Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koleksi mikrofis literatur bidang nuklir Perpustakaan Pusat Pengembangan Informatika (PPI) Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) belurn banyak digunakan staf BATAN sebagai sumber informasi bagi penelitian dan tugas mereka. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengelolaan, pemanfaatan dan hambatan dalam penggunaan koleksi tersebut. Dalam penelitian digunakan tehnik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada para staf di Pusat-pusat penelitian yang berada di Serpong, Pasar Jum'at dan Kantor Pusat BATAN. Metode observasi semi-partisipasi serta wawancara digunakan untuk memperoleh data dari pihak perpustakaan dan stafnya. Dan 274 kuesioner yang disebarkan, diperoleh 139 tanggapan (atau 50,73%). Responden (lebih Bari separuhnya) sejumlah 79 orang (56,83%) ternyata belum mengetahui tersedianya layanan mikrofis di perpustakaan akibat kurangnya informasi tentang koleksi dan belum efektifnya promosi yang dilakukan. Masan yang diajukan untuk tidak menggunakan koleksi ini di perpustakaan disebabkan pula koleksi yang terbatas hanya di PPI Serpong, pelayanan yang dianggap kurang memuaskan, sebagai sesuatu hal yang baru, tidak mudah, terlalu mahal, dan lebih suka literatur tercetak. Perlu diperhatikan juga alasan yang berkaitan dengan pola pencarian informasi staf dan kebiasaan staf dalam membaca literatumya. Sementara dari perpustakaan diharapkan kesiapan dan dukungan program dan kebijaksanaan perpustakaan terhadap koleksi mikrofis yang lebih baik serta perbaikan promosi dan penyebaran informasi koleksi ini. Tanggapan positif diberikan terhadap layanan yang pernah diterima staf dan kesediaan staf untuk menggunakan lagi koleksi ini dimasa mendatang. Pemanfaatan CD-ROM sebagai sarana pendukung masih dapat lebih ditingkatkan melihat kaitannya yang cukup erat dalam pemanfaatan koleksi mikrofis."

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reforrnasi tota disegala bidang kehidupan berbangsa dan bcmegara, telah memberikan pcturgiuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dssentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrsebut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.Untuk melihat sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang perlu dilihat secara umum tujuan ekonomis yaitu tercipianya stabilitas makro ekonomi dan tcrcapainya efisiensi kinelja pemkonomian serta tujuan politiknya yaitu tcrpeliharanya Negara Republik Indonesia. Oleh karcna im jantnng pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pemerintahan dipcrlukan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang tcrdiri dari Pcndapatan Asli daerah, Dana Pcnimbangan, Pinjaman daerah dan lain-iain penerimaan yang syah.Dalam pemlitian ini akan diteliti persoalau bagaimanakah prospek keuangan daerah Propinsi Riau dcngan berlakunya Undang-Undang Pcrimhangan Keuangan antara Pemerlntah pusat dan da¢rah jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional yang meliputi bcsarnya dana pcrimbangan , kebutuhan dan kapasitas dana bagi pemerintah daerah Riau serta dampak berlakunya Undang-undang terscbut dalam perspektif Ketahanan Nasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perimbangan Kcuangan Pusat dan Dacrah di propinsi Riau, maka dcngan belum kcluamya rancangan pcraturan pcrundang-undzmgan (seharusnya sudah) pcneliti tclah Pada era rcfonnasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformaasi total disegal bidang kehidupan bcrbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dcsentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrscbut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemcrintahan Dacrah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah."

"ABSTRAKPuisi Indonesia Modern adalah sebuah bentuk puisi yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi puisi Indonesia asli. Sebagaimana dengan Kesusastraan Indonesia Modern, Puisi Indonesia Modern juga merupakan bentuk sastra hasil dari persentuhan dengan tradisi sastra asing, terutama kesusastraan Barat. Persentuhan itu tidak hanya terbatas dengan menghasilkan perubahan-perubahan dalam struktur, tetapi juga dalam tema, sikap, dan visi kepengarangan. Perubahan-perubahan dan gejala-gejala yang terlihat dalam struktur dapat menjelaskan dan dijelaskan melalui proses perubahan dalam tema, sikap, dan visi kepengarangan."

"ABSTRAKBerdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumimengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihanminyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenanganuntuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau BadanUsaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan PusatPendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkanimbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukanpajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Denganberoperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai saranapraktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikanwawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedurpenggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dankeselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri ataskelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untukmenciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten,profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminanketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidangminyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negaralain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

ABSTRACTBased on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Educationand Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education andtraining activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorizedto provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity providespetroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gasprocessing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state.This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oiland Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the PetroleumRefinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and trainingparticipants and university students provides insight and knowledge of the petroleumprocessing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processingtool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, thecomprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the mainattraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent,professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guaranteecontinuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field ofoil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realizationof prosperity and welfare of the people."