Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gagasan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara tetap utuh secara politis tertanam pada setiap negara berdaulat. Melalui sistem internasional yang anarkis, upaya pengamanan kedaulatan negara diselenggarakan melalui peningkatan kekuatan militer ke arah yang dapat diandalkan-dikenal juga dengan realisme defentif-atau memaksimalkan kekuatan hingga menjadi hemegoni-disebut juga relaisme ofensif. Menyadari akan banyaknya tantangan aktual dan tantangan potensial terhadap kedaulatan Indonesia, pemerintah menciptakan minimum essential force (MEF) untuk memperbaiki TNI dengan cara meningkatkan dua komponen inti: Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesejahteraan prajurit. Implementasi tahap pertama MEF terbukti efektif menaikkan kekuatan militer Indonesia sampai tahap minimum yang dapat menangkal segala ancaman terhadap kedaulatan negara. Ke depannya, diharapkan MEF dapat berkontribusi lebih lagi bagi keamanan nasional dengan terus memperbaiki beberapa kekurangan agar implementasi MEF maksimal. Di sisi lain, kritik terhadap MEF yang kerap menyinggung bahwa MEF hanya akan menyebabkan dilema keamanan terhadap negara tetangga, terutama negara anggota ASEAN-telah dibuktikan sebagai sebuah argumen yang terlalu dini dan dapat dihindarkan. "

"Artikel ini membahas operasi Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) PRRI di Indonesia timur pada April hingga Mei 1958. Didirikan pada 18 Maret 1958, AUREV didukung Amerika Serikat melalui Operasi HAIK dengan pesawat, pilot, serta krunya. Selain AS, AUREV juga didukung pemerintah Filipina dan Taiwan. Dengan bantuan ini, pada April-Mei 1958, AUREV gencar melakukan pengeboman ke Ambon, Balikpapan, Donggala, Jailolo, Palu, Ternate, Makassar, dan Morotai. Pengeboman menyasar berbagai target vital, antara lain kapal pengangkut dan tanker, landasan udara, pesawat, dan berbagai infrastruktur milik Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Operasi AUREV kemudian terhenti mendadak setelah satu bulan berjalan. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa faktor penyebab singkatnya operasi AUREV adalah terhentinya bantuan AS yang dilatarbelakangi tiga faktor utama, yakni serangan balik APRI, tertangkapnya Allen Pope, dan perubahan kebijakan AS itu sendiri. Serangan balik APRI pada 15 Mei 1958 menghancurkan nyaris seluruh armada AUREV. Tiga hari setelahnya, pada 18 Mei 1958, pilot sewaan asal AS, Allen Pope, berhasil ditangkap kala pesawatnya ditembak jatuh. Di saat yang bersamaan, ada perubahan kebijakan AS yang muncul seiring dengan kedua faktor sebelumnya dan faktor lainnya, seperti kegagalan meredam pengaruh komunisme. Akibat kombinasi ketiga faktor ini, AS memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada PRRI, dan AUREV. Artikel ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal.

---

This article discusses the operations of the PRRI’s Revolutionary Air Force (AUREV) in eastern Indonesia from April to May 1958. Founded on March 18, 1958, AUREV was supported by the United States through Operation HAIK with aircrafts, pilots and crews. Apart from the US, AUREV was also supported by the governments of the Philippines and Taiwan. With this assistance, in April-May 1958, AUREV intensively bombed Ambon, Balikpapan, Donggala, Jailolo, Palu, Ternate, Makassar, dan Morotai. The bombings targeted various vital targets, including transport ships and tankers, airfields, aircrafts and various infrastructure belonging to the Republic of Indonesia War Forces (APRI). AUREV's operation was then suddenly stopped after one month. The results of this research indicates that the factor causing the short period of AUREV’s operation was the cessation of American aid due to three main factors, namely APRI's counterattack, the capture of Allen Pope, and changes in American policy to PRRI. An APRI counterattack on 15 May 1958 nearly destroyed all of AUREV’s fleet. Three days later, on May 18, 1958, a chartered pilot from the US, Allen Pope, was caught by the Indonesian Army after his plane was shot down over Ambon. And at that time, there were major changes in American policy to PRRI due to the previous two factors and failure to curb communist influence. With these factors, the US decided to entirely abandon PRRI, with AUREV included. This article is written using the historical method with sources in the form of newspapers, books, theses, and article."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pentingnya penerapan mekanisme pemberitahuan (notifikasi) keadaan kahar pada praktik kontrak dewasa ini, khususnya terhadap kebijakan dan implementasinya di Indonesia dan Belanda. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakan karena suatu peristiwa yang berada di luar kontrol debitur, maka debitur dapat mendalilkan keadaan kahar sebagai dasar untuk mengurangi atau membebaskan debitur dari tanggung jawab atas biaya, ganti rugi, maupun bunga terhadap tuntutan wanprestasi. Dalam praktiknya, selalu ada kemungkinan dimana debitur mendalilkan keadaan kahar atas itikad buruk, misalnya dengan menggunakan keadaan kahar sebagai alasan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi padahal wanprestasi terjadi karena kelalaiannya sendiri, atau debitur yang tidak mematuhi persyaratan prosedural dalam kontrak seperti ketentuan untuk memberikan notifikasi tertulis atas keadaan kahar yang menimpanya segera setelah keadaan tersebut terjadi. Maka dari itu, demi memberikan perlindungan kepada kreditur dari tindakan-tindakan demikian, penting bagi Indonesia untuk memiliki kepastian hukum mengenai ketentuan mekanisme pemberitahuan/notifikasi keadaan kahar sebagai syarat prosedural debitur yang mendalilkan keadaan kahar, berikut dengan implikasi hukum apabila gagal melakukannya. Berbeda dengan Indonesia, Belanda sebagai negara pembanding telah mengenali pentingnya mekanisme ini dalam doktrin, praktik kontrak, serta per timbangan Hakim dalam kasus hukum konkret.

