Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi Paket Oktober (Pakto '88) yang bertujuan untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat melalui perbankan. Perizinan untuk mendirikan bank dipermudah oleh pemerintah yang memicu ledakan jumlah bank di Indonesia. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan dampak akibat diterapkannya kebijakan deregulasi Pakto ‟88 terhadap sistem perbankan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Pakto‟88 menyebabkan perkembangan jumlah yang signifikan terhadap bank-bank di Indonesia yang menyebabkan kerentanan terhadap sistem perbankan nasional akibat lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia.

---

On October 27th 1988, Indonesian Government issued a policy of deregulation October Package 1988 (Pakto '88) which aims to improve the deployment of public funds through banks. The Government admits liberalization of bank licensing. This thesis attempts to reveal the impact from the Pakto '88 deregulation policy for the national banking system. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The results of this research are Pakto '88 lead to the development of a significant number of banks in Indonesia, which causes susceptibility to the national banking system due to lack of supervision by Bank Indonesia. "

"Pertanahan adalah masalah vital, landasan fisik kehidupan manusia, dari dulu hingga sekarang, dan sampai masa mendatang. Seiring dengan proses perkembangan masyarakat, maka terjadi transformasi struktural dalam perekonomian yaitu dari sektor pertanian mengarah kepada sektor industri (industrialisasi) yang tentunya membawa perubahan dalam komposisi kebutuhan tanah dari tanah pertanian beralih ke tanah industri dan pemukiman. Industrialisasi telah pula membawa perubahan besar dalam pola permukiman manusia; dari yang menyebar atau terpusat kecil-kecil mengikuti penyebaran pertanian berubah menjadi yang memusat dalam kota-kota, dari kota kecil hingga kota besar, dikenal dengan gejala urbanisasi. Dan secara bersama-sama akan terbentuk suatu sistem kota yang memiliki hirarki, di mana pusat-pusat kegiatan besar berada dalam kota metropolitan (Dj. A. Simarmata: 1997)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan kinerja Perbankan sebelum dan sesudah deregulasi paket Oktober 1988, melalui studi perbandingan antara periode sesudah deregulasi (1989,1990,1991,1992) dan periode sebelum deregulasi (1984,1985,1986,1987 dan 1988) dengan cut off period tahun 1988.Sebagai responden dari penelitian ini adalah Bank Devisa yang sudah ada sejak tahun 1984 dan masih ada sampai dengan tahun 1992. Jumlah bank yang terpilih menjadi sample sebanyak 23 Bank atau 80 % dari populasi. Analisis data dilakukan dengan analisa silang (cross Sectional Analysis) dan Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan (difference between means: paired observation).Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan tingkat kinerja Perbankan sebelum deregulasi dibanding tingkat kinerja sesudah deregulasi. Ditinjau dari jumlah Bank yang mengalami penurunan kinerja (57%) lebih besar dibanding yang meningkat, (43%). Maka bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja pada perbankan di Indonesia sesudah deregulasi Pakto 1988.Kelompok Bank Swasta Nasional Devisa berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan merebut pangsa pasar Bank Pemerintah, porsi kelompok Bank Pemerintah masih teratas namun seluruh Bank Pemerintah mengalami penurunan kinerja.Hasil uji beda dua rata-rata menunjukan bahwa variabel yang dominan membedakan tingkat kinerja usaha perbankan sebelum dan sesudah deregulasi adalah varibel-variabel;(1) interest margin, (2) Cost Of Fund, (3) Burden rasio dan, (4) Biaya operasional.Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah tahun penelitian dan memperluas ruang lingkup penelitian pada kinerja bukan keuangan."

