Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran inklusi keuangan dengan memasukkan perkembangan keuangan digital dan mengidentifikasi hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Data yang digunakan yaitu 51 negara berkembang untuk tahun 2014 dan 2017. Metode yang digunakan dalam membangun indeks inklusi keuangan digital adalah principal component analysis (PCA). Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan inklusi keuangan digital dan ekonomi pertumbuhan adalah Fix Effect Model (FEM). Hasil penelitian menemukan indeks inklusi keuangan digital di negara berkembang berada pada kategori menengah. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan penelitian ini menguatkan mereka. Kemudian, untuk hasil pengujian pengaruh inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

---

This study aims to develop a model for measuring financial inclusion by incorporating the development of digital finance and identifying its relationship to economic growth in developing countries. The data used are 51 developing countries for 2014 and 2017. The method used in building a digital financial inclusion index is principal component analysis (PCA). While the method used to determine the relationship between digital financial inclusion and economic growth is the Fix Effect Model (FEM). The results of the study found that the digital financial inclusion index in developing countries was in the middle category. Comparison with other studies shows that the financial inclusion index of this study strengthens them. Then, for the results of testing the effect of digital financial inclusion on economic growth in developing countries, this study finds that digital financial inclusion increases economic growth in developing countries."

"Meta studi ini menelusuri praktik bantuan luar negeri Tiongkok di negara-negara berkembang yang mencakup wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia, dan Eropa Timur dan Tengah yang merupakan wilayah alokasi bantuan luar negeri Tiongkok menurut Buku Putih Tiongkok yang diterbitkan pada tahun 2011, 2014, dan 2021. Tulisan ini terbagi dalam tiga tema utama yaitu motif, karakteristik dan dinamika bantuan serta respons donor tradisional. Hasil penelusuran menemukan bahwa motif bantuan Tiongkok terutama diarahkan untuk mencapai kepentingan ekonomi yang mencakup perolehan sumber daya alam dan perluasan pasar Tiongkok, yang terjadi sejak 1980-an ketika Tiongkok melakukan internasionalisasi yang dicirikan dengan kebijakan yang lebih pragmatis. Dalam hal karakteristik bantuan, pragmatisme bantuan Tiongkok mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya strategi going global pada akhir 1990-an, dengan bentuk bantuan yang beragam dan mulai menggabungkan antara bantuan dan investasi. Dalam hal dinamika serta respons donor tradisional, di wilayah Afrika kehadiran Tiongkok dianggap menantang donor tradisional, sementara di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin Karibia, Pasifik, dan Eropa Timur kehadiran bantuan Tiongkok masih menjadi perdebatan terkait anggapan tersebut. Adapun celah literatur tentang bantuan Tiongkok yang penulis temukan yaitu pembahasan terkonsentrasi ke wilayah Afrika dan minimnya pembahasan yang mengkritisi model bantuan Selatan-Selatan Tiongkok. Selain itu,  pembahasan bantuan luar negeri Tiongkok masih berfokus pada perspektif liberal dan minimnya studi yang membahas bantuan Tiongkok menggunakan perspektif lain terutama strukturalisme dan post-positivisme.

---

This meta-study explores China's foreign aid practices in developing countries covering the regions of Asia, Africa, Latin America & the Caribbean, and Eastern and Central Europe which are China's foreign aid allocation areas according to the China White Paper published in 2011, 2014 , and 2021. This meta-study is divided into three main themes, namely the motives, characteristics and dynamics of traditional donor assistance and responses. The search results found that the motive for Chinese aid was mainly directed at achieving economic interests which included acquiring natural resources and expanding China's market, which had occurred since the 1980s when China carried out internationalization characterized by more pragmatic policies. In terms of the characteristics of aid, China's aid pragmatism reached its peak after the issuance of the going global strategy in the late 1990s, with various forms of aid starting to combine aid and investment. In terms of the dynamics and response of traditional donors, in the African region the presence of China is considered to challenge traditional donors, while in the regions of Southeast Asia, Latin America, the Caribbean, the Pacific, and Eastern Europe, the presence of Chinese aid is still a matter of debate regarding this assumption. The literature gap on Chinese aid that the author found is that the discussion is concentrated on the African region and the lack of discussion that criticizes China's South-South aid model. In addition, the discussion of Chinese foreign aid still focuses on a liberal perspective and the lack of studies discussing Chinese aid using other perspectives, especially structuralism and post-positivism."