---

This paper analyzes the importance of the application of force majeure notification mechanism in recent contract practices, especially on its policy and implementation in Indonesia and the Netherlands. This paper is prepared using doctrinal research method. In the event that the performance cannot be fulfilled due to an event that is beyond the debtor's control, the debtor can claim force majeure as a basis for reducing or relieving the debtor from liability for costs, damages, and interest on the default claim. In practice, there is always the possibility that the debtor may argue force majeure in bad faith, for example by using force majeure as an excuse that results in the non-performance of a performance when the default occurred due to his own negligence, or a debtor who does not comply with procedural requirements in the contract such as the provision to provide written notification of force majeure as soon as it occurs. Therefore, in order to provide protection to creditors from such actions, it is important for Indonesia to have legal certainty regarding the provisions of the force majeure notification mechanism as a procedural requirement for debtors who postulate force majeure, along with the legal implications of failing to do so. As opposed to Indonesia, the Netherlands as a comparative country has recognized the importance of this mechanism in doctrine, contractual practice, as well as the consideration of Judges in concrete legal cases."

"Jembatan khusus merupakan salah satu infrastruktur untuk konektivitas darat yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemeliharaannya, salah satunya dengan structural health monitoring system (SHMS) untuk meningkatkan pemantauan terhadap jembatan khusus pada masa layan/fungsional (operasional dan pemeliharaan/preservasi). Jumlah jembatan khusus dalam masa layan adalah lebih dari 200 jembatan. Selama masa operasional dan pemeliharaan jembatan, Pengelola Jembatan harus melakukan pemeliharaan dan pemantauan jembatan kemudian menyampaikan hasilnya kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) melalui Balai Jembatan dalam bentuk Laporan Tahunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Laporan tahunan tersebut dapat diambil dari hasil SHMS. Beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa jembatan khusus yang telah terpasang SHMS seperti Jembatan Suramadu, Jembatan Merah Putih, dan lain-lain. Permasalahannya SHMS di jembatan tersebut (SHMS Lokal) tidak berjalan dengan baik, begitupun sistem integrasi SHMS di Pusat sehingga perlu dilakukan analisa parameter atau komponen untuk pengembangan sistem integrasi SHMS serta mengembangkan manajemen dalam pengelolaan SHMS lokal maupun Pusat. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data-data yang berhubungan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan (SHMS) dengan analisis studi literatur dan studi kasus di jembatan yang telah terpasang SHMS dan sistem integrasi eksisting, terutama terkait manajemen pengelolaan SHMS agar SHMS dapat berjalan dan terlapor dengan baik. Dengan adanya sistem ini, kondisi jembatan dapat dimonitor setiap saat (realtime) dan dijadikan sebagai salah satu pengambil keputusan oleh pemangku kepentingan untuk penanganan pemeliharaan atau perbaikan jika terdapat kerusakan atau kejadian seperti bencana alam (force majeur) atau unforeseen condition. Sehingga, monitoring jembatan dapat ditingkatkan dilihat dari segi waktu karena bisa diketahui data kondisi jembatan lebih cepat.

---

Special bridges are infrastructures for land connectivity that require special treatment in their maintenance, to improve monitoring towards the bridges during operational services and preservation period by Structural Health Monitoring System (SHMS). The number of bridges in operational services period is more tahan 200 bridges. During the operation and maintenance, bridge the bridge shall keep of monitoring and bridge then informed the Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) by Balai Jembatan in form the annual report based on Minesterail Regulation of Minister of Public Works and Housing Number 41/PRT/M /2015. The annual report can be taken from the SHMS. In recent years, there has been several Special Bridges with SHMS, such as Suramadu bridge and Merah Putih bridge. Unfortunately, on those bridges the local SHMS are not functioning well, likewise with the integrated central SHMS. Therefore, there is a need to conduct, first, parameter or component analysis that is necessary for the development of integrated SHMS, and second, development of management of local and central SHMS. This research applies documentary analysis of literatures and case study of bridges with existing and integrated SHMS to collect data related to SHMS monitoring system, particularly relating to the management of SHMS that SHMS viable and well. With the working system, the bridges’ condition can be monitored at real-time and can become the basis for decision making by stakeholders to conduct maintenance or repair when there are damages or accidents or any force majeure and unforeseen condition. So, monitoring the bridge can be improved viewed from the perspective of time because conditions could be known data bridge faster."