Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementing local governance since local autonomy is forced in 1999, needs a comprehensive evaluation system. It is aimed to evaluate the capability of local autonomy implementation and performance of implementing local governance in the framework of supporting in achieving the goal of nation and state. Now , after Law No. 32/ 2004 on Local Governance has been forcing , evaluation instrument on local governance implementation has been arranging in Government Regulation No. 6/2004. Thus, the evaluation result of local governance implementation can give positive contribution to the establishment of good governance."

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu."

"ABSTRAKTujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perangkat desa dan pertanggungjawabannya.. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis melakukan penelitianke Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut, agar mengetahui lebih jelas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dibandingkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan bahwa meskipun secara garis besar pengelolaan keuangan desa, utamanya di Desa Haruman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya, untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah harus tetap melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan kepada Aparatur Desa, agar setiap desa di Indonesia memiliki Perangkat Desa yang mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to determine the ability of the village government for financial management. It is linked with the authority possessed by village officials and accountability. To determine the village?s financial management practices, the Authors conducted research into Haruman Village, Leles, Garut. After knowing the practices at Haruman Village, the the Author compared between practices and how the laws and regulation regulate about it. Although the village financial management has been conducted accordance with the laws and regulations, but still required the development from the Central and Local Goverment, so that every village in Indonesia were able to manage the finance as well as possible"