Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPartai Buruh Inggris pada masa pemerintahan Gordon Brown mengalami faksionalisme. Faksionalisme yang terjadi tersebut berdampak pada berkurangnya legitimasi Brown sebagai perdana menteri maupun sebagai pemimpin Partai Buruh. Kelompok yang menentang kepemimpinan Brown melakukan kritik terkait dengan berbagai kebijakan yang diprakarsai oleh Brown. Seperti kebijakan mengenai Great Recession, Employment Bill, Energy Bill, RUU Kontra Terorisme dan mengenai izin menetap veteran Gurkha. Faksi yang menolak kepemimpinan Brown melakukan berbagai cara untuk dapat melakukan kritik terhadap Brown. Seperti melakukan backbench revolt, pengunduran diri kabinet dan, menyatakan ketidaksukaan di media massa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Brown. Penelitian ini akan berfokus mengenai faksionalisme yang terjadi pada masa kepemimpinan Brown. Peneliti akan mengkaji mengapa terdapat faksi yang menentang kepemimpinan Brown, hal-hal apa saja yang mendukung terjadinya faksionalisme, serta peneliti juga akan mengkaji bagaimana respon Brown terkait dengan faksionalisme pada Partai Buruh.

---

ABSTRACTBritish Labor Party at Gordon Brown Governmental period undergo Factionalism. Factionalism had an impact on lessening the legitimation of Gordon Brown either as the Prime Minister or leader of Labor Party. The opposing group criticized the policy who were made by Brown. Such as, the Great Recession Issue, Employment Bill, Energy Bill, Counter Terrorism Bill and Gurkha settlement. Faction who oppose the Brown leadership, did everything to criticized Brown. Such as, Backbench revolt, resigning fromthe cabinet and stated their dislike in mass media related to Browns policies. Thisresearch will focus on factionalism that happened on Browns leadership. Researcher will review why those faction oppose Browns leadership, and what things that support theoccurrence of factionalism and how Brown responded to the factionalism on Labor Party."

"Skripsi ini menganalisis tentang pembentukan kebijakan British Exit oleh Partai Konservatif di Inggris pada tahun 201 melalui pembentukan Manifesto Partai Konservatif tahun 2015 dengan mengangkat isu-isu yang berkembang di Inggris mulai 2013 hingga 2015. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah ‘Mengapa mekanisme bottom up dalam pembentukan kebijakan British Exit (2016) sebagai kebijakan proteksionis digunakan oleh Pemerintahan Konservatif Inggris?’ Teori riding the wave yang dikemukakan oleh Ansolabehere dan Iyengar (1994) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Dari tiga temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif mendorong pembentukan kebijakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit. Pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif memperlihatkan langkah pragmatis Partai Konservatif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

---

This undergraduate thesis analyses the formation of British Exit policy by the Conservative Party in the United Kingdom in 2016 through the formation of the 2015 Manifesto of the Conservative Party, which used the issues from 2013 to 2015. The research question of this thesis is 'Why did the British Conservative Government employ the bottom-up mechanism in the formation of the British Exit (2016) policy as its protectionist policy?’ Ansolabehere and Iyengar’s (1994) riding the wave theory is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using the secondary data. The three findings of this study show that the adoption of these protectionist issues by the Conservative Party supported the formation of British-Exit policy from the European Union. This can be understood as the pragmatic step of the Conservative Party in gaining public support."

"Formasi diskursif dipengaruhi oleh konstelasi rezim kekuasaan yang berkontestasi serta apropriasi sosial dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar relasi kuasa pada diskursus komunisme yang memuat prasangka anti-Islam pasca meningkatnya gelombang konservatisme Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan formasi diskursif dalam diskursus komunisme melalui aksentuasi anti-Islam dan perubahan rezim pengetahuan jika dibandingkan dengan Orde Baru. Dari perubahan formasi diskursif tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat penggunaan politik ketakutan yang ditujukan untuk kepentingan pemilu 2019 oleh kelompok oposisi pemerintah.

---

Order of discourse is shifted by the constellation of political regime and by social appropriation. This study aims to explain the power relation over the anti-Islamic prejudice on communism discourse post conservative turn in Indonesia. This research uses critical paradigm and qualitative approach with phenomenology strategy. The results of this study indicate a change in discursive formation in the discourse of communism through accentuation of anti-Islam and changes in the knowledge regime compared to the new order. From this change in discursive formation, the study also found that there was a use of political of fear aimed at the interests of the 2019 election by government opposition groups."