Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper discusses the development of democracy as the global issues. This issue has also been a major point in the development in Indonesia. Obviously, it also has coloured the nuances of Indonesia's foreign policy. This paper argues that amore democratic Indonesia will give positive impact in the conduct of the "bebas aktif' foreign policy of Indonesia"

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini ditujukan untuk melihat kenapa Indonesia berusaha mengaktifkan kembali politik luar negerinya dengan negara-negara sosialis dalam tahun 1980-an. Kemudian juga untuk melihat bagaimana Indonesia menempatkan posisinya tersebut apabila kepentingan nasional yang diperjuangkannya sedang dalam keadaan terancam. Akhirnya penulis berusaha untuk memberikan penilaian dari semua gejala di atas sesuai dengan prinsip bebas dan aktif. Apakah perkembangan yang timbul mengarah kepada politik luar negeri bebas aktif yang lebih murni atau sebaliknya. Dalam tulisan ini sengaja penulis memilih periode 1984-1985 dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, karena pada periode tersebut kelihatan Indonesia sangat aktif meningkatkan hubungannya dengan negara-negara sosialis. Dari sudut politik luar negeri yang bebas dan aktif, hal itu merupakan suatu gejala yang menarik untuk diamati, karena selama ini politik luar negeri Indonesia boleh dikatakan pro-Barat. Pendekatan yang Indonesia lakukan dengan negara-negara sosialis tentu akan menimbulkan suatu pengaruh terhadap politiknya yang pro-Barat itu. Pendekatan yang Indonesia lakukan terhadap blok Timur sebagai akibat kekecewaannya dengan blok Barat khususnya Jepang dan Amerika Serikat, karena hubungan Indonesia yang mengandalkan negara tersebut tidak mampu lagi memenuhi kepentingan nasional (pembangunan ekonomi) negaranya. Disaat Indonesia lagi gencar-gencarnya menjalin kerjasama dengan blok-Timur, timbul kekhatiran bagi negara-negara Barat, dengan adanya pendekatan Indonesia ke blok Timur dikhawatirkan kebijaksanaaan Indonesia tersebut akan menjadi berbalik arah. Sehingga negara-negara Barat terpaksa meninjau kembali kebijaksanaan-kebijaksanaannya terhadap lndonesia dan berusaha untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia akhir-akhir ini. Bila dikaitkan dengan prinsip bebas aktif, pendekatan Indonesia terhadap blok Timur juga merupakan suatu langkah yang sangat positif. Pendekatan tersebut akan bergerak ke arah posisi yang lebih ke tengah di antara blok Barat dan Timur sehingga ketergantungan terhadap blok Barat akan menjadi berkurang. Hal ini akan meningkatkan posisi tawar menawar Indonesia terhadap blok Barat yang selama ini dini"

"Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok Barat dan blok Komunis, berdasarkan perbedaan ideologis. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri tersebut kepentingan nasional lebih leluasa untuk dapat diperjuangkan tanpa Indonesia harus berpihak kepada salah satu dari dua blok yang ada. Namun demikian Indonesia tetap dijadikan sasaran dari politik luar negeri Amerika Serikat untuk dimasukkan kedalam ruang lingkup pengaruh barat atau sekaligus masuk kedalam blok Barat. Keinginan Amerika Serikat untuk memasukkan Indonesia kedalam blok barat didorong oleh kenyataan sosial, politik, dan ekonomi yang tumbuh di Indonesia yaitu Indonesia potensial sebagai pasar dari industri Barat, Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang potensial industri Barat, adanya "trauma Madiun" di kalangan elite politik Indonesia, dan dalam prakteknya pemerintah Indonesia lebih mengandalkan negara-negara Blok Barat bila dibandingkan dengan blok Timur di dalam melakukan pembangunan ekonomi?"

"Serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 telah memberikan pengaruh nyata bagi keamanan global dan tata hubungan dunia Intemasional. Isu-isu keamanan internasisonal dipengaruhi oleh agenda perang global AS terhadap terorisme. Agenda ini dipromosikan AS melalui segala aspek hubungan luar negeri serta melalui organisasi multilateral PBB yang punya aturan mengikat terhadap anggotanya.Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatanhambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu :Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme.Kedua, AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam.Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state), yang merupakan bagian dari perspektif realis. Kerangka pemikiran yang membingkai penelitian ini adalah konsep-konsep yang berasal dari pemikiran politik luar negeri: K.J. Holsti, M. Papadakis dan H. Starr, dan Hasim Djalal.Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dapat disimpulkan bahwa dalam politik luar negeri Indonesia menangani masalah terorisme sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri dan kepentingan nasional bangsa sebagai faktor internal. Di tingkat eksternal politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor dominasi power AS dalam sistem intemasional.Politik luar negeri Indonesia dalam menangani masalah terorisme internasional tetap konsisten dengan politik bebas aktif melalui jalur organisasi multilateral di tingkat regional maupun internasional."