Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3840 dokumen yang sesuai dengan query
cover
F.X. Rudy Gunawan, 1965-
Yogyakarta: Institute Studi Arus informasi, 2000
355.03 RUD p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Keamanan dan ketertiban adalah merupakan suatu situasi dan kondisi yang mutlak yang harus diciptakan demi kelangsungan hidup sebuah tantangan masyarakat. Oleh karena itu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat erat hubungannya dengan rasa aman dan ketentraman bagi warga masyarakat yang bebas dari segala bentuk gangguan. Untuk menjaga, menciptakan situasi tersebut, aparat keamanan (polisi) secara khusus ditugaskan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. "
IKI 5:26 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Sejak krisis monster pada Juli 1997, yang diikuti dengan krisis
ekonomi, politik dan sosial, Indonesia mengalami perubahan
struktur kemasyarakatan yang drastis, yang dikenal dengan
istilah ?Reformasi?. Idealisme atau cita-cita, Reformasi adalah
perubahan dan Tirani ke Demokrasi. Tetapi dalamm kenyataannya,
yang terjadi adalah anarki. Buntut dari anarki adalah
berkembangnya. boss-boss kecil di segala lapisan masyarakat,
seperti yang pernah dan masih terjadi di Philipina yang intinya.
tidak lain adalah hedonisme dan kekerasan. Gejala ini coba,
dijelaskan melalui beberapa teori psikologi sosial, namun
bagaimanapun, proses ini harus dan sedang dilalui oleh bangsa
Indonesia dan dibutuhkan walau cukup lama sebelum bangsa ini
sampai kepada sistem demokrasi yang mapan. Dalam hubungan
ini peran Polri sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan
untuk mempercepat proses menuju demokrasi (masyarakat
madani) di negeri ini dan mencegah akses yang tidak dikehendaki.
"
Jurnal Polisi Indonesia, 3 (2001): 40-45, 2001
JPI-3-2001-40
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Untung Widyanto
"Kotak pandora itu terbuka pada tahun 1998, menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Asosiasi etnis dan alit lokal Baru bermunculan di banyak daerah dengan meneriakkan ketidakadilan yang dirasakannya selama tiga dasawarsa pemerintahan sentralistis rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Mereka memobilisasi identitas etnis dan isu Putra Daerah sebagai strategi perjuangannya. Di sejumlah daerah, kekacauan dan kekerasan politik menjalar yang dibumbui adanya konflik antar kelompok di masyarakat. Dalam situasi institutional distrust seperti inilah semakin meningkat aktivitas kelompok preman serta kelompok lainnya yang menjadi broker politik dan tukang pukul. Di antara mereka ada yang mengusung simbol-simbol jago yang ada dalam tradisi etnisnya. Ada pula yang multi sebagai kelompok bayaran untuk melakukan jasa penagihan, penguasaan lahan, pengamanan tempat hiburan dan sebagainya.
Sebagai suatu fenomena yang menyertai perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, keberadaan premanisme yang terkait dengan munculnya asosiasi etnis menarik untuk dikaji. Maklum, tuntutan dan aktivitas mereka yang kerap diwarnai kekerasan selalu mewarnai pemberitaan media cetak dan elektronik. Apalagi di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden, serta pemilihan kepala daerah yang tahun 2005 ini mulai bergulir di seluruh provinsi, kota dan kabupaten.
Tesis ini memfokuskan pada habitus premanisme yang ada pada organisasi Forum Betawi Rempug (FBR). Selain FBR yang lahir tahun 2001, puluhan organisasi etnis Betawi juga bermunculan pasca-Soeharto sehingga jumlahnya menjadi 71. Padahal sebelum pergantian pemerintahan, jumlahnya hanya sekitar 20 organisasi. Sejumlah pengamat menyebut ada kebangkitan Betawi atau rekacipta tradisi dari etnis yang mengklaim sebagai penduduk asli tanah Jakarta. Salah satu sisi dari dinamika itu adalah penggunaan cara-cara kekerasan pada sejumlah organisasi etnis Betawi. Misalnya FBR, Forum Komunikasi Anak Betawi, Perkumpulan Orang Betawi, Gerak Betawi, dan beberapa lainnya. Mereka menolak cara itu disebut premanisme, karena kekerasan dilakukan sebagai bagian strateginya menjadi jagoan di kampung halamannya.
