Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4530 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Paris Cedex: OECD, 2000
336.73 OEC n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dazai, Osamu
Norfolk: New Directions, 1959
895.63 DAZ n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yuniasih Dwi Astuti
"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52804
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The Handbook of Business and Corruption provides an overview of corrupt business practices in general and, more particularly, in different industry sectors, considering such practices from an ethical perspective. "
United Kingdom: Emerald, 2017
e20469518
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sonata Lukman
"Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (abuse of power) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui latar belakang dirumuskannya ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, persepsi dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam penerapan pasal delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, dan prospek pengaturan delik suap dalam upaya melakukan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menelaah hukum positif yang terkait, selanjutnya mengeksplorasi fakta empiris dengan rumusan dan penerapan ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dirumuskannya atau reformulasi ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sehubungan dengan akan diamandemennya KUHP, sehingga perlu untuk tidak mencantumkan angka dari pasal-pasal KUHP, untuk memperjelas dan memperluas subjek delik dengan menambah rumusan penyelenggara negara dan untuk lebih mempermudah pembuktian. Jika dilihat dari hasil rumusan yang telah disahkan menjadi undang-undang, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut karena justru menimbulkan kerancuan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya akibat diformulasikan pasal tersebut secara berlebihan atau tumpang tindih. Aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama mengenai ketentuan gratifikasi maupun ketentuan menerima suap yakni terdapatnya kerancuan dalam perumusan. Namun, masing-masing aparat penegak hukum memiliki ukuran atau memaknainya secara subjektif yang berdampak pada tahap implementasinya, sehingga semua pihak menginginkan agar ketentuan UU PTPK 2001 Jo. 1999 untuk direvisi. Oleh sebab itu, pemerintah membuat rancangan undang-undang terkait dengan pengaturan gratifikasi dan suap yaitu Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Jika dilihat dari substansi dan komposisi rumusan delik, maka ketentuan RUU Tipikor lebih realistis dan lebih baik dari rancangan KUHP serta dari rumusan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 yang nanti diharapkan terjadi perubahan ketentuan ke arah yang lebih baik.

To further create legal certainty and fairness in fighting corruption, the Indonesian government has established a new legal framework in the form of Law Number 20 of 2001 as an amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption (Law PTPK 2001 Jo. 1999). However, the formulation of a bribery offense provisions set out in these regulations still contain overlapping and confusion / disparity of impact on adoption by law enforcement officers that are subjective and arbitrary potential cause (abuse of power) in applying Article and in particular penalties associated with civil service or state officials and judges who take bribes, so far from justice and legal certainty. This study intends to find out the background of the formulation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999, the perception and judgment of law enforcement agencies in the implementation of chapter law offense of bribery in Law PTPK 2001 Jo.1999, and the prospect of setting the offense of bribery in an effort to reform the Law on Corruption Eradication forthcoming. To answer these problems, this research was conducted through a normative and empirical approaches to examine the relevant positive law, then explore the empirical fact with the formulation and implementation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999. Therefore, this study belong to the descriptive qualitative research design.
Results of this study showed that background formulation or reformulation of the offense of bribery provisions of the Law PTPK 2001 Jo.1999 is to create legal certainty and justice in connection with the amendment of the Criminal Code would, so it is not necessary to include a number of articles of the Criminal Code, to clarify and expand the subject of the offense by adding formulas and state officials to further facilitate verification. If seen from the formula that has been passed into law, is not in line with desired by the legislators because it was a cause confusion between the terms with each other due to the excessive formulated such article or overlapping. Law enforcement officers have the same perception of the terms and provisions of accepting bribes gratification that the presence of ambiguity in the formulation. However, each law enforcement officers have the size or subjectively interpret that impact on the implementation stage, so that all parties wanted the provisions of Law PTPK 2001 Jo. 1999 to be revised. Therefore, the government draft legislation related to the regulation of gratification and bribe in Penal Code and the Draft Bill on Eradication of Corruption (Corruption Bill). If viewed from the substance and the formulation composition offense, then the provisions of the bill corruption is more realistic and better than the draft Penal Code as well as the formulation of the offense of bribery under the Law PTPK 2001 Jo. 1999 which is expected to occur later changes to the provisions for the better.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34929
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfahmi Islami Kaffah
"Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi. Kedua bagaimana penerapan hukuman takzir pada kepada pelaku tindak pidana suap menyuap dalam perpektif hukum pidana Islam. Korupsi dan praktik suap (ar-risywah)adalah perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam pada hakikatnya diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang memelihara lima unsur dalam kehidupan manusia yang disebut al-maqosid as-syar'iyyah. Hukum Pidana Islam memasukkan Praktik suap-menyuap dalam kategori jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang bersifat diskresi, memperbaiki, dan bertujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Ta'zir di dasarkan pada konsesus dengan syarat sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan diserahkan kepada kompetensi hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan. Beberapa bentuk hukuman ta'zir antara lain: hukuman cambuk, pengasingan, penjara/kurunga n, pengumuman kepada public, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati.

This thesis is discussing about the two main issues: First, how the Islamic Criminal Law reviews the practice of Bribery in corruption. Seconds, how the implementation ta'zir punishment on the perpetrators of the crime of bribery in the perspective of Islamic criminal law. Corruption and bribery (ar-risywah) is an act that violates the law. Islamic Shariah essentially should be implemented to realize the benefit of maintaining the five elements in human life which is called almaqosid as-syar'iyyah. Islamic Criminal Law Practice classify bribery in the category jarimah ta'zir. Ta'zir is a sanction that is discretionary, repair, and aims to prevent the perpetration of crimes. Ta'zir is based on consensus with the requirements in accordance with the interests of society and the implementation of competence submitted to the judge for consideration and decision. Some forms of punishment Ta'zir among others: flogging, exile, imprisonment / confinement, an announcement to the public, boycott, payment of compensation, even the death penalty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63360
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dariyah
"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan empiris antara hambatan bisnis dengan probabilita keputusan suap perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Indonesia dengan menggunakan data hasil survei World Bank tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan signifikan positif antara pertemuan pejabat pajak dengan probabilitas terjadinya suap. Akan tetapi, belum memberikan bukti empiris bahwa hubungan signifikan positif antara hambatan bisnis dengan keputusan suap perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peluang dapat memungkinkan terjadinya fraud. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan terkait perpajakan.

This paper aims to study the empirical relationship between business obstacles and the probability of corporate bribery decisions. This paper uses a sample of companies in Indonesia using data from the 2015 World Bank survey. The results of this paper indicate that there is a significant positive relationship between tax official meetings with the probability of bribery. However, it has not provided empirical evidence that there is a significant positive relationship between business barriers and corporate bribery decisions. This indicates that an opportunity may allow fraud to occur. The research results are expected to provide input to regulators as a consideration for making tax-related policies."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reaney, James
Erin: Press Porcepic, 1976
811.54 REA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hafizah Hasan
"Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidana yang sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawai negeri yang dirumuskan sebagai tindak pidana gratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan cara melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tindak pidana gratifikasi juga tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi gratifikasi. Tesis ini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revisi UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.

This thesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the majority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on bribery in the Criminal Code is a risky policy, this is because the forms of bribery have a different weight of offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EVen though the offense has wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility for the giver of gratification. This thesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The conclusion of this thesis is to immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>