"ABSTRAKDeregulasi perbankan sejak bulan 1983 bertujuan untukmeningkatkan mobilisasi dana?dana dari masyarakat yaitudengan meniadakan pagu kredit serta memberikan kebebasankepada bank pemerintah maupun bank swasta dalam menentukankebijaksanaan pengelolaan masing?masing terutama dalarnpenentuan tingkat bunga. Dampak pada dunia perbankan swasta di Indonesia cukupkuat, yaitu dengan munculnya persaingan dalam pengumpulandana, terutama padd deposito yang populer pada periodetersebut. Hasilnya adalah terjadi peningkatan pangsa pasar depositBUSN (Bank Umun Swasta Nasional) dan 24% pada Maret 1983menjadi 35,5 pada akhir tahun 1988. Pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkankembali peraturan untuk menata struktur perbankan diIndonesia yang bertujuan mengacu kepada terciptanyakeseimbangan antar kelompok bank. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan persaingan danefisiensi dalam mekanisme pasar yang lebih dinamis agartercapai keadaan perbankan yang makin kompetitif. Secara garis besar paket deregulasi Oktober 1988berintikan hal-hal sbagai berikut : a. Meningkatkan perkembangan dan perluasan kegiatanbank?bank swasta nasional yang didorong denganmemberikan kemudahan dalam hal pembukaan cabang danuntuk meningkatkan bank menjadi bank devisa serrtamembuka kembali izin untuk mendirikan bank baru. b. Membuka kesempatan bagi bank asing untuk beroperasilebih luas, yaitu dengan mengizinkan pembukaan kantorcabang di enam kota besar di luar Jakarta bagi bankasing yang sudah ada, dan membuka kesempatan kepadabank asing untuk mendirikan bank campuran yang dapatberoperasi di tujuh kota besar. c. Pelayanan istimewa bagi bank?bank pemerintah terhadapdana BUMN dikurangi, clengan diperbolehkannyapenempatan 50 peren dari dana BUMN pada bank swastanasional. d. Diberikan perlakuan yang sama terhadap semua kelompokbank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), terutamadalam upaya menciptakan kegiatan dan pertumbuhan bankyang sehat, yaitu denqan rnenetapkan ketentuan mengenaicapital adequacy, legal lending limit dan tingkat kesehatan bank. Dengan demikian setelah era pasca PAKTO 88 ini.manajernen pendanaan menjadi hal yang cukup pentingyang perlu dianalisa ampai sejauh mana prestasI suatubank dapat diukur dari kemampuan manajemennyamengelola dana yang ada dan bagaimana perencanaan yang efektif serta trategi dalam dunia perbankan swasta untuk mencapai efisiensi. Karena itulah penulis mencoba menulis karya akhir Swasta Menengah Setelah Paket Deregulasi Oktober 1988 yang mana merupakan studi kasus atas lima Bank Swasta Menengah yang kesemuanya berkantor pusat di Jakarta. Dengan menerapkan berbagai pola kebijaksanaan strategis yang didukung oleh analisa yang cukup maka ke lima Bank Swasta tersebut akan mampu menghadapi situasi persaingan perbankan yang ada dan juga dapat meningkatkan marke-sharenya di Indonesia."

"BASTRAK

Pada Repelita VI Tahun 1994-1999 telah dicanangkan sasaran jasa-jasa di luar sektor minyak dan gas bumi, yang berupa jasa nonfaktor dan pendapatan faktor. Namun demikian, pada perencanaan sasaran tersebut dijumpai adanya nilai defisit yang semakin membesar, yaitu pada pengangkutan, biaya angkutan, dan jasa-jasa lain, serta bunga dan transfer keuntungan penanaman modal asing dan bank asing. Sementara itu, pada sektor jasa perjalanan, pariwisata, dan transfer tenaga kerja menunjukkan perangkaan yang selalu surplus.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa yang mendukung dan menghambat usaha pelayaran nasional Indonesia, apakah Paket November 21 Tahun 1988 dapat meningkatkan usaha pelayaran di Indonesia, dan strategi apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha pelayaran nasional Indonesia di masa yang akan datang ?

Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dari data sekunder dengan mengumpulkan laporan-laporan, buletin-buletin, dan pustakan lain yang kompeten dengan usaha pelayaran di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan para pengambil keputusan yang berkepentingan dengan usaha pelayaran. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pada Direktorat Jenderal Lalulintas Angkutan Laut dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat INSA.

Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa Paket November 21 Tahun 1988 mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap usah pelayaran di Indonesia, seperti jumlah perusahaan pelayaran dan nonpelayaran mengalami peningkatan dan pangsa dan laju pertumbuhan jumlah dan kapasitas kapal pada armada pelayaran internasional meningkat. Namun demikian, perlu diakui pula bahwa kebijakan ini juga mempunyai dampak yang negatif, seperti ekses demand tenaga kerja pelaut profesional disubstitusi oleh tenaga kerja asing.

Sehubungan dengan penerapan Paket November 21 Tahun 1998, saran yang disampaikan adalah Indonesia harus mempercepat pengembangan kapal samudera modern yang bertonase besar. Tranparansi kinerja industri strategis perkapalan harus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan diplomasi anti dumping terhadap operasionalisasi kapal oleh negara pemilik kapal atau perusahaan.

"