Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary:A legal and historical analysis of the first modern attempts to prosecute national leaders for embarking upon aggressive war"

"Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk pencari suaka. Ketentuan SAR secara khusus diatur dalam International Convention on Maritime Search and Rescue. Pelaksanaan upaya SAR bagi pencari suaka terkait pula penentuan place of safety, prinsip non-refoulement dan tindak pidana penyelundupan migran.

---

The journey to the destination country to seek protection, asylum-seekers frequently take the journey through sea by sea unworthy boats and they are seldom helped by migrant smugglers. This dangerous journey has caused a lot of asylum-seekers faced accident at sea and made them in distress at sea. International law obliges states to do SAR operation to save every person who is in distress at sea, including asylum-seekers. The special provisions related to SAR are consisted in International Convention on Maritime Search and Rescue. SAR operation to save asylum-seekers also related to the determination of place of safety, non-refoulement principle and migrant smuggling."

"Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa kerap terjadi di Indonesia tanpa memandang usia, status, pekerjaan atau jabatan, bahkan jenis kelamin. Akibat pengaruh dari teknologi dan media yang semakin canggih, memungkinkan masyarakat mengakses berita-berita tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dan menjadikan hal tersebut sebagai topik perbincangan. Salah satu dari kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang kerap menjadi topik perbincangan masyarakat adalah kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin, yang diduga di racun oleh temannya sendiri yaitu Jessica Kumala Wongso. Dengan meluasnya berita mengenai kematian Wayan Mirna Salihin serta besarnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai kasus tersebut, membuat beberapa media meliput acara persidangan dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso disiarkan secara langsung pada televisi. Diskusi mengenai rumusan Pasal 340 KUHP dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “dengan rencana” menjadi isu yang hangat, sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini didasari karena ditemukannya senyawa kimia berupa sianida di dalam kopi Wayan Mirna Salihin yang telah dipesankan terlebih dahulu oleh Jessica Kumala Wongso. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, tergambar bahwa pembuktian unsur berencana selalu terkait dengan unsur kesengajaan yang sulit sekali dibedakan maknanya. Maka dari itu Penulis meneliti bagaimana hubungan dari unsur berencana dengan unsur kesengajaan, serta bagaimana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya untuk membuktikan unsur berencana dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, dengan menganalisa rumusan delik pada Pasal 340 KUHP terhadap kasus Jessica Kumala Wongso serta empat putusan pengadilan lainnya dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 340 KUHP.

---

Crimes against the body and life are often occur in Indonesia it is regardless of age, status, occupation or position, even gender. Due to the increasingly sophisticated influence of technology and media, it enables people to access news about crimes against the body and life and make it a topic of conversation. One of the cases of crimes against body and life that are often being a topic of public discussion is the case of the death of Wayan Mirna Salihin, who allegedly poisoned by his friend Jessica Kumala Wongso. As the widespread news of the death of Wayan Mirna Salihin and the public goes curiosity about the case, some media covered the trial over a Defendant, Jessica Kumala Wongso broadcast live on television. A discussion on the formulation of Article 340 of the Indonesian Criminal Code in relation to the proof of the element "with the intention" becomes a hot issue, in relation to the indictment of the Public Prosecutor in the letter of indictment. This is based on the discovery of a chemical compound in the form of cyanide that found in Wayan Mirna Salihin’s coffee which has been ordered in advance by Jessica Kumala Wongso. After passing several trials, Jessica Kumala Wongso was eventually charged with 20 years in prison for murder under Article 340 of the Criminal Code. In the trial of the murder of Wayan Mirna Salihin, it is envisaged that the proof of the element of intention is always related to the element of deliberate that is difficult to distinguish the meaning. Therefore the author examines how the relationship of the elements of intention with the element of deliberate, and how the Public Prosecutor and the Panel of Judges based their consideration to prove the element of intention in a crime against the body and life, by analyzing the formulation of offense in Article 340 of the Criminal Code against the case of Jessica Kumala Wongso, as well as four other court decisions on the same indictment, namely Article 340 of the Criminal Code."

"Tugas Karya Akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan pada perempuan pekerja rumah tangga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Penulis melakukan analisis pada data sekunder berupa dokumentasi kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang berasal dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian dianalisis berlandaskan pada teori feminis sosialis, konsep kekerasan berbasis gender dan kekerasan struktural. Hasil karya akhir ini menunjukan bahwa adanya kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender dan merupakan bentuk dari adanya kekerasan struktural yang kemudian membuat perempuan teralienasi di masyarakat dan berada dalam lingkup kemiskinan karena tidak ada pengakuan terkait pekerjaan yang mereka lakukan baik dari masyarakat maupun negara.

---

This thesis aims to find out how violence against women domestic workers considered as a form of gender based violence. The author conducted a analysis based on secondary data in the form of documentation of cases in violence against domestic workers from National Comission on Violence Against Women which was then analyzed based on socialist feminist theory, the concept of gender based violence and structural violence.

These outcomes of this study indicate that there is violence against women domestic workers who are part of gender-based violence and are a form of structural violence that makes women segregated in society and live in poverty because there is no acknowledgment related to the work they do either from the public or the state."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

AbstractThis study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women."

"Tesis ini membahas fenomena kejahatan digital terhadap jurnalis di ruang siber dengan modus doxing atau menyebarkan identitas target di berbagai platform media sosial dengan sengaja dan niat jahat sebagai respons pemberitaan atau kerja-kerja jurnalistik oleh individu atau kelompok. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak doxing terhadap kebebasan pers serta doxing sebagai pintu masuk kejahatan terhadap jurnalis. Fenomena doxing dijelaskan dengan menggunakan Teori Masyarakat Jaringan, Teori Panoptikon, dan Teori Transisi Ruang.  Penelitian kualitiatif ini dilakukan terhadap 20 jurnalis sebagai subjek riset. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan data sekunder dokumen dan jejak digital jurnalis korban doxing. Temuan penelitian adalah bahwa praktik penyebaran identitas dengan sengaja dan niat jahat berpengaruh terhadap kebebasan jurnalis dalam pemberitaan dan aktivitas jurnalistik. Beberapa jurnalis menjadi korban kejahatan usai identitasnya disebar seperti pelecehan, perisakan, ancaman pembunuhan, peretasan akun berbayar daring, serta penyalahgunaan identitas oleh pelaku untuk pinjaman online (pinjol).

---

This thesis is to study the digital crime against some journalists in cyber space by Doxing. Doxing is the act of publicly revealing previously private personal information without any consent which has a bad purpose as a response to their works by a solo or groups. On the other hand, the purpose of this thesis is to reveal the doxing’s impact on freedom of the press, including the entry gate of criminalization to the journalist. Moreover, a doxing phenomenon is explained with some theories. The first is Network Society Theory, the second is Panopticon Theory, and the third is Space Transition Theory. In this case, the source of qualitative research comes from 20 persons with various background reports. They consist of 10 fielder journalists, three of them are represented by their supervisor and the rest of them through their digital traces who have ever been doxed. To conclude, the research reveals doxing is delegitimate to journalists’ work and freedom. Some of them are victims of bullying, abuse, death threats, and hacking online payments, including data manipulated by illegal loaners."