Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dua tahap pemilihan umum (pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan menetralkan kepentingan politik dan konflik baik normative, politis maupun sosiologis. Mekanisme pemilu dua tahap tersebut justru tidak banyak lembaga yang mencampurinya. KPU memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, memasuki pilkada, justru beberapa kelembagaan terlibat di dalamnya, yaitu eksekutif, DPRD, parpol, desk pilkada, dan birokrasi. Campur tangan kelembagaan ini dapat menjadi sumber ketidaknyamanan serta rawan konflik yang memicu konflik internal partai politik, terbelahnya elite partai dengan konstituennya, dan rentan terhadap provokasi eksternal. "

"Isu kontroversi penayangan acara Smack Down di Lativi yang menjadi latar belakang analisis penelitian ini berfokus pada empat permasalahan yaitu tentang: 1) Kuantitas penyajian isu tayangan Smack Down oleh surat kabar sampel 2) Format penyajian isu tayangan Smack Down 3) Sumber informasi yang memberikan pernyataan tentang tayangan Smack Down 4) Sikap sumber informasi terhadap tayangan Smack Down. Studi ini menemukan bahwa selama periode November-Desember 2006, enam surat kabar sampel menyajikan isu kontroversi tentang tayangan Smack Down sebanyak 57 kali; Media Indonesia adalah surat kabar yang paling banyak menginformasikannya, yaitu 16 kali. Format penyajian isu didominasi oleh format berita (40) kali. Sumber informasi berjumlah 63 orang dimana anggota KPI Pusat Ade Armando merupakan sumber informasi yang paling banyak menyampaikan pendapatnya (8 kali). Adapun sikat sumber informasi, diketahui bahwa dari 120 pendapat yang muncul, 67 diantaranya menolak dan mendesak pihak Lativi untuk menghentikan tayangan dimaksud."