Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSumber energi terkait erat dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Oleh sebab itu keamanan energi menjadi salah satu prioritas dalam kepentingan nasional tiap negara. Jepang sebagai negara maju tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Meski pada awalnya energi nuklir diharapkan mampu menjawab isu keamanan energi Jepang namun sejak insiden Fukushima Daiichi, seluruh kegiatan yang menyangkut pengolahan energi nuklir harus dihentikan untuk sementara waktu. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Jepang menggunakan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan gas dan batubara menjadi negara yang dibidik oleh Jepang untuk membantu memenuhi kebutuhan energinya. Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Selama ini Jepang telah mempertegas keamanan energinya dari Indonesia dengan menggunakan bantuan Official Development Assistance serta melalui Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement. Kini terjadi peningkatan permintaan gas dalam negeri di Indonesia sehingga pasokan ekspor gasnya terancam. Pemerintah Indonesia pun menciptakan kebijakan Domestic Market Obligation untuk melindungi konsumer dalam negeri. Jepang terus mengupayakan jaminan keamanan energinya di Indonesia dengan melancarkan berbagai pertemuan tahunan seputar isu energi serta melakukan investasi melalui proyek kerja sama, Metropolitan Priority Areas. Faktanya Indonesia masih belum mampu mengolah sumber daya mineralnya secara mandiri sehingga investasi dari perusahaan Jepang masih sangat diperlukan. Namun hadirnya investasi perusahaan Jepang dengan skala yang besar justru semakin memperkokoh posisi Jepang sebagai ‘sahabat’ Indonesia. Sehingga permintaan Jepang pada Pemerintah Indonesia akan ditanggapi dengan serius dan cepat.

---

ABSTRACTEnergy sources is closely related to the survival of many people. Therefore energy security became a priority in the national interests of every countries. Japan as a developed country is unable to meet its energy needs independently. Although nuclear energy initially expected to address the issue of energy security of Japan but since Fukushima Daiichi incident, all activities related to the processing of nuclear energy should be stopped for a while. To meet its energy needs, the Japanese are using fossil energy sources such as oil , gas , and coal. Indonesia is a country rich in gas and coal and is targeted by Japan to help meet its energy needs . Japan has emphasized the security of its energy from Indonesia using Official Development Assistance as well as through the Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement. Curently there’s an increase in domestic gas demand in Indonesia and evidently threatening the supply of exported gas. The Indonesian government created the Domestic Market Obligation policies to protect domestic consumers. Japan continues to pursue energy security in Indonesia by launching various annual meetings around the issue of energy and investing through cooperation projects such as the Metropolitan Priority Areas. Fact is Indonesia still not able to process mineral resources independently and that the investment of Japanese companies is still very necessary . However, the presence of Japanese companies investing in large scale even further strengthen Japan's position as a 'friend ' of Indonesia. So the Japanese request to the Government of Indonesia will be taken seriously and quickly"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bank market power dan efektivitas bank lending channel di ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand dan Philippine). Penelitian juga menyadari peran akan karakteristik dari bank dan negara, seperti ukuran bank, kapitalisasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Metode analisis yang digunakan adalah first-difference GMM melalui data panel dinamis pada periode tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan single proksi untuk mengukur bank market power, yaitu lerner index. Bank Lending Channel menggunakan proksi pertumbuhan total kredit, pertumbuhan kredit produktif dan pertumbuhan kredit konsumtif. Penelitian ini menemukan bahwa efek total dari monetary policy dan interaksi antara market power dengan monetary policy berhubungan secara signifikan untuk pertumbuhan total kredit dan kredit konsumtif. Sehingga disimpulkan bahwa bank market power memengaruhi efektivitas bank lending channel

---

This study aims to examine the role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Philippine). We also consider the extent characteristics of bank and country – ie, size, capitalization, economic growth and inflation. This study estimates with first-difference GMM through dynamic panel data over the periode 2011-2019. We apply single proxy as measuring bank market power with lerner index, and bank lending channel with total loan growth, productive loan growth dan consumer loan growth. The estimation result, this study found role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in for total loan growth and consumer loan growth. Overall, this study shows role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in ASEAN-5."

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

---

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.

---

The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"Indonesia pada tahun di 2020 akan memasuki fenomena bonus demografi dengan meningkatnya generasi Y secara signifikan. Adanya dominasi populasi yang dapat mempengaruhi pasar perumahan terutama di kota-kota besar serta banyaknya generasi Y yang belum memiliki hunian melatar belakangi penelitian ini. Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui preferensi generasi Y dalam memilih hunian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif analisis dekriptif dan index rata-rata. Dengan menyebar kuisioner kepada seluruh generasi Y berumur 20-39 tahun di Kota Bekasi secara online. Dari 436 kuisioner hasilnya menunjukan bahwa 78,7% generasi Y di Kota Bekasi belum memiliki hunian dan 3 dari 5 generasi Y di Kota Bekasi masih tinggal bersama orangtua. Adapun atribut preferensi hunian yang paling diinginkan generasi Y ialah keamanan yang terjaga, bebas banjir, lingkungan yang bersih, kepemilikan hunian dan dekat dengan jalan utama. Adapun tipe hunian yang diinginkan ialah hunian tapak dengan 3 kamar tidur dilengkapi dengan taman dan ruang keluarga dengan harga kurang dari 450 juta rupiah.

---

Indonesia in 2020 will enter the demographic bonus phenomenon with a significant increase in Y generation. The existence of population dominance that can affect the housing market in urban area as well as the number of Y genneration that do not have housing is the background of this research. The purpose of this study was to determine the Y generation preference in choosing housing. The research was conducted by using descriptive quantitative analysis method and mean index. By distributing questionnaires to all Y generation aged 20-39 years in Bekasi City by online method. From 436 questionnaires the results showed that 78.7% of Y gen in Bekasi City did not have housing and 3 out of 5 generasi Y in Bekasi City still lived with their parents. The attributes of occupancy preference that generasi Y most want are maintained security, flood-free, clean environment, residential ownership and proximity to main roads. The type of housing desired is a site residence with 3 bedrooms equipped with a garden and a family room at a price of less than 450 million rupiah."