Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono?s administration"

"Munculnya televisi swasta pertama, yang diawali RCTI, merupakan "trobosan" kebijakan pemerintah dalam mengakhiri monopoli siaran TVRI, disusul kemudian oleh SCTV, TN, ANTV dan INDOSIAR, kemudian, juga merupakan alternatif yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi medianya.Kehadiran televisi swasta tidak lepas dari "kecurigaan" apakah benar, merupakan jawaban atas era keterbukaan, yang sifatnya memberi ruang bebas kepada publik, atau justru menjadi bentuk baru dari "kendali" kebijakan pemerintah/negara atas media. Fenomena pemberian ijin secara eksklusif kepada pihak yang memilik hubungan erat dengan penguasa dan elit politik pada waktu tersebut adalah indikasi yang penting kendali tersebut.Studi mengenai televisi swasta di Indonesia memiliki relevansi penting terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan media televisi swasta di Indonesia, dalam interaksi kepentingan antara negara, pasar dan publik, khususnya pada periode 1999 - 2002 yang merupakan kurun transisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bermaksud untuk menggambarkan atas suatu televisi swasta di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kajian ekonomi politik yang menurut Mosco kepada studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya tentang hubungan-hubungan kekuasaan, yang secara bersama bermuara pada produksi, distribusi dan konsumsi dari sumber-sumber. Kajian ekonomi politik melibatan tiga konsep penting yaitu komoditikasi, spasialisasi, dan strukturasi.Televisi sudah dipahami sebagai alat kapitalis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas yang berkuasa. Beberapa faktor menjelaskannya antara lain, pertama pendirian televisi swasta lebih banyak didorong oleh kepentingan ekonomi politik domestik - internasional, daripada inisiatif dari publik. Kedua, dengan sendirinya isi - muatan dari televisi tersebut dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi politik penggagas dari pemilik. Ketiga, industri televisi muncul tanpa dilandasi oleh wacana publik dan tidak memiliki landasan hukum - dan filosofi pendiriannya. Kemudian keempat, industri televisi swasta muncul dengan membangun segmen-segmen khalayak melalui pemrograman acaranya, lebih untuk kepentingan ekonomis yaitu iklan daripada kepentingan yang bersifat mendasar yaitu pengembangan masyarakat/publik.Kehadiran industri televisi swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan top down lebih daripada kebutuhan dari masyarakat atau publik. Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi tersebut lebih mengarah ke kepentingan ekonomi politik elit penguasa, dan oleh karenanya kepentingan dan kebutuhan publik untuk membangun ruang diskusi publik sekaligus melakukan perkembangan "peradabannya" belum menjadi kebutuhan yang signifikan.Kemunculan televisi tersebut dapat dihubungkan karateristik modal/ pendukungnya, yaitu pertama kapitalis yang memiliki industri berbagai industri hulu hilir. Kedua basis industri media (terutama cetak). Ketiga dukungan dari kekerabatan elit penguasa, aliansi politik, nepotisme, Katagori keempat merupakan gabungan secara integratif berbagai kepentingan ekonomi politik. Struktur yang dibangun kemudian adalah bergeser dari penguasaan ijin (orba) menjadi kepemilikan media (masa reformasi).Bagaimana fenomena baru pengendalian publik terjadi, nampak tidak cukup dengan penjelasan melalui faktor-faktor yang berlaku dalam teori-teori/paradigma politik dan termasuk dinamika struktur-struktur yang lain (ekonomi, social, budaya, komunikasi). Faktor tersebut tenggelam oleh kuatnya pecan aktor-aktor yang memiliki kendali ekonomi politik di Indonesia termasuk pengendalian publik melalui industri televisi.Ancaman nyata mengenai hegemoni oleh industri televisi belum bisa diimbangi oleh struktur baru di masyarakat yaitu televisi alternatif yang berbasis kepentingan publik. Ancaman baru yang dihadapi oleh publik adalah tekanan atas proses demokratisasi, terutama dalam pengendalian makna atas realitas dan pengendalian opini publik oleh televisi.Kajian ekonomi politik atas fenomena televisi swasta di Indonesia ini nampak menggambarkan proses kekuatan elit ekonomi politik, lebih dari partisipasi dan kepentingan publik, namun demikian belum bisa menjelaskan bagaimana perjuangan (kelas), pergulatannya untuk membangun basis komunikasi dan informasi untuk kepentingan publik tersebut. Penyadaran atas kepentingan publik terhadap media televisi cenderung kepada pihak semisal LSM media, universitas dan para jurnalis, yang dianggap mampu dan representatif mewakili publik - bukan publik itu sendiri."

"Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana interaksi antara negara, media dan civil society dalam bingkai ekonomi-politik negara Orde Reformasi (Era Transisi). Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam menyusun kebijakan penyiaran di. Indonesia yang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi ketiga komponen tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencoba menyajikan realitas empiris menyangkut kebijakan penyiaran yang diterapkan oleh pemerintah terhadap stasiun TVRI.Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas topik yang dibahas adalah metode Studi Kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Pendekatan ini umumnya berangkat dari perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan. dan mekanisme kerja kekuatan pasar media (McQuail, 1996:63). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi ditandai oleh adanya tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi dan variabel-variabel politik.TVRI digunakan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat selarna ini keberadaannya masih dianggap penting dan ternyata TVRI memiliki dinamikanya sendiri ditengah maraknya industri pertelevisian di Indonesia. Selain itu, eksistensi TVRI akan semakin diperhitungkan seiring dengan perubahan status yang disandangnya sebagai lembaga penyiaran publik, sebuah lembaga yang mempunyai posisi sangat strategis di era demokrasi.Penibahasan tentang W No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris kebijakan yang ditempuh oleh negara dalam interaksinya yang dinamis dengan media dan civil society/publik dalam konteks era Orde Reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, UU Penyiaran ini ternyata masih mengundang kontroversi yang begitu dahsyat karena bersinggungan langsung dengan kepentingan berbagai kelompok.Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa ada penibahan yang cukup mendasar menyangkut pola hubungan kekuasaan antara negara - media -- dan masyarakat. Namun dernikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi-politik telah memunculkan peran kekuatan masyarakat dan media dalara mengontrol kekuasaan negara (state power). Perubahan pola hubungan ini tercermin dalam kebijakan penyiaran di Indonesia: Pertarna, intervensi pemerintah dalam bidang penyiaran sudah tidak terlalu dominan. Indikasi ini terlihat dengan dihapuskannya lembaga penyiaran negara dan diakuinya lembaga penyiaran publik, juga lembaga penyiaran komunitas. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa lagi mengatur lembaga penyiaran melalui sebuah lembaga khusus bentukan negara atau lembaga di bawah departemen negara. Pengaturan institusi penyiaran diserahkan kepada sebuah lembaga independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia (PI) yang tidak bertanggungjawab kepada Pemerintah tetapi bertanggungjawab kepada DPR/DPRD sebagai representasi rakyat.Kedua, kontroversi seputar pengesahan UU Penyiaran No. 32 Tabun 2002 mencerminkan masih adanya benturan kepentingan antara negara dan publik. Di antara kelompok masyarakat/publik sendiri muncul pro-kontra khususnya antara kelompok pemilik modal dan praktisi penyiaran yang menolak tegas UU ini dengan beberapa pihak yang mendukungnya. Implikasi praktis situasi seperti ini adalah semakin meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka dalam penyelenggaran penyiaran. Paling tidak, ada peluang munculnya civil society yang kuat sehingga publik bisa lebih berperan dalam proses pelembagaan referensi etik, normatif, dan regulatif bidang komunikasi massa.Secara teoritis, deregulasi bidang penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR belum sepenuhnya mencerminkan model penyiaran yang demokrass. Dalam hal ini, filosofi kepentingan publik (public interest) sebagai konsep kunci demokrasi masih akan sulit diwujudkan. Dalam masyarakat demokrass, regulasi penyiaran harusnya memenuhi kriteria: Pertama, akuntabilitas publik (accountability), yang berarti lembaga penyiaran bertanggungjawab memenuhi kepentingan publik. Kedua, kecukupan (adequacy), berwujud keanekaragaman program yang menyentuh seluruh segmen masyarakat secara adil, proporsional, dan berimbang. Ketiga, akses (access), yakni upaya memberikan hak seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh informasi (Kellner, 190:185)."

"Kawasan Asia Timur dewasa ini merupakan kawasan yang di tandai dengan berbagai kontradiksi. Di satu sisi ,dapat dikatakan bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama sepuluh tahun terakhir cukuup kondusif, kawasan ini termasuk kawasan yang cukup stabil dan dinamis, sehingga negara-negara di kawasan dapat lebih memusatkan perhatiannya baik pada upaya pemulihan ekonomi(dalam kasus Korea Selatan dan beberapa negara ASEAN) maupun dalam mempercepat pertumbuhsn ekonomi (khususnya dalam kasus China dan India)

---

."