Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable."

"Perusahaan keluarga memiliki masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini ditujukan menguji pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Busa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2007-2011. Pengujian dilakukan dengan metode regresi data panel random effect. Penelitian menggunakan empat jenis pengukuran penghindaran pajak yaitu total book-tax difference, temporary book-tax differene, permanent book-tax difference, dan abnormal book-tax difference. Hasil pengujian membuktikan bahwa perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan di Malaysia lebih menghindari pajak dibandingkan perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Indonesia perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak, sedangkan di Malaysia perusahaan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

Family firms have agency conflict between majority and minority shareholders. The purpose of this study is to examine the effect of family firms on tax avoidance. The sample was all manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange and Bursa Malaysia during 2007-2011. The hypothesis was test by using four tax avoidance measurements: total book-tax difference, temporary book-tax difference, permanent book-tax difference, and abnormal book-tax difference.

The results prove that family firms have positive effect on tax avoidance. Another result is Malaysia firms avoid tax more than Indonesia firms do. In Indonesia, family firms have significant effect on tax avoidance; however, in Malaysia there is no significant effect."

"Di Indonesia masyarakat belum banyak mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana itu broker asuransi, karena di Indonesia broker asuransi baru dibuka ijin usahanya oleh pemerintah pada permulaan tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh semakin besar dan semakin banyaknya ragam dan jenis asuransi yang ada, disamping itu volume bisnis asuransi di indonesia yang masih kecil dibandingkanpotensi asuransi yang sebenarnya sehingga membutuhkan perantara yang memiliki kepentingan untuk mencari para nasabah atau pelanggan, oleh karena itu kehadiran brokerasuransi sangat dibutuhkan.Kedudukan broker asuransi adalah diantara tertanggung dan penaggung. Perusahaan broker asuransi beroperasi untuk mencari nasabah-nasabah bagi perusahaan asuransi dengan mendapatkan imbalan berupa komisi.PT XYZ merupakan salah satu perusahaan broker asuransi yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai perusahaan jasayang menghubungkan tertanggung dengan penanggung, maka PT XYZ sebagai broker asuransi mempunyai masalah akuntansiyang berbeda dengan perusahaan tertanggung maupun perusahaanasuransi.Penulis melakukan penelitian dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang dan berhubungan denganbrokerasuransi. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian secara langsung kepada PT XYZ.PT XYZ sebagai perusahaan broker asuransi melakukan cara pencatatan at au met ode akuntansinya secara akkrual basis. Pada saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu perusahaan broker asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNo SE-06/PJ.53/1993 tanggal 6 Maret 1993. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka PT XYZ mengalamipenurunan laba yang sangat drastis pada tahun 1992.Disamping itu PT XYZ melakukan pencatatan dengan mencantumkanperkiraan piutang premi dan hutang premi. Dalam hal ini PT XYZ harus menghilangkan perkiraan piutangpremi dan hutang premi tersebut agar tidak menimbulkan pengertian yang salah bagi para pembaca laporan keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."