Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep pajak secara historical berasal dari Teori Negara Rechtstaat dimana dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Berawal dari itu maka dibuatlah suatu Undang-undang Pajak sehingga dalam pemungutannya, pajak harus berdasarkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi bugdeteir pajak maka diperlukan suatu peraturan dan kebijakan sehingga terciptalah suatu pemungutan pajak. Namun dalam pemungutan pajak dalam prakteknya terdapat suatu ketidakadilan dalam penerapannya sehingga Wajib Pajak merasa dirugikan. Oleh karena itu penulis menganalisis mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pemeriksaan dan penagihan serta menganalisis mengapa faktor pendorong dan kendala berpengaruh pada pelaksanaan prinsip keadilan terhadap pasal 16C UU PPN tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para petugas pajak di K.PP. Penerapan pasal 16C UU PPN ini berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lain karena ada yang dipungut atau tidak. Hal ini karena adanya fungsi Bugdeter pajak yaitu mengisi kas negara sebanyak-banyaknya yang tertuang dalam APBN. Target yang diberikan oleh APBN melalui pajak inilah yang menyebabkan KPP sebagai pemungut langsung dari negara menerapkan sistem potensi dalam pemungutan pajak. Sehingga dalam prakteknya KPP melihat potensi mana di daerahnya yang memungkinkan pemenuhan target dari pusat tersebut dapat tercapai. Antara KPP satu dengan KPP lain mempunyai potensi daerah yang berbeda, oleh karena itu pengenaan pasal 16C ini terdapat suatu diskriminasi antara Wajib Pajak satu dengan Wajib Pajak lain. Prinsip keadilan ini tertuang dalam penjelasan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Prinsip keadilanini juga dirasakan tidak merata oleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan dan pemungutan pajak. Dalam pemeriksaan pajak pasal 16C UU PPN, ketidakadilan sering kali tetjadi pada saat WP tidak mempunyai bukti-bukti atau dokumen­dokumen pembukuan sehingga Aparat Pajak dalam memeriksa obyek bangunan menggunakan standar bangunan/m2 dari Departemen Peketjaan Umum. Dalam hal ini aparat pajak menentukan nilai bangunan secara jabatan. Sedangkan dalam penagihan pajak, Aparat pajak mengenakan pasal 16C UU PPN tersebut berdasarkan target sehingga penagihannya tidak terlalu fokus pada satu KPP yang mempunyai potensi terbesar bukan pada pasal I6C UU PPN ini. Namun di KPP lain yang potensi terbesamya pengenaan pasal 16C UU PPN maka akan melakukan upaya-upaya supaya pengenaan pasal tersebut dapat maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Namun diluar itu Aparat Pajak dapat melakukan ekstensifikasi yaitu kegiatan mencari potensi pajak. Faktor Pendukung dalam pemeriksaan dan penagihan pajak itu terdapat pada petjanjian yang dilakukan oleh KPP dengan Pemda setempat untuk mencari potensi. Sehingga Aparat Pajak dapat menerapkan pasal 16C UU PPN ini secara maksimal. Sedangkan faktor kendala dalam pemeriksaan dan penagihan tersebut terletak pada kurangnya SDM yang dimiliki oleh DirJen Pajak dan juga kurang adanya kerjasama yang baik antara WP dengan Aparat Pajak."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor beroda dua yang hanya dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihak perindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian pun menginginkan adanya tarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.This thesis discusses the application of luxury sales tax to the two-wheeled motorized vehicles are only charged for two-wheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc. The study was a descriptive qualitative research. The results suggest that the reason for the imposition of luxury sales tax for twowheeled motor vehicles with a cylinder above the 250 CC is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, as well as changes in consumption patterns. Sides of industry are represented by the Ministry of Industry also wanted the luxury sales tax rate of 0% for the twowheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc, so as to promote domestic industries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran kembali PPN/PPnBM terhadap KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014 sebagai pengganti dari PMK 64/PMK.02/2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah latar belakang Pemerintah dalam penetapan PMK 218/PMK.02/2014, kelebihan dan kelemahan atas penetapan PMK 218/PMK.02/2014 dilihat dari sisi Pemerintah dan KKKS, teknik penyelesaian atas isu yang berkembang dan menjadi polemik di kalangan indsutri minyak dan gas bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014, yaitu atas tambahan kelengkapan dokumen, tidak termasuknya FTP sebagai Bagian Negara yang dapat dikembalikan, negative list atas PPN Impor dan Kilang LNG, dan mekanisme offset atas overlifting KKKS, dan analisis atas dampak finansial maupun non finansial yang dihadapi oleh KKKS.

---

The objective of this research is to analyze the implementation of VAT reimbursement policy towards oil and gas contractors in the Upstream Oil and Gas since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014 replacing PMK 64/PMK.02/2005. Method used in this research is qualitative with descriptive analysis. Result of this thesis are the background on the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, the advantages and disadvantages for setting PMK 218/PMK.02/2014 in terms of government and PSC, the solutions to a growing issue among oil and gas industry since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, ie on the additional documents, the exclusion of FTP as part of the State can be returned, the negative list of VAT LNG and Import VAT, and the offset mechanism on overlifting KKKS, and the analysis of financial and non financial impact faced by the PSC."

"Government funding target from tax sector is increasing year by year, making the Directorate General of Taxes (DGT) do more effort to fulfill the given target. In 2001 the DGT brought out blue print of administration tax reform for middle time, which one of the program is increasing voluntary tax compliance. The program is done through socialization activities, education and taxes service development.This research accentuated to socialization activities as an effort to give tax knowledge. Doing voluntary tax compliance could be success but from self-assessment system activities. One of socialization types is to give knowledge of taxes.Chief of the DGT Poernomo to chief consulting of taxes office in meeting at Jakarta said, "...under self assessment system task of the DGT was to give socialization, servicing and controlling which is advance by socialization. Without tax basic knowledge tax payer could have difficulties to fulfill tax obligation. Socialization needs facilities such as family, school, social society, occupation and mass media.The socialization through mass media could be called as publication. Publication is from latin language that means bringing government information to public. Publication is part of mass communication. Socialization and publication are information bringing, so this research conducts the communication to explain how to do socialization. Communication explains such as how to bring good information, using media, etc.Voluntary tax compliance as Salamun said started from counting, collecting, paying and reporting. There are 3 main feature approaches to increase voluntary tax compliance (1) classical approach, (2) soft approach, and (3) other approach. Socialization is one type of soft approaches.The aim of this research is to know how the influence of socialization by DGT through tax payer compliance at DTO of Jakarta Kemayoran. The population at DTO of Jakarta Kemayoran is 18.510 tax payers. Sample comes from Yamane method is 392 tax payers, dividing into 165 corporate tax payers and 227 individual tax payers. Sampling technique uses accidental sampling. Data is analyzed by Product Moment Correlation.The result points out that the influence of socialization through compliance is 10,4% for corporate tax payers and 8,3% for individual tax payers. Interview with the chief, managers and having internal data DTO of Jakarta Kemayoran points out that audit and collection are giving 11% influence, the rest could be the other factors.Socialization can be a continuing process for that DGT much more effective if do day by day and involving participation of public central person , religious group, district government, Non Government Organization (NGO), university and other parties which conform in blue print administration reform at 2001."