Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (tax audit) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (permanent d?erences) dan perbedaan waktu (timing differences), Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi beda tetap penghasilan dan beda tetap biaya. Perbedaan tetap penghasilan terjadi karena penerimaan yang menurut SAK merupakan penghasilan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) tidak merupakan penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penerimaan yang menurut SAK tidak merupakan penghasilan, tetapi menurut UU PPh merupakan penghasilan. Sedangkan beda tetap biaya terjadi, karena pengeluaranpengeluaran yang menurut SAK merupakan biaya tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9 UUPPh).Sementara itu perbedaan sementara terjadi karena perbedaan pembebanan biaya tiap periode akuntansi karena perbedaaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, contoh perbedaan sementara : penyusutan, Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi, penyisihan atau cadangan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, metode penilaian persediaan yang memilih fifo atau average, penggabungan, peleburan, pemekaran dengan nilai buku dan harga pasar serta investasi saham dengan harga perolehan (cost) dan metode ekuitas (equity method).Masalah dalam penulisan karya akhir adalah untuk mengenal perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial dalam rangka memperjelas pemahaman pendekatan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan, dan seberapa besar perbedaan antara ketentuan pajak dengan SAK dapat dijembatani atau minimal dapat dikurangi atau diperkecil serta upaya pendekatannya.Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan karya akhir ini adalah tipe deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diperoleh penulis melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang sejenis, informasi ilmiah yang relevan, peraturan dan media ilmiah lainnya serta melalur' wawancara (interview) dart anggota Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik pejabat pajak dan pemeriksa pajak di Jakarta dan Bandung. Dari penelitian ternyata bahwa secara umum hal-hal yang berbeda antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial antara lain adalah : (1) Perbedaan dasar penyusunan dan tujuan pelaporan laporan keuangan serta akibat penyimpangan dare ketentuan perpajakan dan akuntansi komersial (2) Prinsip Historical Cost; (3) Prinsip Konservatism; (4) Prinsip Konsisten; (5) Penghasitan; (6) Biaya, dan (7) Akttva Tetap.Untuk itu disarankan agar seharusnya wajib pajak hanya membuat satu pembukuan saja yang sesuai dengan kepentingan akuntansi komersial dan nanti dalam rangka mengisi SPT Tahunan PPh melakukan penyesuaian menurut ketentuan perpajakan."

"Goncangan krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, belum juga berakhir hingga saat ini walaupun upaya recovery sedang diupayakan. Tampaknya banyak faktor luar ekonomi yang juga harus dibenahi secara bersamaan, terutama kestabilan keamanan dan politik Indonesia yang akhir-akhir ini sering terganggu. Krisis ekonomi yang diawali dari jatuhnya rupiah terhadap dolar tahun 1997 membawa kerugian cukup besar bagi dunia usaha, apalagi bagi perusahaan yang memang memperoleh bahan baku dari luar negeri (impor) sedangkan penghasilan mereka dalam bentuk rupiah. Keadaan rugi karena selisih kurs yang sangat material ini tentu saja mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang mau tidak mau hams menyajikan rugi yang tidak sedikit. Sebagai tanggapan terhadap keadaan krisis ekonomi yang dialami dunia usaha, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan ISAK 4 yang mempakan interpretasi atas PSAK No. 10 paragraf 32 yang memberikan opsi untuk kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan. Dua opsi tersebut adalah pembebanan atas selisih kurs pada periode berjalan atau kapitalisasi kerugian selisih kurs ke dalam nilai aktiva yang terkait dengan munculnya kewajiban mata uang asing tersebut. Adapun pilihan kedua, yaitu kapitalisasi rugi selisih kurs, hanya bisa dilakukan jika dua kondisi terpenuhi. Dua kondisi yang dimaksudkan adalah depresiasi luar biasa dan tidak bisa dilakukannya hedging. Sedangkan dalam bidang perpajakan, pemerintah juga menanggapi keadaan krisis ekonomi ini dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Peraturan-peraturan perpajakan yang penting adalah KMK No.449/KMK.04/1997 yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 1997 dan KMK No.597/KNLK.04/1997 yang diterbitkan tanggal 21 Nopember 1997. KMK No.449 mengijinkan pembebanan kerugian selisih kurs pada periode terjadinya kerugian sebesar yang telah direalisir raja, sedangkan yang belum terealisir ditampung dalam akun sementara. Sedangkan KMK. 597 adalah revisi dari KMK 449 yang mengijinkan pembebanan seluruh rugi kurs baik yang telah direalisir maupun yang belum pada periode berjalan sehingga mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Pilihan lain yang ditawarkan adalah mengalokasikan rugi selisih kurs yang dialami dalam jangka waktu selama-lamanya lima tahun sejak tahun pajak 1997 secara taat azas. Selain dua institusi tersebut, adapula Bapepam yang mengeluarkan Peraturan Bapepam No.VIII.G.10 dan mengijinkan adanya penangguhan rugi selisih kurs yang akhirnya pada tanggal 15 Mei 2000 peraturan tersebut dicabut. Semua kebijakan yang mengatur kerugian selisih kurs tersebut mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang pada akhirnya ikut pula mempengaruhi keputusan para investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya baik secara langsung atau tidak."

"Alasan dan Tujuan penelitian adalah membantu calon investor memahami konsep dasar, kelayakan praktek restrukturisasi modal di Indonesia serta dampaknya terhadap kepentingan mereka. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Bahan- bahan referensi berasal dari text book, majalah surat kabar dan prospektus. Ditinjau dari sudut akuntansi, Restrukturisasi Modal berupa kapitalisasi laba ditahan, agio dan hutang jangka panjang diperkenankan. Di lain pihak, kapitalisasi selisih revaluasi aktiva tetap dan pertukaran saham tidak layak untuk dipraktekkan. Di Indonesia, meskipun kapitalisasi laba ditahan, agio dan hutang jangka panjang secara akuntansi dapat diterima, namun praktek ini bersama -sama dengan kapitalisasi selisih revaluasi aktiva tetap dan pertukaran saham, telah dimanfaatkan untuk mempertahankan superioritas pemegang saham lama terhadap investor baru dan juga untuk meningkatkan kekayaan pribadi pemegang saham melalui mekanisme partial listing. Praktek Restrukturisasi Modal di Indonesia terlampau bebas. Transaksi pertukaran saham dan kapitalisasi selisih revaluasi aktiva tetap sebaiknya dilarang sedangkan untuk jenis restrukturisasi modal lainnya Bapepam perlu mengendalikan praktek-praktek ini dalam batas-batas yang wajar agar tidak merugikan investor, khususnya investor awam."