Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas adalah sebuah konsep multidisipliner yang menjadi fitur dasar yang membedakan antara negara dan entitas politik lainnya. Perbedaan ini kemudian membuat negara dianggap sebagai aktor utama dalam politik internasional yang dapat melakukan kekerasan secara terlegitimasi sementara entitas politik lainnya tidak boleh melakukan kekerasan tanpa ijin dari negara. Karya ini menunjukkan bahwa konsep otoritas yang berkembang dalam ilmu hubungan internasional cenderung dipengaruhi oleh definisi otoritas Weberian yang bias negara dengan ciri teritorialitas kekerasan dan simbol publik lainnya sehingga kekerasan yang dilakukan oleh aktor non negara hanya dianggap sebagai tindak kriminal atau usaha entitas politik untuk menjadi negara. Karena itu tiap tiap aktor non negara yang ingin meningkatkan signifikansinya dalam relasi antar entitas politik dan memiliki kebebasan untuk menggunakan kekerasan harus berupaya untuk mendefinisikan teritorinya dan berperilaku serupa dengan negara.

---

Authority is a multi-disciplinary concept that has been the basic feature that differs the state from other political entities. This distinction, further, positions states as main actor in international politics who are able to exercise legitimized violence, while other political entities are forbidden to exercise such measure without the required authorization from states. This paper exhibits that the concept of authority that has been developed in the study of International Relations relatively influenced by Weberian definition of authority which, to some extent, posess state-centric bias with features including territoriality, violence, and other public symbols so that the violent measures the states exercised are deemed as criminal act or struggle for political entitites to pursue statehood. Therefore, each non-state actors wanting to increase significance in its relation with other political entities and to have freedom to exert violence has to define its territory and demonstrate functions similar to those of states."

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."

"Kondisi tatanan pemerintahan atau kekuasaan di dunia modern menuntut terakomodasinya peran dan partisipasi rakyat secara utuh. Berbeda dengan era-era sebelumnya. Salah satu era yang dimaksud adalah Abad Pertengahan yang identik dengan kekuasaan gereja. Saat itu, kekuasaan didominasi oleh kalangan agamawan yang menganggap penguasa didaulat oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi tujuan, bukan sebagai alat. Selain Abad Pertengahan, kekuasaan pada masa-masa sebelumnya adalah miliki pihak yang memiliki status tinggi di ranah sosial. Tatkala menjabat sebagai penguasa, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, meski harus mencederai kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan hak-haknya. Mereka hidup dalam suasan hegemonik, baik lewat tidak pemaksaan, kekerasan atau pendekatan sosial dan budaya. Atas dasar itulah, hubungan rakyat dengan kekuasaan dipertanyakan. Kekuasaan sendiri memiliki rumusan ideal yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Berbagai kenyataan yang tidak menggambarkan fungsi kekuasaan kekuasaan yang idel menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak berfungsi dengan ideal. Saat itu pula landasan pemikiran tentang civil society dalam tatanan masyarakat politik terangkat dan layak untuk diperbincangkan. Pemikiran John Locke bersember pada analisanya tentang state of nature, saat masyrakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Kehidupan pad kondisi alamiah diwarnai kebebasan, sebab lahir dari penerapan rasio. Rasio menghendaki adanya penerimaan individu atas yang lainnya tanpa kehendak untuk mendominasi dan merugikan pihak lain. Locke tidak menganggap state of nature itu sacara alamiah buruk dan kasar. Perilaku manusia dikendalikian dan dikontrol oleh hukum alam, dan menganggap hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas manusia yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Dalam Negara alamiah, seluruh individu wajib mempertahankan hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki-ketiga hal inilah yang menjadi tiga poin hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hal ini berlaku bagi setiap orang. Bagi Locke, tentu saja menjadi persoalan tersendiri untuk menjadikan poin¬poin itu termapankan lewat undang-undang, maka penting untuk dibuatsebuah pemerintahan. Lewat mekanisme kontrak sosial, serbuah pemerintahan didirikan saat semua orang sepakat untuk saling menerima hak-hak tersebut berlaku pada diri mereka masing-masing, lalu dibuatlah hikum itu denagan didukung otoritas politik berupa nagara."

