Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak itu perubahan-perubahan mendasar yang menuju ke arah demokrasi terus dilakukan. Walaupun perubahan yang terjadi belum berhasil secara maksimal. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik datang dari segala lapisan masyarakat. Walaupun masih ada sebagian yang tetap ingin bertahan dan mendukung status quo.Militer dalam hal ini TNI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi penopang utama, menghadapi tuntutan dan tekanan dari masyarakat untuk mereformasi din. Ada dua hal penting reformasi yang dikehendaki masyarakat, pertama tuntutan untuk mengurangi peran politik dan sosial lewat dwifungsinya, kedua adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi peran komando teritorial, karena komando teritorial selama ini hanya menjadi alat untuk mengawasi pemerintahaan sipil. Dengan struktur seperti itu, Koter lebih merupakan birokrasi bayangan pemerintahan sipil sehingga memudahkan militer untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan sipil.Keterlibatan militer dalam politik praktis akan mengurangi profesionalisme militer, demikian juga dengan keterlibatan militer dalam bisnis. Adanya kepentingan politik dan bisnis inilah membuat militer melakukan intervensi dalam politik. Adanya asumsi bahwa keuntungan secara politik akan diikuti dengan keuntungan secara finansial. Hal inilah penyebab intervensi militer dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara.Kepentingan militer di Maluku Utara membuat militer merasa terusik ketika calon Gubernur berasal dari kelompok yang tidak mengamankan kepentingan militer dan kelompoknya. Dengan memanfaatkan situasi yang kurang stabil, militer berusaha untuk menjegal calon yang bukan dari kelompoknya. Keterlibatan militer dalam politik ini, membuat militer kurang mengakui supremasi sipil.Metodologi dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan struktural. Teknik pengunpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Dan secara teoritik, penelitian ini memiliki korelasi dengan beberapa teari yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini terbukti bahwa adanya intervensi militer di dalam proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Intervensi ini dapat kita lihat bagaimana aparat keamanan melakukan intimidasi kepada anggota dewan. Selain itu militer juga melakukan pendekatan kepada elit tradisional yang tidak mendukung calon yang dikendaki oleh militer.Intervensi yang dilakukan oleh militer dalam pemilihan Gubernur ini berkaitan erat dengan kepentingan militer di daerah itu yang harus dilindungi, jika yang terpilih bukan orang yang dapat melindungi kepentingan militer dan kelompoknya maka akan merugikan militer."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."

"ABSTRAKLatar belakang sejarah sosial politik, pendidikan dan ekonomi, serta sosial budaya pasca self-determination era berdampak pada berubahnya pendekatan kebijakan pemerintah federal terhadap Indian Amerika. Di era Pemerintahan Ronald Reagan pendekatan kebijakannya mengacu pada penentuan nasib sendiri orang Indian dengan jalan memberdayakan pemerintahan sendiri dan memberikan kekuatan atau perangkat hukum atas hak-hak Indian dalam bidang ekonomi agar dapat membanguan perekonomian orang Indian yang kondisi dan situasinya tidak dapat mensejahterahan warga masyarakat Indian di daerah-daerah reservasi yang tersebar di Amerika Serikat.Sejak tunduknya Indian oleh koloni Amerika di abad ke-19 dan setelah berserikatnya koloni-koloni ke dalam suatu negara federal Amerika Serikat, maka munculah masalah-masalah status hukum, politik, ekonomi, dan sosial berkenaan dengan bangsa Indian yang terdiri atas kurang lebih dua ratus suku. Periode ini ditandai dengan berbagai gerakan sipil (politik) dan upaya pemerintah yang akhirnya berwujud pada kebijakan reservasi Indian yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Sejak itu berbagai presiden melakukan upaya pemberdayaan di berbagai bidang (poleksosbud) secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi periode¬periodenya.Pada masa Pemerintahan Reagan-lah di tengah-tengah situasi kondisi resesi dicetuskan suatu tindakan berserta program-programnya berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Kebijakan dan strategi pemberdayaan di era Reagan inilah yang terus membangkitkan masyarakat Indian di berbagai reservasi sehingga mengalami kebangkitan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang strategis dan signifikan.Keberhasilan tersebut terutama sekali nampak di bidang ekonomi di mana terjadi investasi yang berpola kerja sama (joint venture) dan fasilitas-fasilitas lain sehingga kemandirian (self-supporting) Indian berwujud dan berdampak pada bidang sosial politik dan sosial budaya.Dengan demikian orang Indian, sebagai salah satu bangsa di tengah bangsa Amerika Serikat yang multinasional beserta negara-negara bagian dalam bingkai negara federal Amerika Serikat, merasa lebih setara menuju terwujudnya impian Indian (Indian dream) dalam bentuk bangsa Indian yang memiliki pemerintahan sendiri dan kedaulatan sendiri Berta eksistensi bangsa Indian di tengah-tengah bangsa-bangsa lain sesuai dengan kesepakatan yang unik dengan pemerintah federal Amerika Serikat.

---

ABSTRACT

The background of the socio-political, educational, economic, and socio-cultural history after the Indian self-determination era had the impact of change of approach of the Federal Government policy on Indians.

The policy of the Reagan administration refers to Indian self-determination by empowering the administration and strengthening the legal umbrella protecting the Indian rights in the economic field so that they can develop the unhealthy economic conditions in the reservations.

Since the conquest of the Indians by the British colony in the 19 century and after all the colonies united them self in the Federal form of United States of America, the political, economic, social, and legal problems of more then 200 tribes of Indians arose to the surface in a the period marked by various political and civil movements and resulted in the American government action to introduce the policy of Indian reservations spreading in several areas of the United States. Since then the American Presidents programs launched various political, economic, social and cultural empowerment programs gradually realized according to objective conditions of their respective periods of administration.

Under the condition recession of the Reagan administration introduced government's policy programs and actions based on the existing laws. The empowerment policy in the Reagan era had the power to continuously reawaken spirit living in reservations to sustainable develop themselves.

The success of Reagan administration fundamentally seen in the economic field especially in creating joint venture investment and other facilities arousing the Indian spirit of self-supporting with its following political and socio cultural impacts.

So that, the Indian nation as one among already developed of multinational nations of the United of States had the sense of equality in realizing the Indian dream of autonomy and self-determination under charter of agreement of the Federal Government of the United States of American."

"Buku ini membuat pembaca mengetahui tentang desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pemerintahan, baik sebagai tuntunan untuk melaksanakan tugas didalam pemerintahan maupun untuk menambah pengetahuan dalam lapangan hukum.Buku ini mencakup penjelasan tentang sentralisasi, desentralisasi, pembagian dan pembatasan daerah otonom di Jawa dan Madura sebelum dan sesudah tahun 1925, pembahagian dan pembatasan daerah otonom di jaman pendudukan Jepang, keadaan daerah otonom di masa revolusi sampai akhir tahun 1948, keadaan daerah otonom di zaman pra federal, dan tugas kewajiban daerah otonoom menurut Undang-undang Pemerintah No. 22 tahun 1948."