Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini saya susun dengan judul Pemerintahan Di Bali Tahun 1945-1949, adalah karena tertarik untuk mengungkapkan pemerintahan di Bali ketika itu; dimana dalam periode ini dapat kita lihat adanya tiga kekuatan pemerintah yaitu: kekuatan Pe_merintah Pendudukan Jepang, kekuatan Pemerintah Republik Indo_nesia dan kekuatan Pemerintah Pendudukan Sekutu/NICA. Disamping itu saya ingin mengungkapkan pula reaksi rakyat terdapat ketiga kekuatan pemerintah tersebut; Pemerintahan di Bali tahun 1945-1949 meliputi delapan wilayah Swapraja (Kabupaten) yaitu: Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Dalam menyusun skripsi ini, saya menggunakan metode pe_nelitian arsip, surat kabar dan majalah, buku-buku serta di_samping itu memakai pula metode :wawancara. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang masih merupakan tahap awal dari studi sejarah pemerintahan di Bali, khususnya dalam periode perang kemerdekaan Indonesia. Pe_nulisan skripsi ini sesuai dengan data-data yang dapat dikum_pulkan, mengingat terbatasnya data-data dan sumber-sumber yang berhasil saya peroleh. Karena arsip-arsip yang berkenaan dengan pemerintahan Daerah Bali pada periode ini, sudah banyak yang _

---

"

"Government expenditure is one of the factors driving the economic growth of a region. During 2010 to 2017, realization of Banten government expenditure continued to increase from 11 trillion to 36 trillion. However, Banten's economic growth from 2011 to 2017 tended to slow down from 7.03 percent to 5.71 percent. This study aims to determine how the impact of government expenditure on Banten economic growth and identify government expenditure in the form of capital spending that has a positive effect on Banten economic growth. Capital spending as a component of government expenditure directly related to the government's development program is expected to be able to encourage economic growth in Banten. The method used in this study is the impact analysis of Banten Input-Output (I-O) Table 2010 and panel data regression analysis in eight districts/cities during 2010 to 2017. The results of analysis with IO Table show that government expenditure has a positive impact on Banten’s economic growth. Then the panel data regression analysis results show that all types of capital spending have a positive effect, but only spending for road, irrigation, network (BJIJ); and building (BGB) which have proven to have significant effects on Banten's economic growth."

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."