Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat permasalahan digitalisasi koleksi manuskrip dan buku langka dilihat dari segi kebijakan dan praktiknya di Perpustakaan Nasional RI. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 pasal 7d dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990. Kedua aturan tesebut belum mengatur digitalisasi secara eksplisit. Sedang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Bidang Transformasi digital mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi bahan pustaka melalui alih media digital. Pelaksanaan digitalisasi di Perpustakaan Nasional RI sudah sesuai dengan SOP namun tidak dilaksanakan secara ketat bahkan terdapat beberapa prosedur tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, peralatan, sarana dan prasarana. Hal tersebut mengakibatkan munculnya risiko bagi pustakawan dan bahan pustaka. Dalam praktiknya, pustakawan menyadari tujuan digitalisasi koleksi sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perpustakaan Nasional juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan pustakawan dengan mengikutkan mereka dalam seminar, workshop, diklat, dsb. Namun, pelatihan yang dimaksud belum dilaksanakan secara berkala. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam digitalisasi yaitu terkait dengan anggaran, peralatan, dan koordinasi yang kurang baik. Namun semua hal tersebut tidak menjadikan pustakawan patah semangat dalam melaksanakan tugasnya.

---

This research raises issue of digitization of manuscripts and rare books collection in terms of policy and practice at National Library of Indonesia. This research is using qualitative approach with case study method. Data was collected by interview, observation and document study. The results show that digitization policy has been regulated in Act No. 43 of 2007 Article 7d and Act No. 4 of 1990. Both rules have not explicitly regulate digitization. Meanwhile, the implementation is regulated in the Decree of the Director of National Library No. 3 of 2001 which states that Digital Transformation Division has the task of carrying out preservation of library material information through digital media transformation. Implementation of digitization at National Library of Indonesia is in accordance with SOP but not strictly implemented, there are even some procedures which are not performed because of time, equipment, facilities and infrastructure constraints. This condition results in risks for librarians and library materials. In practice, librarians are aware of the purpose of digitizing collections, thus they perform various ways to achieve the goal. National Library seeks to improve the ability of librarians by involving them in seminars, workshops, trainings and so on. However, the training has not been implemented on a regular basis. There are several problems that occur in digitization related to budget, equipment, and poor coordination. However, all these things do not discourage librarians in performing their duties. "

"ABSTRAKDDC Dewey Decimal Classification merupakan salah satu pedoman baku dalam pengelolaan koleksi perpustakaan yang banyak digunakan berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar perpustakaannya menggunakan DDC. DDC telah membentuk wacana bagi perpustakaan di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi perpustakaan di Indonesia untuk menggunakan DDC dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas juga tidak memiliki kebijakan secara tertulis yang mewajibkan perpustakaan di Indonesia menggunakan DDC. Namun berbagai kebijakan Perpusnas memiliki concern yang cukup besar dalam penerapan DDC di Indonesia. Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebijakan Perpusnas memiliki kuasa terhadap penerapan DDC di Indonesia. Dalam melihat kuasa tersebut, penelitian ini menggunakan analisis teori relasi kuasa Michele Foucault. Kuasa yang beroperasi pada kebijakan Perpusnas merupakan hasil hubungan antara Perpusnas dengan OCLC dan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia. Hubungan Perpusnas dengan OCLC berhubungan dengan lisensi yang diberikan oleh OCLC untuk peerjemahan DDC. Sedangkan hubungan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia berhubungan dengan fungsi Perpusnas sebagai perpustakaan pembina. Dalam hal ini, DDC telah membentuk wacana bagi Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia. Perpusnas menggunakan DDC untuk menguasai perpustakaan di Indonesia melalui bentuk normalisasi dan regulasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan.Kata Kunci: DDC; Kebijakan; Kekuasaan; Perpustakaan Nasional

---

ABSTRACTDDC Dewey Decimal Classification is one of the most widely used categories in the world. Indonesia is one of the countries where most of its libraries use DDC. DDC has established a discourse for libraries in Indonesia. Basically, there is no obligation for libraries in Indonesia to use DDC in the management of library collections. National Library of Indonesia NLI also does not have a written policy that requires libraries in Indonesia to use DDC. However, various policies of NLI have a considerable concern in the application of DDC in Indonesia. From the description, it is seen that the policy of NLI has power over the application of DDC in Indonesia. Michele Foucault 39 s analysis of the theory of power relation. The power that operates on the policy of NLI is the result of the relationship between the Library and OCLC and the Library with libraries in Indonesia. The NLI 39 s relationship with OCLC relates to the license grants by OCLC for the translation of the DDC. While the link between the Library and the Library in Indonesia is associated with Library as a library building. In this case, DDC has established the discourse for NLI and libraries in Indonesia. National Library uses DDC to master the library in Indonesia through the form of normalization and regulation of various policies issued.Keywords DDC Policy Power Perpustakaan Nasional"

"Kemitraan Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sabagai salah satu unsur soft power diplomacy, Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat menjadi pengimbang di tengah derasnya arus informasi yang membentuk perpsepsi masyarakat Australia mengenai masyarakat Indonesia saat ini. Tulisan ini menghadirkan perspektif baru mengenai Perpusnas RI sebagai mediator budaya tanpa mengabaikan peran tradisionalnya sebagai pelestari khasanah budaya bangsa."

