Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulaimelakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang.Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi danmisi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yangdisebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinetpemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budayabirokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubahtataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakanpemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif danprofessional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakinpenting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telahdilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnyalangsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinantinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraanuntuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacanauntuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasiorganisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalamjaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasdan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruhanggota organisasi."

"Meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan, bahkan melalui upaya luar biasa sekalipun—pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di Indonesia, ialah warisan birokrasi masa lalu, yang lebih mengedepankan pada pendekatan relasi patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat—pejabat negara, pegawai pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum, bertemu membentuk jejaring korupsI, yang memberi untung bagi mereka, dalam sebuah hubungan patron dan klien. Untuk itu, selain pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi gerak pemberantasan korupsi, dan tentunya disertai dengan langkah nyata penegakan hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara dan aparat negara. Selain di level teknis reformasi birokrasi, model sistem birokrasi patrimonialistik yang selama ini mengakar, mesti diubah menjadi suatu konsep birokrasi rasional, yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi penyelenggaraan sebuah pemerintahan modern. Harus diciptakan demarkasi, yang memberikan batasan tegas antara birokrasi patrimonialistik masa lalu yang korup, dengan birokrasi rasional yang bebas korupsi."