"Hubungan antara agama dan negara merupakan sebuah wacana yang hingga kini masih menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan mengenai wacana tersebut sudah terjadi sejak era Santo Augustinus (354-430 M), bahkan mungkin jauh sebelum Augustinus lahir. Augustinus kemudian memperkenalkan istilah City of God atau Negara Tuhan. Lalu kemudian muncul Martin Luther dan John Calvin dengan Reformasi Protestannya, dilanjutkan dengan Hobbes yang juga berbicara mengenai bagaimana mengelola negara agar tercipta sebuali kedamaian. Ajaran Kari Marx yang terkenal sebagai penganut prinsip "Agama adalah Candu Masyarakat" juga diinterpretasikan oleh para pengikutnya, salah seorang di antaranya adalah Lenin, bahwa agama harus benar-benar dipisahkan dari negara, karena agama hanya akan meninabobokkan masyarakat. Perdebatan mengenai wacana tersebut juga berlangsung di Indonesia, dan mencapai saat yang paling menentukan adalah pada waktu dilakukannya perumusan dasar negara Indonesia; apakah berdasarkan agama (Islam) atau tidak. Perdebatan itu berlangsung antara Soekarno dengan Natsir, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Soekarno dengan konsep Pancasila-nya. Wacana mengenai hubungan agama dan negara itulah yang akan menjadi permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, agama yang dimaksud adalah agama Islam, dengan menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) sebagai objek penelitian. Skripsi ini akan memaparkan telaah penulis mengenai hubungan Islam dan negara dengan mengkaji konsepsi politik yang dimiliki oleh PK Sejahtera. Intinya, dalam skripsi ini, penulis mengemukakan turunan dari konsepsi politik PK Sejatera mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia pasca reformasi 1998. Seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, terdapat tiga bentuk hubungan antara Islam dan negara, yakni bentuk yang tidak memisahkan antara keduanya; kemudian bentuk yang memisahkan keduanya; dan yang terakhir adalah bentuk yang tidak sepenuhnya memisahkan Islam dan negara, tetapi menjadikan Islam sebagai salah satu nilai yang menjiwai pengelolaan sebuah negara. Selanjutnya, dalam skripsi ini penulis juga mengemukakan bagaimana wujud praksis dari hubungan antara Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia, yang dipraktikkan oleh salah satu kekuatan politik Islam yang muncul di era liberalisasi politik saat ini, yakni Partai Keadilan (Sejahtera).

---

The relation between religion and the state is an interesting topic that still discussed until now. The discussion about the topic had been happened since Santo Augustine era (354-430 AD). Even far before the Augustine born. Then, Augustine introduce The City of God concept. Next, Martin Luther and John Calvin came with their Protestant Reform, continued with Hobbes who also talked about how to manage a state to create peace. The Karl Marx teaching knowned as the follower of religion is "the opium of the people principle also been interpreted by the followers, one of them is Lenin, in his statement that religion must be separated with the state, because religion will only spoiling the people. The argument was also happening in Indonesia, and reach the most important moment when the basic concept of Indonesia took place, is based on religion (Islam) or not. That arguing happening between Soekarno and Natsir, that finally be won by Sockarno with his Pancasila concept. Until now, the topic about relation between Islam and State is still exists. The topic of that religion and state relation will become the point of this script. In this script, the religion represents Islam as religion, with Justice and Welfare Party (PK Sejahtera-Partai Keadilan Sejahtera) as the object of preference. This script will describe the writer's studied about religion and state relation by studying the PK Sejahtera political conception. The point is, in this script, writer is telling the derivation from political conception of PK Sejahters about Islam and State relation in Indonesian political context post reformation 1998. Like be explained by Munawir Sjadzali, there are three form of relation between Islam and the state. The first is the form that not separating between Islam and the state. Second is the form that makes separation between both. And the third is the form that not fully separating between both, but making Islam as one of the basic values of a state management. Finally, in this script the writers also explaining how the real implementation from the relation between Islam and the state in Indonesian political context. Practiced by Partai Keadilan Sejahtera, as one of the Islamic political power, which is reveal in the politics liberalization era today."

