Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia mengalami banyak permasalan akibat tidak pastinya peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian, karena adanya kewenangan diskresi yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi untuk memilih apakah akan memberikan tidakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Keimigrasian, faktor-faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi menggunakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cukup dengan penerapan tindakan sanksi administrasi berupa Deportasi, denda dan Penangkalan dapat menyelesaikakan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas ultimum remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum Keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan kepada semua pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kecuali terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan dampak dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi apakah pelanggaran dan kejahatan dapat di toleransi oleh masyarakat atau meresahkan masyarakat. Praktek penerapan sanksi pidana keimigrasian di Indonesia masih mengalami kendala diantarahnya overcrowded Lembaga Permasyarakatan, Rudenim, peningkatan biaya operasional setiap kasus, pengungsi yang tinggal tanpa batasan waktu, dan kurangnya koordinasi antara pejabat Imigrasi dengan Kepolisian RI.

---

Immigration law enforcement in Indonesia has many problems due to uncertain regulations in the Immigration Act, because of the discretionary authority granted to Immigration Officials to choose whether to provide administrative sanctions or criminal sanctions. This study aims to find out how the application of the ultimum remedium principle in the Immigration Act, factors that cause Immigration Officials to use Administrative sanctions or Criminal sanctions and how Immigration law enforcement practices in Indonesia. In this study, the type of research used is normative research using historical, legal and conceptual approaches. The results of the study concluded that sufficient implementation of administrative sanctions in the form of Deportation, fines and deterrence could solve the immigration law enforcement process quickly, simply and at a low cost so that the principle of ultimum remedium can be applied in the enforcement of Immigration law. Administrative sanctions can be applied to all violations and crimes under the Immigration Act, except for victims of trafficking and people smuggling. Before imposing a criminal sanction, it must be considered the impact of the violation and the crime that occurred whether the violation and crime can be tolerated by the community or disturbing the community. The practice of implementing immigration criminal sanctions in Indonesia is still experiencing problems in overcrowded Correctional Institutions, Rudenim, increased operational costs for each case, refugees who live without time limits, and lack of coordination between Immigration officials and the Indonesian Police."

"Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan.

---

This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change.

This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad.

From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation."

"Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours."

"Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001), Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan. Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meskipun dalam kondisi konflik.

---

This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country, and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border (2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict. Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics. Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above, and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict."

"Artikel ini membahas retorika politik terkait keimigrasian dan keberadaan imigran yang dinyatakan oleh kandidat presiden Prancis pada pemilihan umum presiden Prancis 2017. Isu imigrasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kebijakan domestik dan luar negeri Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan penerimaan imigran dari para kandidat presiden Prancis 2017, serta dampaknya kepada publik Prancis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga model dimensi dari Norman Fairclough, yaitu dimensi mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Data yang digunakan berasal dari surat kabar, media daring, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retorika politik oleh kandidat presiden pada kampanye pemilihan umum presiden Prancis 2017 membentuk identitas dan penerimaan imigran tersendiri dalam pandangan publik Prancis. Lima kandidat presiden Prancis menyajikan retorika terkait keimigrasian dan keberadaan imigran dengan pembingkaian yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi partai yang dianut. Namun, retorika yang disajikan oleh kandidat presiden Macron dari En Marche! lebih dapat diterima oleh masyarakat Prancis daripada para kandidat presiden lainnya.

---

This article discusses the political rhetoric regarding immigration and the presence of immigrants declared by the French presidential candidates in the 2017 French presidential election. The issue of immigration is one of the most important aspects of French domestic and foreign policy. The purpose of this study is to determine the perceptions and acceptance of immigrants from the 2017 French presidential candidates, and their impact on the French public. The theory used in this research is Norman Fairclough's three-dimensional model, namely the microstructural, mesostructural, and macrostructural dimensions. The data taken is the first source in the form of newspapers, online media, books and journal articles. The results of this study indicate that the political rhetoric by presidential candidates in the 2017 French presidential election campaign forms its own identity and acceptance of immigrants in the French public view. Five French presidential candidates presented rhetoric related to immigration and the existence of immigrants with different framing according to the party ideology they adhere to. However, the rhetoric presented by presidential candidate Macron is more acceptable to French society than other presidential candidates."