"Penelitian mengenai pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan mengenai pengelolaan koleksi terbitan berseri secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan koleksi terbitan berseri dan mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan Nasional RI dalam mengelola koleksi terbitan berseri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive dan kajian pustaka terhadap dokumen yang terkait dalam pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI. Pemilihan informan secara purposive berdasarkan kriteria bahwa informan haruslah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui secara detail aklivitas pengelolaan terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI, baik dari segi kebijakan maupun kegiatan atau proses yang ada. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk memilih middle level management dan lower level management dari struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI.Hasilnya menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional RI nnemisahkan pengelolaan koleksi terbitan berseri yang berasal dari penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1990 yang disebut dengan koleksi deposit dan berasal dari pembelian, hadiah, dan tukar-menukar yang disebut dengan koleksi layman. Pemisahan jenis koleksi ini juga membawa dampak pengelolaan yang berbeda satu sama lainnya, baik dari segi kebijakan maupun segi teknis pengelolaannya. Perpustakaan Nasional terlihat memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pengelolaan koleksi terbitan berseri dengan dibentuknya kelompok-kelompok kerja yang khusus menangani koleksi terbitan berseri. Bentuk perhatian tersebut juga terlihat dari cukup terpenuhinya sarana-sarana manajemen berupa metode, sumber daya manusia, anggaran, mesin-mesin penunjang, benda dan barang inventaris, dan pasar atau masyarakat pengguna. Namun sangat disayangkan, Perpustakaan Nasional RI belum mempunyai prosedur pelaksanaan standar secara khusus yang mengatur seluruh kegiatan pengelolaan terbitan berseri.Walaupun sarana-sarana manajemen cukup diperhatikan, namun dalam pengelolaan terbitan berseri, Perpustakaan Nasional RI mengalami berbagai kendala yang berkaitan dengan sarana-sarana manajemen itu sendiri. Kendala tersebut berupa kurangnya jumlah anggaran dana dalam pengadaan koleksi, tidak seimbangnya jumlah SDM dengan beban kerja, mesin-mesin penunjang yang terbatas dan masih manual, dan terbatasnya ruang penyimpanan koleksi. Agar pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI dapat lebih baik, diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: Pembuatan kebijakan dan aturan yang rinci atau prosedur pelaksanaan standar yang mengatur secara khusus pengelolaan koleksi terbitan berseri; Penggunaan sistem manajemen perpustakaan terkomputerisasi (library management systems) yang menyeluruh untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan terbitan berseri; Kemungkinan dilakukan weeding yang berkala di Koleksi Layanan dan melakukan alih format ke dalam bentuk digital atau mikro untuk mengatasi kendala terbatasnya ruang penyimpanan koleksi."

"Dalam arti luas perpustakaan adalah suatu tempat yang dapat mengembangkan pendidikan formil dan non formil. Selain itu perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara dan menyebar luaskan informasi. Oleh karena itu hendaknya koleksi perpustakaan juga ber-kembang mengikuti selera masyarakat dalam arti hendaknya tidak statis. Koleksi bahan pustaka adalah inti dari sua_tu perpustakaan. Berhasil tidaknya suatu perpustakaan da_lam melayani masyarakat akan tercerminkan melalui kolek_sinya atau bahan pustaka yang terdapat dalam perpustaka_an itu. Dalam hubungan ini masalah pengembangan koleksi dalam perpustakaan amat penting peranannya. Informasi yang tersimpan dalam bahan-bahan lama tetap memegang pe_ranan panting terutama untuk keperluan penelitian. Peng-gunaan bahan informasi lama dan baru keduanya sama pen_tingnya bagi ilmu pengetahuan umumnya dan bagi ilmu sosi_al khususnya. Dalam hubungan dengan penyimpanan bahan lama sebuah perpustakaan yang tertua yang pernah didirikan di Indonesia, adalah Perpustakaan. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan itu didirikan pada tanggal 24 April 1778, selanjutnya menjadi perpustakaan Museum Pusat."