Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada Zaman Orde Baru begitu kuatnya mengakar hingga jauh melebihi peranannya sebagai penjaga kedaulatan dan inlegritas bangsa dan negara. Pada masa pasca Orde Baru, hal ini menjadi sorotan banyak pihak, Ierulama tentang jati diri TNI, kedudukan dan peran TNI, komando dan pembinaan lerilorial, dan bisnis TNI. Pembuatan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tenlang Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu usaha dalam rangka Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Dinamika proses deliberasi pembuatan Undang-Undang ini menjadi titik sentral dalam pcmbahasan penclitian ini. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menunjukan suatu pemahaman mengenai proses deliberasi yang terjadi antara pihak pemerintah dan TNI, politisi sipil di DPR, sorta masyarakat sipil dalam proses pembuatan Undang-Undang ini. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Politik di Indonesia dan juga dalam penyelesaian Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelilian kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian Iapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam pada para anggota Komisi I DPR RI, para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh militer. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian dokumenter. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses deliberasi dalam pembuatan Undang-undang tentang TNI di Komisi I DPR RI telah memunculkan interaksi politik dan power interplay di antara fraksi-fraksi maupun dengan pihak Pemerintah. Hal ini telah menggambarkan terciptanya polarisasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses deliberasi secara Iangsung maupun tidak langsung. Karena proses deliberasi bersifat kompromi, pcrbedaan pandangan ini justru menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat gamang yang pada akhirnya memunculkan pandangan jalan tengah di dalam menyikapi prinsip supremasi sipil, yaitu konsepsi kontrol demokrasi. Secara lebih rinci, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokkan pandangan di tubuh TNI di antara kelompok statue-quo dan moderal (reformis) telah mempengaruhi jalannya dinamika politik di Komisi I. Dalam proses deliberasi ini terlihat bahwa konsentus yang tercipta dalam pencapaian kesepakatan substansi isi UU TNI dilalui dengan tahapan tawar-menawar di antara beberapa pihak yang berkepentingan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk partisipasi yang lebih luas dalam menyatakan keinginan dan pemikirannya.

---

The roles of military in political, economic, and social life in Indonesia during the New Order era were so strong and deeply rooted; they eclipsed their roles as the guardian of nation-state's sovereignty and integrity. In the post-New Order era, this matter has become rampantly criticised, especially regarding TNI's identity, TNI's position and roles, territorial command and management, and TNI's economic activities. The making of TNI Act is considered to be one of the efforts in relations to the Security Sector Reform in Indonesia. The dynamics of deliberation process inthe making of this Act is the centrepiece of this research.

This research is specifically aimed to provide an understanding regarding the deliberation process between government and TNI, civil politicians in the People's Representative Council, and civil society in the process of the making of this Act. In a much broader sense, this research is expected to provide significant contribution to Political Science in Indonesia and also in the establishment of Security Sector Reform in Indonesia.

This research used qualitative research method based on field and library research. Field research was conducted with in-depth interview to members of Commission I within the People's Representative Council, Non-Governmental Organizations activists, and military prominents. During the library research, data and infomation were gathered through documentary research.

Based on the data analysis in this research, it can be concluded that the deliberation process in the making of TNI Act in Commission I within the People's Representative Council had established political interactions and power interplay either among the fractions or with the government. It described the polarisations of the actors involved in this deliberation process, directly or indirectly. Because of the compromising nature ot? this deliberation process, the differences of perspectives caused the creation of weak policies that eventually brought out middle-way perspective in response to the civil supremacy principles: the conception of democratic control.

This research shows that the differences in perspectives within the TNI between the status-quo group and the rcformists had influenced the political dynamics in Commission I. This deliberation process showed that consensus in reaching agreements regarding the substance of the contexts of this TNI Act was passed through bargaining phase among the concerning actors. This research also shows that the involvement of civil society in the making of this Act was considered to be a form of wider participation in expressing their aspirations and thoughts."

"Artikel ini akan membahas mengenai bentuk reposisi dan pembenahan citra yang dilakukan oleh ABRI pada masa reformasi (1999-2000). Penulisan ditujukan untuk mengetahui kebijakan dan kronologis penghapusan peran sosial-politik ABRI serta kembalinya ABRI sebagai lembaga pertahanan melalui rangkaian publikasi media surat kabar sezaman. Penulis menganalisis rangkaian peristiwa pembenahan yang ABRI lakukan melalui publikasi Paradigma Baru dan penerapan Reformasi Internal. Penulisan akan berfokus pada penerapan kebijakan Reformasi Internal dan dampaknya bagi pemulihan citra ABRI di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penulis kemudian melakukan kajian terhadap literatur dan arsip terkait serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi narasi penulisan sejarah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Internal dan Paradigma Baru TNI berfokus pada redefinisi, reorganisasi dan reaktualisasi TNI sebagai lembaga pertahanan keamanan bangsa dan Upaya TNI dalam menghapus peran sosial-politiknya. Penulisan akan berfokus pada rangkaian Reformasi Internal dan publikasinya melalui surat kabar dalam rangka penyebaran pemahaman Paradigma Baru dan perubahan fungsi TNI sebagai pertahanan keamanan masyarakat.

---

This article will discuss the form of image repositioning and improvement carried out by ABRI during the reform period (1999-2000). The research is aimed at knowing the policy and chronology of the elimination of ABRI's socio-political role and the return of ABRI as a defense institution through a series of contemporary newspaper media publications. The researcher analyzed the series of reforms carried out by ABRI through the publication of the New Paradigm and the implementation of Internal Reform. The research will focus on implementing the Internal Reform policy and its impact on restoring ABRI's image in Indonesian society. The method used in this study uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation and historiography. The researcher then conducted a study of related literature and archives as well as contemporary newspapers which were compiled into historical research narratives. The results of this study indicate that the implementation of Internal Reform and the New Paradigm of the TNI focuses on the redefinition, reorganization and re-actualization of the TNI as a national defense and security institution and the efforts of the TNI in eliminating its socio-political role. This research will focus on the Internal Reform series and its publication in newspapers in the context of disseminating understanding of the New Paradigm and changing the TNI's function as a defense of community security."