Konsep habitus dalam studi ini diambil dari pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Habitus atau kebiasaan adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi seseorang dalam kehidupan sosial yang diduduki dan menjadi fenomena kolektif karena orang yang menduduki posisi yang sama cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Menurut Bourdieu, habitus yang merupakan produk historis menciptakan tindakan individu dan kolektif, dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Dalam bahasa lain, terbentuknya habitus terjadi dalarn lingkaran berupa gerak timbal balik antara struktur objektif yang dibatinkan dan gerak subjektif (persepsi, pengelompokkan, evaluasi) yang menyingkap hasil pembatinan. Di sini individu membuka dan melatih dalam hubungan-hubungan sosial dan mengasimilasi norma¬norma, nilai-nilai, dan keyakinan suatu masyarakat.
Dari pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sebagai suatu produk sejarah, habitus premanisme dalam FBR lahir sebagai reaksi dan posisi sosial etnis Betawi yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, kultural dan politik. Mereka merasa dizalimi dan dianiaya oleh kaum pendatang, ealit politik dan pemerintah. Di sisi lain, dalam tradisi Betawi semenjak zaman kolonial Belanda ada nilai-nilai jago yang antipenjajah dan membantu kaum yang lemah. Internalisasi nilai-nilai jago, pengalaman "dizalimi" dan keterbatasan modal ekonomi, sosial, kultural dan politik inilah yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan. Main hajar, ambil jalan pintas dan memaksakan kehendak menjadi sifat-sifat jagoan zaman sekarang.
Dalam konteks inilah premanisme akhimya menjadi habitus dalam tubuh FBR, artinya berperan sebagai prinsip penggerak pemikiran dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi anggotanya. Alhasil habitus sebagai etos terbentuk dan dalam kategori ini tidak ada lagi ukuran norma dan moralitas. Jago yang tadinya memiliki nilai-¬nilai positif menjadi terdegradasi, dan saat ini tidak ada lagi beda yang prinsipil antara FBR dengan kelompok-kelompok preman, seperti kelompok Ambon (Mon Kei dan Basri Sangaji), Herkules dan Papua.
Penelitian ini juga mendapati sejumlah strategi yang dilakukan FBR untuk menambah modal. Pada strategi investasi ekonomi, FBR menggunakan keberadaan Gardu dan Korwil menjadi basis menambah modal, baik itu ekonomi dan sosial. Begitu juga dengan jaringan yang mereka bangun dengan kelompok etnis lainnya. Lalu pada strategi investasi simbolik yang merujuk pada ranah budaya dan politik, FBR berperan sebagai broker, tukang pukul dan jagoan. Sebagai broker, FBR memainkan perannya mendukung talon presiden Wiranto di putaran pertama, dan Megawati di putaran kedua. Peran tukang pukul dimainkan dengan dukungannya pada kebijakan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Sernentara peran kejagoan dimainkan dalam upayanya membantu masalah yang dihadapi etnis Betawi.
Dalam konteks makro, penelitian ini menyimpulkan bahwa premanisme muncul dan bertahan dalam kondisi institutional distrust. Premanisme merupakan gejala sosial, bukannya individual. Berangkat dari temuan tersebut, tesis ini mempertanyakan teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa situasi chaos yang memunculkan premanisme merupakan fenomena pada periode transisi. Teori modernisasi ini berangkat dan teori evolusi dan fungsionalisme serta konsep Emile Durkheim tentang perkembangan masyarakat. Dilihat clan sejarahnya, premanisme di Indonesia selalu muncul sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Dan saat ini masih ada warisan penjajahan seperti premanisme dan kekerasan yang terus menerus dipelihara atau direproduksi."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21649
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfie Sulistiawan
"Sebagai salah satu sentra keramaian dan pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk perkembangan preman. Banyak potensi kejahatan yang bisa menjadi pasokan dana untuk preman di wilayah ini, sehingga membuat kawasan Pasar Tanah Abang sudah sejak lama menjadi rebutan para preman. Rebutan wilayah tersebut bukan hanya terjadi antar etnis yang mencoba menguasai daerah tersebut, tapi juga terjadi di dalam kelompok etnis tertentu, seperti pada perkelahian antar kelompok preman di bawah pimpinan Herkules dengan Lus (Yosep) yang adalah mantan anak buahnya.
Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kesehariannya menyebabkan terjadinya pola hubungan dan keteraturan sosial. Pola hubungan tersebut merupakan pola hubungan patron klien karena satu sama lain saling membutuhkan baik dalam rangka mempertahankan eksistensi kewilayahannya maupun dalam rangka demi mempertahankan hidup. Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang terdiri dari beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, walaupun kadang-kadang ada juga orang dari daerah lain yang masuk menjadi anggota, namun sebagian besarnya tetap didominasi oleh orang sedaerah.
Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek meliputi penanganan secara represif yustisial, yang digunakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana. Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif non yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif non yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah-daerah yang rawan kriminalitas.
Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian ?Cipta Kondisi? atau ada juga atas kebijakan Kapolres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman.

As one of the crowds and shopping centers, Pasar Tanah Abang is a region which is very conducive to the development of thugs. Many of the potential crimes that could be a supply of funds for the thugs in this region, thus making the area Pasar Tanah Abang has long been a bone of contention the thugs. Close and the area not only occur between ethnic groups trying to control the area, but also occur in certain ethnic groups, such as the fight between the group of thugs led by Hercules with Luz (Joseph) who is a former subordinates.
The existence of thugs in the area of Pasar Tanah Abang in their daily relationships and lead to patterns of social order. The pattern is a pattern of relationships patron-client relationships to each other because both need each other in order to maintain the existence of territory and in order to sustain life. The existence of thugs in Pasar Tanah Abang area consists of several groups and each group is a collection of people who originate from the same area, although sometimes there are also people from other regions that become a member, but most of it remains dominated by regional people.
Handling thugs carried out by police includes the handling of judicial repression, which is used at the time of the discovery of an offense that has been done by a civilian or a group of thugs who follow the activities according to the investigation of criminal offenses. Form of treatment against the other thugs who carried out the police, the pattern of repressive handling of non-judicial. For handling non-judicial repressive, police do so using the principle of preventive and general liability principles. Forms of activities are counseling, perform community guidance, and multiply to come to settlement locations and the location of the crowd, but it increases the activity of patrol, especially in areas prone to crime.
The forms of handling activities associated with the presence of thugs in police issues, based on the results of research conducted operations are grouped into four thugs, the police operation on the control center or Police Headquarters with the police operation Concentrated password, the operating units of thugs at the discretion of the Police with Password police operations "Cipta Kondisi" or there is also at the discretion of the Chief of Police, and civilian operations that is situational at the initiative of police chief, while the fourth-policing activities in the form of policing that does not directly affect the existence of the effect of thugs.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29694
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Suyudi Ario Seto
"Penelitian Tesis ini tentang penanganan pemberantasan aksi premanisrne di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Yang diteliti adalah tindakan Unit Khusus Anti Premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas kegiatan premanisme yang meresahkan masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini adalah Polres Metro Jakarta Barat; Kondisi wilayah Jakarta Barat; Gangguan Kamtibmas yang te1jadi akibat ulah para preman yang terjadi di wilayah Jakarta Barat; Populasi para preman yang ada di wilayah Jakarta Barat; dan Pembentukan unit anti premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat; serta Kegiatan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat.
Peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dan keadaan sebenamya atau fenoxnonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (particgpant observer).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada taraf yang mencemaskan. Rasa aman masyarakat terganggu dengan adanya aktititas premanisme yang mengganggu ketertiban umum serta keamanan di wilayah.
Konklusi dari hasil penelitian dalam Tesis ini adalah perlunya dibentuk Unit Anti Premanisme oleh Polres Metro Jakana Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Jakarta Barat dalam menanggulangi merebaknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum of Understanding) antara Polri dan Pemda.

This thesis research on the treatment of thuggery in the eradication of the action undertaken by the West Jakarta West Jakarta Metro Police. Studied are the Special Unit of action ?Unit of the Anti thuggery Reskrim West Jakarta Metro Police in combating thuggery activities are disturbing the society. The scope of this research is the Metro Police of West Jakarta, Wat Jakarta condition; Disturbance caused Security of public order thugs act that occurred in West Jakarta; the civilian population in the area of West Jakarta., and anti-establishment units thuggety Jakarta Metro Police Unit Reskrim West; and thuggery eradication activities in the jurisdiction in West Jakarta.
This study uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and observations involved (participant observer).