"ABSTRAKBenua Eropa merupakan benua kedua terkecil dalam jajaran benua yang ada dipermukaan planet Bumi. Benua ini membentang di semenanjung Eurasia bagian Barat, memiliki luas hampir 10.600.000 kilometer persegi atau seluas seperlima belas dari luas daratan di Bumi. benua ini dibatasi Lautan Arktik di utara, laut Tengah, laut Hitam, dan pegunungan Kaukasus di selatan mengarah ke timur, pegunungan Ural dan laut Kaspia di timur dan lautan Atlantik di Barat. Sekalipun kecil tak ada satu benua pun yang besar pengaruhnya terhadap dunia daripada Eropa. Terkonsentrasinya penemuan penting dan budaya manusia, di bagian bumi ini, menyebabkan Eropa menjadi semacam 'kekayaan yang tiada habisnya dalam sebuah ruang kecil'. semenjak jaman Yunani Kuno, paham-paham politik, penemuan ilmiah, kesenian, filsafat, serta kepercayaan relijius menyebar dari Eropa ke seluruh bagian dunia lain. Statistik tahun 1988 menunjukkan dua perlima belas penduduk dunia atau 696.360.000 dari 5,026 milyar penduduk dunia berdiam di benua tersebut. Tingkat kepadatannya 65 jiwa per kilometer persegi. Dalam sejarahnya terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mewarnai jalannya kehidupan bangsa-bangsa di Eropa. Munculnya renaissance, aufklarung dan revolusi industri telah merubah wajah Eropa dari jaman kegelapan abad pertengahan menjadi ajang konflik di antara raja-raja ? "

"Isu politik dan keamanan internasional yang terjadi pada 4 negara Kawasan Eropa Tenggara (Turki, Yunani, Siprus, dan Malta) telah menjadi perhatian sejak dulu bahkan beberapa tahun terakhir. Kemunculan isu keamanan dan politik internasional di Kawasan mendorong adanya kebijakan maupun strategi keamanan yang diterapkan masing-masing negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan geospasial dan kajian literatur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Kompleks Keamanan Regional dari Barry Buzan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 negara Kawasan Eropa Tenggara menghadapi beberapa isu keamanan dan politik internasional yang kompleks dan rumit, seperti cybercrime, Imigran, terorisme bahkan sengketa wilayah. Dari isu keamanan yang terjadi, isu sengketa territorial merupakan isu yang paling utama di Kawasan bahkan isu tersebut mendorong penerapan kebijakan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Lebih lanjut, diketahui bahwa isu keamanan dan politik internasional yang terjadi di Kawasan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti Faktor Ekonomi, Faktor Politik dan Keamanan, Faktor Sejarah, Faktor Geografis serta Faktor Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.

---

Political and international security issues that occurred in 4 countries in the Southeast European Region (Turkey, Greece, Cyprus and Malta) have been a concern for a long time, even in the last few years. The emergence of international security issues in the region encourage security policies and strategies implemented by each country. In this study, researchers used qualitative research methods with a geospatial approach and a literature review which was analyzed using the Complex Theory of Regional Security from Barry Buzan. The results of the study show that 4 countries in the Southeastern European Region face several complex and complicated international security and political issues, such as cybercrime, immigrants, terrorism and even territorial disputes. From the security issues that occur, the issue of territorial disputes is the most important issue in the Region and even this issue encourages the application of security policies related to the use of military force. Furthermore, it is known that international security and political issues that occur in the Region are motivated by several factors, such as Economic Factors, Political and Security Factors, Historical Factors, Geographical Factors and Socio-Economic and Socio-Cultural Factors."