Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini merupakan studi evaluasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2010. Program KIM bertujuan untuk menyediakan media bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi dan sebaliknya bagi masyarakat untuk menyuarakanpendapat, aspirasi dan kebutuhannya. Makalah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei eksploratori yaitu eksploratori bertahap. Data-data dikumpulkan dari wawancara dengan 15 narasumber dan penyebaran kuesioner terhadap 62 responden. Metode evaluasi yang digunakan adalah desain randomized-post-test-only. Dua wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah kelurahan Sukabungah yang merupakan kelompok eksperimen dimana di dalam kelurahan ini terdapat KIM, dan kelurahan Sukagalih yang merupakan kelompok kontrol yang akan digunakan sebagai pembanding analisa. Kerangka evaluasi yang digunakan untuk memahami logika program KIM adalah kerangka evaluasi dampak menurut Dolbeare. Temuan dalam penelitian ini adalah dampak yang terekam tidak sesuai dengan tujuan program KIM. Hal tersebut dibuktikan dengananalisa perbandingan temuan di dua wilayah penelitian. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat akses terhadap informasi yang sama. Namun peningkatan akses terhadap informasi dalam kelompok kontrol merupakan dampak dari program-program lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program KIM tidak efisien mencapai tujuan dan dampaknya sehingga perlu untuk di desain ulang atau justru dihentikan.

---

This paper discusses a program evaluation study on Community Information Group. It is a program that is established by the Ministry of Communication and Information, which is based on the Ministerial Decree No. 8/2010. Through the program, the government is expected to disseminate public information and, simultaneously, the community will be able to voice their concerns and needs. This research used an exploratory survey with a sequential exploratory. In the qualitative analysis, we interviewed 15 key persons to understand the nature of the program and the impact of the access to information. This is enriched with a quantitative analysis. A closed-ended questionnaire was used to survey 62 respondents. The evaluation method was randomized post-test only group design. This research utilized a case study of research design with the Community Information Group of Sukabungah Village - Bandung, because it is regarded as one of the best practices of CommunityInformation Group in Bandung City. Furthermore, Sukagalih Village was used as the control group of the evaluation program study. Dolbeare's model of policy impact was also used in this research. We constructed a causal logic of the program to fully understand the program itself. It is evident from the findings that a set of activities in this program did not meet its expectedimpact. Further, even though the activities are useful for the citizens, the citizens already had access to the same activities provided by other programs. It can be concluded that the establishment of the Community Information Group is inefficient. Hence the Community Information Group program should be re-designed to maximize the impact or otherwise be terminated."

"Artikel ini membahas mengenai peran Pemerintah Indonesia dalam proses Pemerintahan Transisi di Kamboja (UNTAC) tahun 1991-1993. Pada era modern, keduanya menjalin kembali hubungan diplomatik yang sempat terputus di tengah konstelasi politik internasional yang tidak menentu. Kondisi ini membuat situasi dalam negeri Kamboja tidak stabil dan terus-menerus mengalami peperangan dalam negerinya. Hal ini yang membuat Indonesia turut aktif dalam membantu menyelesaikan konflik di kawasan Asia Tenggara karena konflik yang berkepanjangan dapat merusak stabilitas kawasan. Perjanjian Paris 1991 menghasilkan pemecahan permasalahan Kamboja dengan membentuk pasukan penjaga perdamaian yang disebut UNTAC. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam UNTAC dipengaruhi oleh faktor eksternal serta dorongan dari dalam negeri untuk memainkan peran kepemimpinan di tingkat regional dan internasional. Berbeda dengan kajian penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penyelesaian konflik Kamboja secara umum dan peran Kontingen Garuda XII-B di Kamboja, penelitian ini berfokus pada motivasi keterlibatan dan peran Pemerintah Indonesia dalam UNTAC tahun 1991-1993. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dalam empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan pada artikel ini adalah surat kabar, majalah, buku, jurnal, dan sumber internet.

---

This article discusses the role of the Government of Indonesia in the process of the Transitional Administration in Cambodia (UNTAC) in 1991-1993. In the modern era, both of them reestablish diplomatic relations, which had been cut off amid the uncertain international political constellation. This condition makes Cambodia's domestic situation unstable and continues to experience internal wars. This makes Indonesia actively participate in helping resolve conflicts in the Southeast Asian region because a prolonged conflict can damage regional stability. The 1991 Paris Agreement resulted in a Cambodian problem by establishing a peacekeeping force called UNTAC. Based on this, the authors conclude that the participation of the Government of Indonesia in UNTAC is influenced by external factors and encouragement from within the country to play a leadership role at the regional and international levels. In contrast to previous studies that discussed the resolution of the Cambodian conflict in general and the role of the Garuda XII-B contingent in Cambodia, this study focuses on the motivations for the involvement and role of the Indonesian government in UNTAC in 1991-1993. The sources used in this article are newspapers, magazines, books, journals, and internet sources."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."