Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh program jaminansosial di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Salah satu isu politik penting diAmerika selama tiga decade. Di tahun 2043 dana jaminan sosial yang ada di dalam TrustFund akan mengalami kekurangan dana. Presiden Bush menawarkan solusinya denganmengubah sistem, menjadi kombinasi program pemerintah dan sistem privatisasi dalambentuk Personal Retirement Account (PRA) . Di dalam tesis ini juga dibahas penolakanmasyarakat terhadap program privatisasi program jaminan sosial dalam bentuk thePersonal Retirement Account (PRA).---------------------This thesis is about the problem facing social security under the Bush administration. Onemajor political issue in the United State of America on the social security system has beendiscussed over three decades. By 2043 The Trust Fund (Social Security) no longer can payits debt. A proposal has been set to change the social security system. President George WBush proposed for a transition to a combination of a govemment funded program and apersonal account, through partial privatization of the Social Security system. This thesisalso discussed the public resistance toward President Bush?s privatization program of theSocial Security Program in the form of the Personal Retirement Account (PRA)."

"ABSTRAKKota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dan pula sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Bandung Raya diharapkan mampu mendongkrak perekonomian baik wilayahnya sendiri maupun bagi perekonomian di wilayah sekitarnya bahkan perekonomian nasional. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa adanya sektor basis dalam suatu perekonomian akan dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian tersebut dan akan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Bandung dan wilayah kecamatan di dalamnya, menganalisis pengaruh sektor basis tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, mendapatkan informasi spasial tentang pusat-pusat kegiatan sektor basis, dan menentukan prioritas pengembangan perekonomian Kota Bandung melalui penentuan prioritas pengembangan sektor perekonomian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient, dan Shift Share Analysis. Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahun selama 10 tahun penelitian yakni tahun 2000, tahun 2005, dan tahun 2010 pada tingkat kecamatan dan Kota Bandung.Berdasarkan hasil pengolahan data, perekonomian Kota Bandung didominasi oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Bangunan. Adapun untuk tingkat kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas perekonomian Kota Bandung pada tahun 2000, 2005, dan 2010 didominasi oleh sektor tersier seperti Sektor Bangunan; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hasil Shift Share Analysis menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Bandung yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Sektor Pertanian. Berdasarkan penggabungan nilai Location Quotient dan Shift Share Analysis didapat bahwa Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa merupakan sektor yang masuk dalam kategori prioritas utama yang paling prospektif untuk dikembangkan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan sektor ekonomi lainnya baik di Propinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

---

ABSTRACTBandung, as the capital city and one of the biggest city in West Java, is expected to boost the economy not only for its own region but also for the economy in the surrounding area and even the national economy in general. Many literature find that basis sector in an economic system can stimulate the growth of other economic sector and also can create more job opportunity. The study aimed to identify and analyze the base sector in Bandung economic system, including the subdistricts economy, analyse the impact of the basis sector in employment, get spatial information of the main domination of basis sector activity, and to determine the focus of Bandung economic development through prioritizing the development of economic sectors. The analytical tools used in this study are Location Quotient (LQ), and Shift Share Analysis (SSA). The study covers the sector growth in Bandung and its sub-district during 2000 – 2010, and it is divided into 3 stages of 2000, 2005, and 2010.The result of Location Quotient in the sub district level shows that in 2000, Bandung economic system is dominated by Construction Sector; and Trade, Hotel and Restaurant Sector. In 2005, the Building sector still dominate. Financial, Renting and Company Service Sector is growing in this year. It can be seen that Bandung economy is dominated by tertier sector. In 2010, Trade, Hotel and Restaurant Sector is dominating Bandung economy. While in the city level, Financial, Renting and Company Service Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Construction Sector are the base leading sectors in Bandung economic system. Moreover, the result of Shift Share Analysis shows that the economy sector which has a good development are Financial, Renting and Company Services Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Electricity, Gas, and Clean Water Sector, and Agriculture Sector. Those sectors are the comparative excellences of Bandung than the others city in West Java. Based on grade compilation between Location Quotient and Shift Share Analysis, Financial, Renting and Company Service sector and Services sector are the main priority sector to be developed. These are the base sectors which have better industrial mix and competitive advantage components compared to other economic sectors, both at West Java Province level and Bandung level."

"Penyaluran kredit di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suku bunga kredit, suku bunga SBI, lending capacity, GDP, Indeks Produksi, Indeks Harga Konsumen, rasio modal terhadap asset, NPL. Data yang digunakan adalah data triwulan yang berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan CEIC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variabel yang memiliki pengaruh terkuat dari tingkat koefisiennya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Dari hasil yang didapat ternyata GDP dan lending capacity memiliki koefisien yang terbesar yaitu 1,873 dan 0,7084.

---

Credit distribution in Indonesia can be influenced by several factors, including interest rates, SBI, lending capacity, GDP, Production Index, Consumer Price Index, the ratio of capital to assets, NPL. The data used are quarterly data is derived from BPS, Bank Indonesia, and CEIC. The purpose of this study is to look at the variables that have the strongest influence on the rate coefficient. Regression were used in this study is the Ordinary Least Square. From the results obtained it turns out GDP and has a lending capacity of the largest coefficient is 1.873 and 0.7084."

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"