, but with certain conditions and must have an area of over 10,000 m2. This effort is not only to restore the nature of the bonded area in accordance with the Act, but also an effort to curb and the bonded zone control"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47041
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dunn, William N.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000
320.6 DUN pt ;320.6 DUN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Edi Suharto
Bandung: Alfabeta, 2005
320.6 EDI a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Ryanda
"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S59590
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>