Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RTH privat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rosot karbon. PLTU XYZ memiliki luas wilayah 72 Ha dengan RTH seluas 18 Ha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besaran rosot karbon dari RTH PLTU XYZ; Menghitung perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan PLTU XYZ; mengkaji pengetahuan dan harapan pengelola PLTU XYZ terhadap manfaat RTH; dan merencanakan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon. Pendekatan riset kuantitatif dengan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan interview kepada manajemen. Hasil penelitian menujukkan potensi rosot karbon dari RTH alami PLTU XYZ sebesar 1.082,79 CO2 eqf Ton/tahun atau 77,34 CO2 eqf Ton/Ha/tahun; Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU XYZ sebesar 3.955.244 Ton/tahun; Harapan dari pengelola adalah membuat penghijauan dengan mempertimbangkan menggunakan tanaman yang memiliki potensi rosot karbon yang tinggi serta memiliki nilai estetika; dan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon menghasilkan kemampuan rosot karbon sebesar 20.825 CO2 eqf Ton/tahun. Untuk mencapai kesetimbangan pengelola perlu mempertimbangkan pendekatan teknologi dan pendekatan sosial.

---

Private green open space has the potential to be developed as carbon sinks. The CFPP XYZ has an area of 72 hectares with open space of 18 hectares. The purpose of this study is to analyze the total of carbon sink from green open space CFPP XYZ; Calculation of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ; reviewing the knowledge and expectations of the CFPP XYZ manager on the benefits of green open space; and planning for reforestation through the approach of carbon sink potential. Quantitative research approach with quantitative methods which is equipped interviews with management. The results showed the potential for carbon sink from the natural green open space of the CFPP XYZ was 1,082.79 CO2 eqf Ton / year or 77.34 CO2 eqf Ton / Ha / year; The amount of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ activity is 3,955,244 Ton / year; The hope of the management is to make reforestation by considering using plants that have high carbon potential and aesthetic value; and reforestation through the carbon sink potential approach produces a carbon sink capability of 20,825 CO2 eqf Ton/year. To achieve equilibrium, management need to consider technology approach and social approach."

"ABSTRACTFenomena domesticity kerumahtanggaan biasanya terjadi di dalam rumah. Skripsi ini berargurmentasi bahwa tidak menutup kemungkinan kerumahtanggaan dapat terjadi di ruang luar atau ruang urban. Hal ini dilihat dari aktivitas domestik yang terjadi di ruang urban. Aktivitas domestik dilakukan di ruang luar untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kesehariannya. Antara ruang dalam dan ruang luar terdapat ruang transisi yang hadir melalui dialog diantaranya. Dialog tersebut mempengaruhi aktivitas domestik yang terjadi di ruang urban. Prumpung menjadi studi kasus untuk melihat fenomena kerumahtanggaan di ruang urban. Dari studi kasus tersebut dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya kerumahtanggaan di ruang urban interior yaitu aspek fisik kedekatan antara ruang dalam dan luar, akses dan ketersediaan ruang luar dan aspek non-fisik interaksi sosial, iklim dan kebiasaan dan aturan masyarakat lokal. Keadaan rumah dan urban membentuk fenomena urban interior di kawasan tersebut. Dari studi kasus tersebut juga dapat diketahui bahwa hadirnya ruang transisi sebagai perluasan ruang domestik dapat meningkatkan kualitas kerumahtanggan di ruang urban.

---

ABSTRACTThe phenomenon of domesticity often occurs inside home. Yet it does not eliminate the possibility of domesticity happening outside dwellings and inside urban space. Such phenomenon is seen through domestic activities in urban space. These domestic activities occur in urban space to fulfill the needs of the everyday. There exists threshold from interior to exterior it is expressed through dialogue in between. This dialogue defines domestic activities in urban space. Prumpung is chosen as a case study in which we see the phenomenon of domesticity in urban space. From the case study, it can be seen that there are several factors that allow the occurrence of domesticity in interior urban space that are physical aspect closeness between inside and outside, access and availability of outer space and non physical aspects social interaction, climate and culture. Home and urban circumtances forming the phenomena of interior urban in that region. From the case study too, it can be determined that the presence of the transition space can improve the quality of domesticity in urban space this can be observed through mechanisms threshold, and the quality of space they contain. "

"Skripsi ini membahas keberadaan ruang sisa (lost space) yang terjadi di bawah jembatan layang tengara suatu kota. Akibat mobilitas penduduk yang bergantung pada penggunaan kendaraan, ruang sisa tersebut hanya dipahami sebagai pemandangan yang dinikmati sekilas saja. Padahal, saya melihat place-making bisa menjadi strategi dalam mengolah ruang sisa di bawah jembatan layang yang menjadi tengara suatu kota menjadi found space yang bisa mengakomodasi manusia untuk melakukan aktivitas sementaranya (temporary inhabitation). Untuk itu, dilakukan studi kasus terhadap dua ruang sisa di bawah jembatan layang tengara, baik yang belum maupun yang sudah diolah, hingga didapat kesimpulan bahwa interior dan aktivitas bertinggal sementara juga bisa terjadi pada ruang kota dalam skala yang lebih intim.

---

This undergraduate thesis analyzes lost space which occurs under the flyover of cities landmark. Due to the high dependencies of citizen on the automobile, this lost space is usually perceived as ignored space or scenery by them. Through the concept of interiority, I found that place-making approach could be a strategy to evolve lost space into found space that can accommodate citizen to do their activities (temporary inhabitation). I analyze two case studies toward two of lost spaces under the flyover of cities landmark. So that it can be inferred, interior and inhabitation process also can be occurred within intimate scale in the city."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, dibutuhkan upaya perencanaan tata ruang kota yang terpadu, manusiawi dan berwawasan lingkungan. Pada kegiatan pembanguuan perkotaan hendaknya dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan serta kegiatan pendukung lainnya terhadap aspek tata ruang kota berupa ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kebutuhan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan-kawasan perkotaan semakin diperlukan dalam rangka mewujudkan tata ruang kawasan perkotaao yang memperbatikan fungsi lingkungan, keasrian serta daya dukung kawasan perkotaan bagi aktivitas, keeehatan dan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan.Pada saat menyusun rencana dan program pembangunan kota, kesadaran masyarakat perlu digugah dan prakarea serta peransertanya perlu didorong dan dikembangkaa Penataan ruang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat Peraturan Pemerintah RI No.69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara PeransertaMasyarakat Dalam Penalaan Ruang manjadi acuan Femerintah Daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan ruang.Pada penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbalki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesual dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sertamenaati keputusan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.Sebagai batasan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau pertamanan di empat kecamatan Kawasan Jakarta Pusat Adapun bentuk ruang terbuka hijau tersebut adalah berupa Taman, Jalur Hijau Jalan dan Jalur Hijau Kota. Penilaian kualitas fisik ditinjau dari fimgsi-fimgsinya yaitu Fungsi Sosial, Fungsi Ekologis, dan Fungsi Estetis.Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah: (1) mengetahui kuaJHas fisik mang terbuka hijau, (2) mengetahui persepsi dan respon masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungannya, (3) mengetahui tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, (4) mengetahui besar pengaruh antara tingkat kesejahteraan, lama bermukim dan tingkat pendidikan terhadap tingkat peranserta masyarakat, (5) mengetahui hubungan antara kualitas fisik ruang terbuka hijau dengan tingkat peranserta masyarakamyaSedangkan hipotesis yang hendak dibuktikan ialah: (1) kualitas fisik ruang terbuka hijau ditentukan oleh peranserta masyarakat, (2) semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, semakin balk kualitas fisik ruang terbuka hijau.Lokasi penelitian ini adalah empat kecamatan di Kawasan Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Gainbtr dan Kecamatan Johar Baru. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive storing dan pembobotan untuk masing-masing bentuk dan fungai dari niang terbuka hijau tersebut. Sedangkan sampel responden untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dilakukan dengan metode stratified random sampling pada tingkat RW, RT, dan KK. Responden yang merupakan kepala keluarga dipilih pada setiap RT sampel. Dari total 1550 KK diambil 10% nya yang ditetapkan berdasarkan quota sampling, karena perbedaan jumlah KK tiap RT adalah kecil. Sehingga total jumlah responden adalah 160 responden.Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan desain ex post facto. Jenis dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalatn penelitian ini adalah pengumpulan data primer berupa hasil pengamatan, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder.Pengukuran variabei dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan studi hubungan kondisi variabel lingkungan fisik dan kondisi variabel lingkungan sosial berupa peranserta masyarakat, serta studi komparasi hasii penilaian kualitas fisik tersebut pada masing-masing kecamatan. Sedangkan data kuesioner yang diberikan kepada responden, datanya diuji secara statistik inferensial dengan chi-square.Dari hasil ana!isis,ternyatakualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk (101,7), di Kecamatan Meateng tennasuk kategori sedang (165), Kecamatan Gambir termasuk kategori sedang (155) dan di Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali (47,5). Sedangkan persepsi dan respon masyarakat pada umumnya adalah baik. Masyarakat mengetahui dengan baik fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Dalam mendukung upaya pembangunan ruang terbuka hijau tersebut hampir 90% masyarakat bersedia berperanserta secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan. Adapun persepsi dan respon masyarakat yang mengetahui bahwa ruang terbuka hijau berguna dan oerlu dibaneun adalah 96.6%: setuiu melakukan ken a batdi adalah hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam pengembangan ruang terbuka hijau umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan niang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendatian pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di Kecamatan Johar Barn cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).Dilihat dari hasil ana]isis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fiaik niang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut tidak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga faktor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan niang terbuka hijau seita program pemerintah untuk pengembangan niang terbuka hijau.Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali.2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui fiingsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hiiau di linckuncannva. hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam peogembangan ruang terbuka hijaii umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendallan pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendatian pemanfaalan di Kecamatan Johar Baru cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).Dilihat dari hasil analisis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fisik ruang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut ttdak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga fektor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau serta program pemerintah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali.2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui iungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang3. Tingkat kesejahteraan, lama berraukim dan tingkat pendidikan masyarakal; tidak berpengaruh nyala pada tahap perencanaan dan tahap pengendalian pemanfaatan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin lama bermukim seseorang dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat peranserta. Tetapi lama bermukim berpengaruh nyata terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam tahap pemanfaatan.4. Kualitas fisik ruang terbuka faijau tidak hanya ditentukan oleh tingkat peranserta masyarakat. Semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau tidak secara langsung menyebabkan semakin baiknya kualitas fisik ruang terbuka hijau..5. Kualitas ruang terbuka hijau ternyata juga ditentukan oleh: a) ketersediaan ruang terbuka hijau, b) distribusi/penyebarsn ruang terbuka hijau di Itngkungan permukiman penduduk, c) ada/tidaknya program pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau.Dengan demikian berdasarkan penelitian ini disarankan hal-hal sebagai bertkut:1. Pemda setempat perlu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Johar Baru dengan meningkatkan program pemerintah dan penyediaan lahan bagi pengembaogan ruang terbuka hijau. Salah satu cara penambahan luas ruang terbuka adalah dengan merencanakan efislensi penggunaan lahan permukiman dengan model permukiman vertikal (rumah susun).2. Felaksanaan program pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau harus diiaksanakan secara konsekuen dan tidak berubah-ubah akibat tuntutan tahan perkotaan yang lebih bernilai ekonomis.3. Ruang terbuka (hijau) harus merupakan unsur pembentuk kota yang sejajar dengan unsur-unsur lainnya seperti marga, wisma, suka dan Jain-lain.4. Kuantitas dan kualitas fisik ruang terbuka hijau hendaknya menjadi faktor penilaian keberhasitan pembangunan suatu wilayah di DKI Jakarta"

