Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas mengenai Alimentasi Anak Pascaperceraian yang berlaku di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Alimentasi anak pascaperceraian atau pemberian nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, mengingat keberlangsungan hidup anak harus tetap terjamin pascaperceraian kedua orang tuanya. Terdapat pengaturan yang berbeda untuk masyarakat yang tidak memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam. Untuk yang tidak beragama Islam, pengaturan yang berlaku tentang alimentasi anak pascaperceraian di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 41 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan dan untuk yang beragama Islam mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat juga masih digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat adat yang tidak diakomodir oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Walaupun konsep pengasuhan anak di Indonesia dari ketiga sistem hukum tersebut berbeda-beda (hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat), tetapi semuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar anak-anak tetap terjamin dalam segala aspek kehidupannya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum alimentasi anak pescaperceraian menyebabkan perbedaan putusan-putusan tentang alimentasi anak di Indonesia. Pengaturan yang ada juga tidak mengatur secara rinci perihal hak dan kewajiban kedua orang tua pascaperceraian terhadap anak-anak mereka. Saran dari disertasi ini adalah perlunya perbaikan pengaturan pemberian alimentasi atau nafkah anak pascaperceraian yang memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci seperti kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak pengasuhan anak diberikan kepada siapa, batas usia pemberian alimentasi dan pengecualian atas kondisi-kondisi tertentu, penghitungan biaya alimentasi. Penyelesaian sengketa alimentasi anak diluar pengadilan dan lembaga eksekusi atas kewajiban alimentasi diluar pengadilan merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan agar kepentingan anak terjamin walau kedua orang tua telah bercerai.

---

This dissertation discusses post-divorce child alimony that applies in Indonesia from the perspective of civil law, Islamic law and customary (adat) law. Post-divorce child alimony or providing child support after the divorce of the parents is the main thing that must be considered, considering that the child's survival must remain guaranteed after the divorce of the parents. There are different arrangements for people who do not embrace Islam and those who adhere to Islam. For those who are not Muslim, the applicable regulations regarding post-divorce child alimony in Indonesia are contained in Article 41 Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law and for those who are Muslim it refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and customary law is also still usedto resolve cases of indigenous peoples that are not accommodated by regulations made by the state. Even though the concept of child care in Indonesia from the three legal systems is different (civil law, Islamic law and customary law), they all have the same goal, namely that children remain secure in all aspects of their lives, even though their parents are divorced. The absence of unification in the field of marriage law, especially the law on alimony for children of divorce, has led to differences in decisions regarding child alimony in Indonesia. The existing arrangements also do not regulate in detail the rights and obligations of both parents after divorce towards their children. The suggestion from this dissertation is the need to improve the arrangements for granting alimony or post-divorce child support which include more detailed provisions such as conditions that influence who child custody rights are given to, the age limit for granting alimony and exceptions to certain conditions, calculating alimentation costs. Settlement of child alimony disputes outside of court and institutional execution of alimony obligations outside of court are alternatives that need to be considered so that the child's interests are guaranteed even though the parents are divorced."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"This book with an interpretative introduction, as an authoritative study of the law of the native peoples of a society which, although on the brink of entering into modem world civilization, has retained much of its traditional life and thought. The inner development of that society, and not least its system of public and private law, has of late become a matter of world concern. Already questions have been raised as to the extent to which the formation of national governments and the growth of nationalist attitudes in the Western Pacific and in Southeast Asia will affect the relative status of Eastern and of Western law. No one is as yet in a position to anticipate the outcome of the present struggle between two conflicting tendencies: on the one side, the desire of political leaders to assert the equivalence of the indigenous culture, hence also of the old-inherited legal concepts and practices, on the other side the desire to bring the internal economics and social development of their respective countries as rapidly and as fully as possible into harmony with the demands of the attained or desired statehood and of participation in the rising structure of international collaboration. "