Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dahulu merupakan hubungan bilateral yang problematik. Normalisasi hubungan kedua negara menjadi bukti kesiapan kedua negara untuk kembali bekerja sama tanpa mengungkit peristiwa di masa lalu. Sejak saat upaya itu bergulir, kerja sama antarnegara terus berkembang dan menguat, dibuktikan dengan adanya Kemitraan Strategis hingga One Belt One Road (OBOR) pada saat ini. Hubungan kerja sama kedua negara kembali ditingkatkan lagi dengan adanya Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok tahun 2013 yang meliputi kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, dan kerjasama lainnya. Dalam lingkup yang lebih luas, sejak tahun 2015, hubungan Indonesia-Tiongkok juga terjalin dalam inisiatif OBOR. Hal-hal itu merupakan latar belakang dibuatnya tugas akhir dengan topik Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok dalam rangka One Belt One Road (OBOR). Dari hasil analisis tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa keuntungan besar yang diperoleh RRT dari Kemitraan Strategis tahun 2005 dan adanya inisiatif OBOR menjadi faktor pendorong diadakannya Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013. Selain untuk meraup keuntungan yang lebih besar, RRT memanfaatkan hubungan tersebut untuk mempromosikan OBOR melalui pendekatan soft power.

---

ABSTRACT"

"Pada tanggal 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menyetujui kesepakatan penyesuaian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang di ratifikasi melalui Peraturan Presiden No 109 Tahun 2023. Adanya perjanjian realignment FIR penting untuk dikaji terutama dilihat melalui pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan key informan sebagai sumber data dan data sekunder. Pada penelitian ini juga digunakan teori Kedaulatan dari Kranser dan Teori Keamanan Kompleks dari Barry Buzzan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengelola ruang udara yang semula di delegasikan kepada Singapura khususnya di sebagian sektor A dan B. Tetapi Indonesia tetap memiliki kontrol dan pengawasan melalui Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), dimana CMAC tersebut dapat menjadi solusi dalam isu kedaulatan, pertahanan, dan keamanan. Di sisi lain perjanjian tersebut dianggap dapat menabrak UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Indonesia harus sudah melakukan pengelolaan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2024. Pada penelitian ini juga dihasilkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kendala pengambilalihan ruang udara tersebut, diantaranya: (1) kepercayaan; (2) diplomasi.

---

On January 25, 2022, the Indonesian government together with Singapore approved the realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore agreement which was ratified through Presidential Regulation Number 109 Year 2023. The existence of an FIR realignment agreement is important to be reviewed, especially seen through defense and security. This research uses qualitative descriptive methods by describing the object under study based on facts in the field using key informants as data sources and secondary data. In this study also used the theory of sovereignty from Kranser and the theory of security the complex of Barry Buzzan. This research results that Indonesia has not fully managed the airspace originally delegated to Singapore, especially in some sectors A and B. But Indonesia still has control and supervision through Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), where the CMAC can be a solution in sovereignty, defense, and security issues. On the other hand, the agreement is considered to be able to violate Law of the Republic Indonesia Number 1 Year 2009 concerning Aviation which states that Indonesia must have carried out full management no later than 2024. In this study, it was also found that Indonesia is still faced with obstacles to the takeover of airspace, including: (1) trust; (2) diplomacy."

"Tulisan ini membahas perubahan kebijakan pertahanan Australia melalui 2020 Defence Strategic Update yang merumuskan strategi pertahanan Australia khususnya sebagai upaya menghadapi konflik persaingan strategis di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan jalur maritim strategis yang sarat akan kepentingan bagi berbagai negara. Australia pun menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan baik secara strategis maupun ekonomi di wilayah tersebut. Namun, terjadinya konflik persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengakibatkan terancamnya perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, menjadi penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut agar kepentingannya menjadi tidak terganggu. Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang tersebut Pemerintah Australia pun menerapkan strategi pertahanan baru yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Angkatan Pertahanan Australia/Australia Defence Force (ADF) melalui kebijakan pertahanan terbarunya, yakni 2020 Defence Strategic Update. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini berupaya untuk menganalisis perubahan strategi pertahanan dalam 2020 Defence Strategic Update dengan menggunakan konsep negara middle power (kekuatan menengah) dan teori balance of power (keseimbangan kekuatan). Temuan dari penelitian ini adalah Australia sebagai negara dengan kekuatan menengah telah menerapkan berbagai strategi perimbangan kekuatan dalam upaya menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Secara internal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan militernya. Kemudian, secara eksternal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan memperkuat hubungan aliansi dengan sekutunya, yakni Amerika Serikat, serta meningkatkan hubungan regional dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

---

This paper discusses changes in Australia's defense policy through the 2020 Defense Strategic Update which formulates Australia's defense strategy specifically as an effort to deal with strategic competitive conflicts in the Indo-Pacific. The Indo-Pacific is a strategic maritime route that is full of interests for various countries. Australia is also a country that has both strategic and economic interests in the region. However, the occurrence of a strategic competition conflict between the United States and China has resulted in threats to peace and the balance of power in the Indo-Pacific region. As a country in the Indo-Pacific region, it is important for Australia to maintain stability in the region so that its interests are not disturbed. Thus, as an effort to deal with the evolving security challenges, the Australian Government has implemented a new defense strategy aimed at strengthening the capabilities of the Australian Defense Force (ADF) through its newest defense policy, namely the 2020 Defense Strategic Update. By using qualitative research methods and literature, this paper seeks to analyze changes in defense strategy in the 2020 Defense Strategic Update using the concept of a middle power state and balance of power theory. The findings of this study are that Australia as a middle power country has implemented various power balance strategies in an effort to maintain the balance of power in the Indo-Pacific. Internally, Australia's balance of power strategy is carried out by increasing its military strength. Then, externally, Australia's balance of power strategy was carried out by strengthening alliance relations with its ally, namely the United States, as well as increasing regional relations with countries in the Indo-Pacific region."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone, telah berkembang dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia baik militer maupun sipil. drone, menjadi hal yang krusial dalam perang modern. Militer di seluruh dunia sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan teknologi drone. Drone tidak lagi digunakan sebagai alat reconnaissance maupun airstrike semata namun dapat mengoordinasi satuan tempur dalam suatu peperangan. Tulisan ini akan berusaha mengurai fenomena pfroliferasi drone bersenjata, bagaimana penyebaran terjadi dalam sistem internasional termasuk di Indonesia. Penulisan ini juga mencari korelasi antara penggunaan dan pengembangan drone bersenjata terhadap ketahanan nasional Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan teori Kekuatan Udara dikaitkan dengan konsep Inovasi Pertahanan, konsep Dirgantara Nasional dan Konsep Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inovasi pertahanan berupa pengembangan PUNA MALE Elang Hitam berklasifikasi kombatan dilakukan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional pada sektor pertahanan, namun dalam upaya tersebut ternyata dihadapi sejumlah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang harus di hadapi. Kemandirian alutsista menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada sektor pertahanan. Untuk itu, kemandirian industri pertahanan harus terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini selain dapat menambah khazanah teoritis terkait kedirgantaraan dan pertahanan, diharapkan dapat memberikan masukkan dan rekomendasi terhadap seluruh pemangku kepentingan agar proliferasi maupun inovasi teknologi drone bersenjata bisa terlaksana dengan maksimal.

---

In recent years, unmanned aerial vehicles (UAV) or drones, have developed and spread rapidly throughout the world both military and civilian. drones, are crucial in modern warfare. Militaries around the world are trying to improve the capabilities of drone technology. Drones are no longer used as a reconnaissance or airstrike tool, but can coordinate combat units in a war. This paper will attempt to unravel the phenomenon of the proliferation of armed drones, how the spread occurs in the international system, including in Indonesia. This paper also seeks a correlation between the use and development of armed drones on Indonesia's national resilience using qualitative methods based on Air Power theory associated with the concept of Defense Innovation, the concept of National Dirgantara and the Concept of National Resilience. The results of this study show that defence innovation in the form of the development of the Unmanned Combat Aerial Vehicle “Black Eagle” was carried out as an effort to strengthen national resilience in the defense sector, however, the development turned out to be faced with a number of threats, disturbances, obstacles and challenges that must be faced. The independence of defense equipment is one of the indicators that can affect national security in the defense sector. For this reason, the independence of the defense industry must continue to be supported by all stakeholders. The results of this study, apart from being able to add to the theoretical value related to aerospace and defense, are expected to provide input and recommendations to all stakeholders so that the proliferation and innovation of armed drone technology in Indonesia can be carried out optimally."