Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Sejak tahun 2019, Direktorat Kriminal Khusus SubDit IV Tindak Pidana Cybercrime telah memulai untuk penanganan kasus kejahatan penagihan hutang pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi, hal ini dilakukan oleh debt collector dari fintech peer to peer lending. Sampai bulan Oktober tahun 2020, telah ada 12 data aduan yang masuk terkait penyalahgunaan data pribadi. Kasus-kasus tersebut terjadi karena fintech menggunakan data pribadi untuk melakukan verifikasi pinjaman. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mendiskusikan aturan apa yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dalam hal fintech peer to peer lending. Metode peneltiain yang digunakan adalah hukum Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan melakukan wawancara mendalam dan terstruktur dengan lembaga terkait yaitu YLKI. Kesimpulan dari penelitian ini, 1) Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur terkait pengaturan dan pengawasan fintech di sektor peer to peer lending, aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan AFPI masih memiliki masalah kepastian hukum; 2) Aturan untuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data oleh fintech peer to peer lending, masih menggunakan aturan konvensional yaitu KUHP yang sifatnya umum atau generik berlaku; 3) Penerapan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan data masih menggunakan KUHP. Namun, jika permasalahan yang timbul lebih kompleks seperti hacking, maka KUHP saja menjadi tidak cukup. Oleh karena itu perlu segera dirumuskan dan disahkannya UU Perlindungan data pribadi yang tidak hanya berlaku untuk individu tetapi juga penyelenggara fintech, selain itu kewenangan OJK dan AFPI juga perlu diperluas tidak hanya penyelenggara fintech peer to peer lending tetapi juga peminjam individu

---

Since 2019, the Special Criminal Directorate of Sub-Directorate IV for Cybercrime has started to handle criminal cases involving online loan debt collection dissemination of personal data, this is done by debt collectors from peer to peer lending fintechs. Until October 2020, there have been 12 complaints relating the misuse of personal data filed. These cases occured because fintech uses personal data to make loan verification. Hence, this research attemps to discuss regulatory framework to protect personal data in the context of peer to peer lending. The method used in this research is a normative legal approach based on literature studies particulary, primary legal and secondary legal materials. Data collection techniques used in this research is literature studies and structured in-depth interviews with related institutions, namely YLKI. It is argued here that, 1) there is no specific law regulating fintech in the peer to peer lending sector because the rules currently used are not complete considering that this crime is quite complex, regulations issued by OJK and AFPI still cannot provide significant protection leading to legal uncertainity; 2) rules for criminal liability for misuse of data in fintech peer to peer lending, still applies conventional rules, namely the Criminal Code, which are generic in nature; 3) in the practice, the application of criminal responsibility for data misuse can still use the Criminal Code. However, if the problems that arise are more complex, such as hacking, then the Criminal Code alone is not enough. Here the act should be applicable not only to individual user but also fintech operations. For that reason, the outreach of OJK and AFPI should be extended: not only be focusing on peer to peer lending fintech providers but also to individual borrowers."

"Kurun waktu seratus tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran dalam hukum pidana. Perubahan pemikiran yang paling mutakhir adalah dilihatnya hukum pidana sebagai suatu konsep pengendalian sosial. Perhatian tidak lagi semata-mata ditujukan kepada perbuatan pidana (Aliran Klasik), ataupun perbuatan pidana dan pembuat perbuatan pidana (Aliran Modern), tetapi hukum pidana itu sendiri menjadi pusat perhatian (Aliran Kontrol Sosial). Konsep ini melahirkan gerakan yang bersifat abolisionistis terhadap hukum pidana. Selain itu timbul pula usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip negara kesejahteraan dalam sistern peradilan pidana dan upaya menemukan cara pelaksanaan pemidanaan yang lebih efektif. Akibatnya, berbagai permasalahan mendasar dalam hukum pidana yang selama ini dipandang telah selesai, dibuka kembali. Masalah-masalah tersebut kini dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yang melibatkan metode dan pandangan pemikiran disiplin-disiplin lain.Kenyataan ini menimbulkan berbagai kecenderungan dalam sistem dan pelaksanaan peradilan pidana. Kecenderungan-kecenderungan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu kecenderungan dalam tahap perumusan (kebijakan legislatif), kecenderungan dalam tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan kecenderungan dalam tahap pelaksanaan (kebijakan eksekutif). Tercatat adanya beberapa kecenderungan baru dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi, kecenderungan meluasnya penggunaan wewenang diskresi aparat peradilan pidana, dan kecenderungan untuk memperlunak pelaksanaan pemidanaan.Kecenderungan-kecenderungan demikian pada gilirannya berpengaruh terhadap sistem dan pelaksanaan peradilan pidana Indonesia. Betapapun beberapa kecenderungan telah terantisipasi dalam usaha pembaharuan hukum pidana, namun masih banyak kecenderungan-kecenderungan lain yang belum terlihat tanda-tandanya akan diantisipasi dalam berbagai rancangan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia."

"Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang di sebut sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai suatu sistem, maka akan didukung dengan unsur perundang-undangan (unsur substansial) dan unsur kelembagaan (unsur struktural) meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang harus bekerja secara terpadu. Namun, secara praktis, kenyataan menunjukkan, yang terjadi justru masih terdapat ketidakterpaduan baik unsur substansial maupun struktural, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Dalam unsur substansial terdapat kontradiksi antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal; antara hukum pidana material dengan hukum pelaksanaan pidana; antara hukum pidana formal dengan hukum pelaksanaan pidana. Aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, bahwa secara faktual sebagian besar narapidana ternyata hanya menjalani dan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan kurang dari setengah masa pidana dari putusan hakim. Keadaan ini disebabkan karena cara penghitungan persyaratan masa menjalani pidana duapertiga yang tidak sesuai dengan ide KUHP yang menjadi dasar pembebasan bersyarat. Unsur struktural, juga masih terdapat ketidakserasian yang berkaitan dengan proses pemberian pembebasan bersyarat, yaitu tidak dilibatkannya Hakim Wasmat dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan sistem peradilan pidana, yang jika tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor kriminogen."

"Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model atau jenis yang diharapkan dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat.Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam yang dikelompokan dalam beberapa narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan guru besar hukum pidana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terdiri dari terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa, adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, tidak berjalannya putusan pidana bersyarat dengan baik pengamatan dan pengawasan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, model diharapkan dari pidana bersyarat yaitu adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Disarankan kepada hakim dalam hal putusan pidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun lebih mengutmakan pidana bersyarat dari pada pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana bersyarat selain menetapkan syarat umum hakim juga diharapkan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, kemudian disarankan adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan.

---

The use of criminal liberty deprivation has get many sharp criticisms especially when associated with the negatives excesses of the criminal. Negative influence is more noticeable when the criminal offence charged short imprisonment. Many countries began to examine the existence other alternatives to avoid short imprisonment. One of the alternatives that can be offered as a replacement for the charge of short imprisonment is a probation. In Indonesia short imprisonment which charged can be avoid against the criminal offenders, as in the Criminal Code recognized the existence of alternative criminal from criminal liberty deprivation or short imprisonment which is probation regulated in the section 14 a to 14 f of the Criminal Code (KUHP).

As for the purpose of the research is to find out the consideration of judges to charge probation, execution of observation, supervision and guidance to the convicted person and the model or type of execution of probation. Based on the purpose this research, this research will use the method of normative research. As for the approach use qualitative approach by relying on primary data which is interview. Interview conducted by interviewing in depth that are grouped within some sources, the Judge in Bekasi District Court, Cibinong District Court and Bogor District Court, State Attorney in Bekasi, State Prosecutor Cibinong and Bogor, State Correctional Officers In Correctional Hall Bogor and Professor of criminal law.

The result of the research found that considerations of judges in charging probation consist of defendant do light crime act, the existence of peace between the defendant and the victim, the age and physical condition of the defendant, there is consideration that the crime occurred because the victim, the defendant did not know had committed a criminal offence, the defendant has a responsibility and a dependent and returning loss which impact from the act of the defendant in whole part or some part, the verdict of probation not going well in observation and supervision by the the judge supervisory and observer, observer by attorney and guidance by the Correctional Hall, the model which expected from probation is coordination between Judges, Attorneys and Correctional Hall in the execution of the verdict of probation.

It is suggested to the Judge in that case the verdict of the criminal punishment under one year more prioriting probation than imprisonment, and in addition to charge probation beside apply general terms of Judges also expected to apply special terms to convicted of probation, then suggested submission convicted of probation by Attorney to Correctional Hall to give them guidance."

"Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran dalam melakukan pencegahan dan pemeriksaan atas dugaan Maladministrasi yang terjadi dalam proses peradilan pidana tersebut, Maladministrasi tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada proses peradilan pidana dilakukan oleh pengawas internal seperti Inspektorat, Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Hakim Pengawas. Pengawasan eksternal kemudian dilakukan juga oleh beberapa instasni seperti Ombudsman. Namun kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tentu tersebut pada aspek administrasi atau formil peradilan. Hal tersebut dikarenakan, dalam hukum materiil pada proses pemeriksaan pidana menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasannya, Ombudsman juga memiliki kendala seperti sifat hasil pemeriksaan akhir Ombudsman yaitu saran perbaikan, tindakan korektif atau rekomendasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi yang dilaporkan.

---

The process of criminal justice services starting from the process of investigation, investigation, prosecution, trial in court and correctional institutions has been regulated in statutory regulations. However, later, various problems then emerged, the majority of which were related to implementation that was not under the laws and regulations governing the criminal justice process. The Ombudsman as supervisor of public administration has a role in preventing and examining alleged maladministration that occurred in the criminal justice process, this maladministration also has the potential to cause human rights violations. Based on the results of the research, supervision in the process of providing public services in the criminal justice process is carried out by internal supervisors such as the Inspectorate, Deputy Attorney General for Supervision, and Supervisory Judges. External supervision is also carried out by several agencies such as the Ombudsman. But then, the supervision carried out by the Ombudsman is certainly on the administrative or formal aspects of the judiciary. This is because, in material law, the criminal examination process is the authority of law enforcement officials. In carrying out its supervisory authority, the Ombudsman also has obstacles such as the nature of the results of the Ombudsman's final inspection, namely suggestions for improvement, corrective action, or recommendations that have not been fully implemented by the agency reported."