Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan berfokus pada pandangan Mohammad Hatta terhadap situasi politik tahun 1956-1965. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer menuju masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan situasi politik menjelang Demokrasi Terpimpin menjadi panas dan terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan baik oleh para elit politik, partai politik maupun dari Sukarno. Situasi politik yang tidak kondusif dan pemerintahan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat serta demokrasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan esensinya membuat Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Hatta kemudian mengemukakan pandangannya terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya tidak sesuai dengan demokrasi yang sebenarnya karena Hatta melihat bahwa Demokrasi Terpimpin lebih memunculkan sifat kediktatoran dari Sukarno. Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah dari Kuntowijoyo yang terdapat 5 tahap yaitu pemilihan topik, heuristik dari berbagai sumber primer yakni arsip dari Arsip Nasional serta buku, artikel, jurnal yang mendukung penelitian, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan penelitian ini adalah Hatta tidak menyetujui kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Sukarno karena sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan esensi asli dari demokrasi yang Hatta yakini.

---

This research will focus on Mohammad Hatta's views (criticism & thoughts) on the political situation in 1956-1965. The change in Indonesia's government system from the Parliamentary Democracy period to the Guided Democracy period caused the political situation before Guided Democracy to become hot and there were many abuses of power both by political elites, political parties and Sukarno himself. The political situation that was not conducive and the government that ignored the welfare of the people and democracy that was not implemented in accordance with its essence made Hatta resign from his position as Vice President of the Republic of Indonesia on 1 December 1956. Hatta then expressed his views on the implementation of the Guided Democracy system which he considered incompatible with true democracy because Hatta saw that Guided Democracy gave rise to Sukarno's dictatorship. This research will use Kuntowijoyo's historical method which has 5 stages, namely topic selection, heuristics from various primary sources, namely archives from the National Archives as well as books, articles, journals that support research, criticism, interpretation and historiography. The conclusion of this research is that Hatta did not approve of the political policies implemented by Sukarno because the Guided Democracy government system was not in accordance with the original essence of democracy that Hatta believed in."

"Di era modern, kehadiran beton tidak hanya sebagai sebuah material. Eksistensinya memicu untuk menggali kembali bagaimana sebuah inovasi teknologi mempengaruhi peradaban, khususnya dalam wacana arsitektural. Jika diaplikasikan ke dalam bangunan, beton dipandang tidak memiliki prinsip dan bentukan yang baku jika kita bersedia membuka pikiran lebih jauh bahwa setiap bangunan, yang mengandung beton maupun tidak, adalah hasil turunan dari berbagai parameter, yaitu kultural, sosio-politik, dan ekonomi. Brutalisme, adalah salah satu gaya arsitektur yang erat kaitannya dengan beton ekspos/polos. Namun dewasa kini bangunan yang memiliki struktur beton polos sangat banyak, termasuk di Indonesia. Hal yang dikritisi adalah bagaimana Brutalisme dikupas melalui kacamata penggunaan beton di Indonesia, saat sokongan teknologi dan peristiwa- peristiwa politik menjadi alasan pembangunannya. Dengan studi kasus Wisma Hayam Wuruk (1976) yang ditengarai sebagai salah satu gaya Brutalisme di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik kemunculan Brutalisme di Indonesia dengan penggunaan teknologi beton pada arsitektur modern dan pengaruh sosio-politik di era Orde Baru sebagai alat penelitian. Metode sejarah digunakan untuk menyajikan analisis terutama dalam menggambarkan beberapa peristiwa politik, yang dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis untuk lebih menjelaskan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu yang terjadi di masa lampau.

---

In the modern era, the presence of concrete is not merely as a material. Its existence triggers to rethinking on how a technological innovation affects civilization, especially in architectural discourse. If applied to buildings, concrete is deemed not to have a standard principle and form if we are willing to open our minds further that each building, whether or not containing concrete, is derived from various parameters, namely cultural, socio- political, and economic. Brutalism, is one of the architectural styles that is closely related to exposed concrete. But nowadays buildings that have plain concrete structures are very numerous, even in Indonesia. What was criticized was how Brutalism was peeled through the lens of concrete use in Indonesia, when technological support and political events became the reason for its development. With the case study of Wisma Hayam Wuruk (1976) which was suspected as one of the styles of Brutalism in Indonesia. This paper aims to explore the emergence of Brutalism in Indonesia with the use of concrete technology on modern architecture and socio-political influence in the New Order era as a research tool. Historical methods are used to present analysis, especially in describing several political events, carried out in descriptive analytical form to better explain events in the dimensions of space and time that occurred in the past."

"Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunamiyang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riakriaknyayang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakanmembangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dininabobokkandengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuhmenghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing.Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasaselama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkanadanya perubahan. Reformasi, itulah kosa kata yang menjadi mantra perubahan yangmencairkan kemapanan yang selama ini sudah mengkristal di seluruh sendi-sendikehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan birokrasi pemerintah.Berbarengan dengan teriakan REFORMASI, maka perlahan-lahan tetapi pasti perubahanyang diteriakkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Beberapa perubahan yang terlihat nyataadalah kehidupan berpolitik. Kalau selama 32 tahun DPR dan MPR merupakan lembagaperwakilan rakyat yang sering dijuluki sebagai rubber stamp dari pihak eksekutif,maka saat ekarang, para wakil rakyat lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya.Namun, perubahan sikap wakil rakyat tersebut masih belum sepenuhnya optimal karenaterkadang muncul perilaku yang kurang terpuji dari sebagian wakil rakyat tersebutsehingga terkadang muncul pertanyaan di hati rakyat apakah para wakil rakyat tersebutbenar-benar mewakili kepentingan rakyat pada saat menjalankan perannya sebagai wakilrakyat atau mewakili kepentingan pihak lain. "

"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

---

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.

Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic."