Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, masih banyak karya ulama yang belum terpublikasi secara luas, di satu sisi para pengambil kebijakan maupun usaha penerbitan kurang mengapresiasi mereka, di sisi lain ulama yang mampu menulis buku juga semakin langka. Meskipun bersifat lanjutan, penelitian inventarisasi berperspektif kualitatif ini berhasil mengungkap 104 karya ulama di Sumatera Barat, yaitu 22 karya tulis di PPMTI Batang Kabung, Padang; 1 karya tulis di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang; 5 karya tulis di PPMTI Pasir, Agam; 45 karya tulis koleksi perpustakaan ahli waris Abdul Latif Syakur di Balai Gurah, IV Angkat, Agam; dan 30 karya tulis koleksi pribadi Buya Apria Putra di Payakumbuh. Penelitian ini menemukan bahwa makin langkanya ulama yang menulis buku, terutama di lingkungan pesantren. Karya para ulama yang lebih menonjol saat ini hanya berbentuk karya fisik seperti bangunan madrasah, pesantren, masjid, dan sejenisnya. Oleh karena itu, pemerintah dan penerbit buku perlu merangsang mereka untuk menulis buku keagamaan. Tujuannya, agar karya tulis para ulama dapat dibaca masyarakat secara lebih luas."

"History of Indonesian revolution, 1945-1950."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."