Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era pembangunan sekarang ini dimana jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat banyak menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang serba cepat, yang mana perubahan-perubahan sosial tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan manusia untuk mengikuti atau menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan itu. Akibatnya timbul suatu ketegangan atau konflik sosial (stres) bahkan kehilangan jati diri manusia yang melakukannya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial yang cepat tersebut adalah Gangguan Jiwa sedangkan orang yang mengidap ganggua jiwa itu dapat dikategorikan sebagai pasien psikiatri. Meskipun ini tidak dianggap sebagai gangguan jiwa yang menyebabkan kematian secara langsung namun akan menghambat pembangunan sekarang ini. Untuk itu perlu diberikan perawatan terhadap pasien psiakiatri menimbulkan sedini mungkin. Banyak hal yang dapat gangguan jiwa, sehingga perlu diteliti, setelah itu diberikan perawatan terhadap pasien tersebut. Sehubungan dengan itu, maka penulis mencoba membahas masalah " Beberapa Segi Hukum Terhadap Perawatan Pasien Psikiatri". Permasalahan yang ingin penulis bahas dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan atau posisi hukum pasien psikiatri, terutama mengenai hak dan kewajibannya serta penerapannya di Rumah Sakit juga untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul terhadap perawatan pasien psikiatri. Selain itu penulis juga akan mengadakan penelitian di beberapa Rumah Sakit yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum terhadap perawatan pasien psikiatri, yang nantinya akan dibahas dalam skripsi penulis sebagai bahan penunjang dalam penyusunan skripsi ini. Metode penulisan yang dipergunakan adalah Riset kepustakaan (Library research), yaitu membahas buku-buku, artikel, perundang-undangan, majalah, tulisan-tulisan dari berbagai ahli hukum dan kedokteran, serta bahan-bahan kuliah yang ada kaitannya untuk penyusunan skripsi ini. Disamping itu penulis juga akan mengadakan wawancara dengan Psikiater dan pihak-pihak lain yang penulis anggap cukup ahli. Dengan melakukan penelitian tersebut, maka diharapkan penulis akan mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut."

"Negara Indonesia terus berupaya untuk maju dan dapat dikenal di dalam lingkungan internasional. Pada bulan November tahun 2006 lalu, Menteri Komunikasi dan Telematika Bapak Sofyan Djalil menandatangani kesepakatan pembelian piranti lunak dengan PT. Microsoft senilai Rp 300 Miliar. MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Microsoft tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menunjuk langsung Microsoft sebagai vendor utama mereka dalam rangka pengadaan program software di instansi-instansi pemerintah. Penunjukan langsung PT.Microsoft oleh pemerintah ini dilaksanakan secara tertutup (bersifat rahasia) dan tidak dilaksanakan proses tender. Penunjukan Microsoft sebagai vendor dalam rangka pelaksanaan program Sistem operasi dan aplikasi perkantoran di instansi-instansi pemerintah tanpa tender tersebut telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah. Dimana untuk transaksi senilai Rp 50 juta atau lebih harus dilaksanakan proses tender oleh pemerintah. Dengan adanya sikap diskriminatif pemerintah terhadap vendor lain dan adanya sikap pemerintah untuk lebih mengutamakan suatu produk maka hal-hal tersebut akan menjadi isu yang sangat penting terutama dalam bidang persaingan usaha. MOU tersebut diduga telah melanggar pasal 17 dan 22 UU No. 5 tahun 1999 namun kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut. Selain itu juga terdapat pengecualian mengenai perjanjian lisensi dari undang-undang ini sehingga MOU tersebut tidak dapat dikenai pasal-pasal dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

"Pengertian tentang bangsa minoritet di Tiongkok. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Rakjat Tiongkok Pasal 3 dikatakan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok adalah Negara kesatuan jang berbangsa banjak. Seluruh bangsa jang terhimpun didalam keluarga besar_ Republik Rakjat Tiongkok itu menurut djumlah penduduknja dapat digolongkan menjadi dua golongan bangsa, jaitu golongan bangsa majoritet dan golongan bangsa minoritet. Jang termasuk golongan bangsa majoritet di Tiongkok ialah bangsa Han, sedangkan bangsa-bangsa Han termasuk sebagai golongan bangsa minoritet. Berdasakan dua matjam penggolongan menurut djumlah penduduk itu , pertama dapat kita katakana bahwa jang dimaksudkan dengan bangsa minoritet di Tiongkok ialah bangsa jang djumlah penduduknja sedikit djika dibandingkan dengan bangsa Han ..."