The results showed that the action of thuggety that occurred in the jurisdiction police station Metro West Jakarta worrisome extent. Community safety thuggery disturbed by any activity that disrupt public order and security in the region Conclusions from the results of research in this thesis is the need to set up unit thuggery by the Police Anti Metro West Jakarta in cooperation with local government in tackling the spread of West Jakarta thuggery actions disturbing the public. This cooperation is set forth in the collective agreement (Memorandum of Understanding) betwem the Police and Local Government"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T33436
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rio Chandra Kesuma
"ABSTRAK
Polemik terkait fenomena preman dan praktik premanisme yang terjadi akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak (stakeholder). Hal ini dapat dilihat di mana banyaknya praktik premanisme yang dituangkan dalam berbagai bentuk (tindakan) kriminal ataupun berbagai tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat serta gencarnya upaya yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam menanggulangi praktik premanisme tersebut. Dapat dilihat bahwasannya tidak ada pengertian, batasan ataupun arti yang pasti akan arti dari preman dan premanisme. Pada dasarnya terminologi preman dan premanisme hanya merujuk pada pengertian sosiologis dan tidak dikenal dalam arti secara yuridis. Di dalam penelitian (thesis) ini akan fokus pada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagaimanakah bentuk-bentuk praktik premanisme yang ada dan terjadi di masyarakat; bagaimanakah kebijakan kriminal (criminal policy) yang ada di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme; serta apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi semua stakeholder di dalam menanggulangi fenomena preman dan praktik premanisme di masyarakat. Penelitian (thesis) ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian (thesis) ini melihat bentuk-bentuk praktik premanisme yang terjadi di masyarakat secara umum dapat dilihat ke dalam 2 (dua) bagian besar, yakni bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi level atau tingkatan (levelitiy) dan bentuk praktik premanisme yang dilihat dari sisi perbuatan atau tindakan (action). Adapun terkait kebijakan kriminal (criminal policy) saat ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik premanisme belumlah memiliki sebuah kebijakan kriminal (criminal policy) yang strategis dan integratif, karena saat ini semua stakeholder masih menitikberatkan pada upaya atau sarana penal (refresif), tanpa diimbangi dengan upaya atau sarana non-penal (preventif). Adapun faktor-faktor penghambat di dalam menanggulangi praktik premanisme yang dilakukan oleh preman secara umum ialah karena belum adanya koordinasi yang integral dan terpadu antar stakeholder; belum adanya kesamaan cara pandang dari semua stakeholder di dalam melihat fenomena preman dan praktik premanisme, adanya perbedaan program kerja prioritas antar semua pihak (stakeholder), faktor masyarakat itu sendiri serta faktor sarana dan prasarana. Selanjutnya adapun faktor penghambat fenomena preman dalam konteks organized crime, ialah karena belum adanya aturan atau dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai organized crime yang dilakukan oleh preman serta tingkat kesulitan yang tinggi di dalam pengungkapan organized crime itu sendiri yang dilakukan oleh preman.

ABSTRACT
The polemic of Premanism (street thug) practice and phenomenon that occurs recently had become a highlights and paid many parties (stakeholder) on their attention. Many of this law violators can be found in a form of criminal action or that similar with disrupting publicly order and people security and strong effort that stakeholder ever conducted to overcome this law violators. There are no comprehension, certain, limited and meaning that consist of preman and street thug. Preman (street thug) and its terminology is only refers to sense of sociology view and unknown in a meaning juridically. This thesis will focus in on several issues that relate to on what the form of violators exist and practice in society, and how is the criminal policy that already exist in an effort to prevent and overcome of this practice, so as to what become an inhibited factor to all stakeholder in overcoming a thug phenomenon in society. The research shall apply to normative research method with a conceptual approach and statue approach. The result of this research is shown many street thug practice that generally occurs in society and it could be seen in 2 (two) part of section, namely street thug form practice that looked at of level side or levelity and street thug practice if looked at action. In an effort to make a prevention and solution in this matter has not yet a strategical and integrative criminal policy. Since today all stakeholders are still imposing on an effort or penal facility (repressive), without an effort or non-penal facility (preventive). Generally, Inhibition factors to overcoming street thugs practice is comprise of no integral and integrated coordination between stakeholders, different way of view of all stakeholder in looking at street thug‟s phenomenon and practice, working program priority differentiation between all parties (stakeholder), society factors itself and prefacility and facility factors. Furthermore, inhibition factors of a street thugs phenomenon in a contex of organized crime has happened since there are no regulation or clearly basic law that regulates organized crime which conducted by street thug and highly complicated in revealing the case of organized crime itself which had been done by them."
2014
T38996
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>