Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun telah terjadi perkembangan dalam putusan pengujian undang-undang yang dikeluarkannya disamping juga ada putusan yang kontroverisal. Akibatnya timbul gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dalam RUU perubahannya memunculkan beberapa ketentuan baru yang menjadi bahan kajian penulis.

---

This thesis discusses about the implementation of the authority of Constitutional Court on judicial review of laws under 1945 Constitution associated with the idea of changing the Constitutional Court’s laws. In so far, Constitutional Court has decided hundreds of Constitutional review of laws. In the development of Constitutional Court, Constitutional Court not only decided the option of not accept, grant, and reject the petition of petitioners which has been determined in the Constitutional Court’s laws. However, the development on the decision of judicial review of laws which have been issued, in addition there are also some controversial decisions. So, the idea to fix the Constitutional Court’s laws in the draft legislation on amandments are bring out some new provisions which are the subject study of author."

"Anak merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pria dan wanita yang telah menikah selalu mengharapkan kehadiran seorang anak. Begitu penting artinya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga. Kebahagiaan seorang anak akan menjadi hilang apabila dalam lingkungan keluarga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin dapat mengakibat kan perceraian. Jika sudah terjadi perceraian maka timbullah masalah perwalian terhadap anak-anak tersebut terutama anak-anak yang masih dibawah umur. Menurut KUHPerdata Pasal 229(1) bahwa setelah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang minderjarig, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tua nya yang akan melakukan perwalian. Menurut KUHPerdata, dengan terjadinya perceraian maka kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, dengan terjadinya perceraian maka kekuasaan orang tua tetap ada hanya fungsinya saja sebagai wali. Penentuan wali anak dalam hal terjadi perceraian harus tetap memperhatikan kepentingan si anak dan harus terlepas dari kepentingan pihak lain. Dalam hal ini ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun apabila ayahnya tidak menjadi wali, maka menurut KUHPerdata ia dapat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan secara sukarela. Sedangkan menurut UU No . 1 Tahun 1974, ia tetap menjadi orang tua yang wajib mengurus atau mengasuh, memelihara, dan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini hak perwaliannya jatuh kepada ibunya, disini hakim menilai bahwa anak tersebut masih dibawah umur sehingga lebih membutuhkan perhatian dan pemeliharaan ibunya daripada ayahnya."

"Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional menjadi marak ya arus llu lintas manusia · antar negara, hal ini membawa dampak pada hubungan manusia dibidang ke keluarga khususnya perkawinan campuran internasional. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, membatasi perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya dan salah satu pihak warganegara Indonesia. Penelitian Perkawinan Campuran menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, WNI yang menikah di luar negeri. syarat, materilnya menurut hukum Indonesia dan s yarat formilnya menurut ketentuan hukum setempat. WNA yang menikah di Indonesia syarat materilnya selain ditentukan Pasal 6 sampai Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 juga harus ada surat keterangan berupa certificate of Non Impedients to Marriege atau Certificate of Ability to Marry dan syarat. formilnya menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 3, 8, 10, 11). Perkawinan campuran mempunyai akibat hukum selain terhadap suami isteri harta benda dan anak, juga terhadap status warganegara suami isteri dan status warganegara anak. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian yang diajukan kepengadilan harus cukup alasan. Akibat hukum putusnya perkawinan adalah, hubungan biologis antara suami isteri tidak boleh lagi suami atau isteri dapat memperoleh kembali kewarganegaraan asalnya. Akibat hukum terhadap harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama; hukum adat dan hukum lainnya. Akibat hukum terhadap anak hak penguasaan orang tua berakhir Bak pengasuhan anak-anak diputus oleh. Pengadilan dan hanya semata-mata demi kepentingan anak pemeliharaan anak menurut ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974."