"

Proses pembentukan ruang publik di kota dilakukan oleh tiga pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Dalam mewujudkan kota yang berkeadilan, setiap pemerintah memiliki kontrol terhadap ruang berupa kebijakan (top-down), sedangkan pebisnis dan masyarakat melakukan necessary dan optional activity-nya masing-masing dalam ruang kota sebagai tindakan dari sisi bottom-up. Fenomena terjadinya pembentukan ruang publik oleh ketiga aktor tersebut dapat ditinjau dengan metode placemaking. Studi kasus yang diambil untuk penelitian ini adalah CFD Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pemerintah dalam membentuk ruang CFD serta menganalisis proses pembentukan ruang publik melalui placemaking oleh pebisnis dan masyarakat pada kegiatan CFD. Untuk mengetahui kondisi lapangan, peneliti melakukan observasi partisipatif. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam dan observasi lanjutan, serta analisis data secara deskriptif dan spasial. Masing-masing dinas/pemerintahan melakukan pengontrolan atas ruang sesuai tugasnya, tetapi belum dalam kerangka besar mewujudkan ruang publik untuk masyarakat. Adanya masyarakat yang melakukan necessary dan optional activity-nya menarik partisipan lainnya untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Ruang publik pada saat pelaksanaan CFD telah menjadi ruang aktivitas sosial yang yang inklusif dan atraktif. Kekayaan aktivitas ruang publiknya yang terbukti dalam tinjauan The Power of 10 Places and Things to do, menjadi modal sosial dan ekonomi yang baik untuk masyarakat perkotaan.

 

---

The process of making public spaces in the city is carried out by three main actors that are governments, business people and community. In the making of equity city, every government has control over space in with their policies (top-down action), while businesses and communities do necessary and optional activity in the city space as a bottom-up action. The phenomenon of making public spaces by the three actors can be reviewed by the method of placemaking. The case study taken was CFD Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. This study aims to identify government mechanisms in making CFD space and analyze the process of making public spaces through placemaking by business people and the communities in CFD. To find out the field conditions, researchers conducted the participatory observation. Furthermore, in-depth interviews and follow-up observations were carried out, as well as descriptive and spatial data analysis. The findings are each department/government controls the space according to its duties, but it is not in the big framework of making places or public space for the community yet. The existence of communities that does necessary and optional activity attracts other participants to participate in public spaces. Public spaces at the time of CFD implementation have become spaces of social activity that are inclusive and attractive. The wealth of public space activity that is evident in the review of The Power of 10 Places and Things to do, is a good social and economic capital for urban communities.

 

"