Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."

"Fenomena hubungan internasional pasca perang dingin diwarnai dengan beragam masalah yang semakin kompleks dan multi-dimensional, saling terkait satu dengan yang lain. Masalah lingkungan hidup, khususnya menyangkut masalah keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan faktor ekonomi merupakan salah satu contohnya. Adanya berbagai kepentingan negara-negara di dunia dalam keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup ini menimbulkan serangkaian polemik, seperti yang ditimbulkan oleh kesepakatan TRIPs (Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights) dari WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang juga memiliki potensi sumber keanekaragaman hayati yang besar menghadapi dilema dalam polemik ini. Masalah tersebut menjadi fokus penelitian dalam tesis ini. Sebagai titik tolak penelitian maka dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :1. Bagaimana keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan isu lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati?2. Bagaimana upaya diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi keterkaitan tersebut ?Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus merupakan justifikasi ilmiah atas penelitian yang dilakukan, maka digunakan berbagai pemikiran dari teori-teori hubungan internasional yang relevan. Untuk menelaah masalah lingkungan hidup yang sifatnya semakin global dan tidak lagi hanya semata menjadi isu lokal maupun regional, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam paradigma model masyarakat global. Selain itu, pemikiran dalam teori sistem dunia juga digunakan untuk membantu menjelaskan hahwa kapitalisme global merupakan salah satu penggerak utama hubungan internasional saat ini. Berbagai pemikiran dalam teori-teori diplomasi juga dijadikan acuan untuk membantu menjabarkan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam kesepakatan TRIPs.Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengkajian dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai materi dan data-data yang berhubungan dengan topik bahasan, melalui analisa data primer dan sekunder dari berbagai dokumen, buku, laporan, jurnal, dan surat kabar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pertanyaan penelitian terjawab. Keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati menyangkut pasal 27 dan 28 dari kesepakatan yang mengatur tentang subyek materi yang dipatenkan yang melibatkan unsur-unsur materi genetis di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak paten atas mahluk hidup dapat mendorong monopoli atas mahluk hidup yang dipatenkan, mendorong terjadinya erosi keanekaragamn hayati, berpotensi mendorong terjadinya praktekpraktek bio-piracy, para pelaku bioteknologi lebih diakui ketimbang masyarakat adat lokal. pemerintah Indonesia dalam kerangka negosiasi WTO, termasuk forum negosiasi TRIPs pemerintah Indonesia telah membentuk "Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO", sesuai dengan Keppres No. 104 tahun 1999 tanggal 1 September 1999. Tim Nasional ini terdiri dari berbagai unsur departemenl lembaga terkait.Menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi lingkungan hidup, yaitu upaya diplomasi dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara lebih komprehensif.Walaupun secara bilateral diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi polemik TR1Ps masih belum optimal, akan tetapi dalam konteks conference diplomacy secara multilateral dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, diplomasi lingkungan hidup Indonesia dalam skala tertentu dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikaitkan dengan masih belum tercapainya keputusan final negosiasi TRIPs, karena masih adanya conflict of interest antara kelompok negara maju dart negara berkembang dalam forum negosiasi TRIPs yang secara langsung maupun tidak langsung turut dipengaruhi oleh upaya diplomasi Indonesia tersebut."

"Kekuatan pertahanan Indonesia jauh dari memadai, baik untuk menopang fungsi pertempuran, penegakan hukum, maupun diplomasi. titik berat pada merebaknya ancaman non-konvensional, karakter pembangunan kekuatan militer maupun hubungan internasional di Asia Pasifik mengharuskan penguatan rejim maritim Asia Tenggara....."